Delegasi DPR DIY Pastikan Bertemu Mendagri; Indikasi Mengarah Pilgub
YOGYA (KR) - Perbedaan sikap masing-masing pimpinan Fraksi PDIP DPRD DIY, terkait pengiriman delegasi ‘suksesi’ gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP ‘gerah’. Para anggota fraksi akan dipanggil DPD, untuk meredam kesimpangsiuran sikap fraksi.
Rencana tersebut dikemukakan Ketua dan Sekretaris DPD PDIP DIY, H Djuwarto dan Drs Suryanto HS MM dalam pernyataan pers yang diterima, KR Minggu (24/2). â€Pemanggilan dilakukan dalam rapat pleno yang khusus membahas mengenai masalah tersebut, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam sikap fraksi seperti dimuat di media massa,†ujar Djuwarto dan Suryanto.
Dalam kesempatan itu, juga ditegaskan sikap PDIP DIY yang tetap menunggu penetapan payung hukum dari pemerintah RI terhadap Keistimewaan DIY. Penegasan ini sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPD PDIP DIY lalu.
Terkait dengan rencana pemanggilan tersebut, Ketua Fraksi PDIP, Mualiban mengungkapkan, sejauh ini belum ada undangan pemanggilan. Namun pihaknya siap datang jika ada permintaan tersebut.
â€Kita sebetulnya sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Dimana diputuskan bahwa Fraksi PDIP akan ikut delegasi jika tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya RUU Keistimewaan DIY. Pihaknya tidak akan membawa persoalan anggaran Pilkada/Pilgub jika bertemu Mendagri, karena hal tersebut akan dilakukan oleh Panitia Anggaran (Panggar),†ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah ZA mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan kepastian atas kesediaan Mendagri, Mardiyanto bahwa menemui delegasi DPRD DIY, Rabu (27/2) pukul 10.00. Kesediaan tersebut diperoleh setelah Ketua DPRD DIY, H Djuwarto melakukan kontak langsung dengan Mardiyanto dengan difasilitasi Dirjen Otda di Jakarta.
Dalam pertemuan dengan Mendagri tersebut, topik makronya adalah problema suksesi Gubernur DIY tahun 2008. Pihaknya melihat ada indikasi dari Depdagri untuk mengarah ke Pilkada. Hal itu tercermin dengan memasukkan DIY sebagai salah satu dari 10 propinsi yang akan menggelar Pilkada tahun 2008. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DIY telah dipanggil Depdagri. Bahkan masa jabatan anggota KPUD diperpanjang. â€Ini jadi persoalan. Karena sebagian masyarakat DIY tidak menginginkan Pilkada, tetapi menetapkan kembali Sultan dan Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,†ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Mendagri, topik mikro yang terkait dengan problema itu bisa ditanyakan. Seperti bagaimana dengan nasib Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Banyak yang berkeyakinan UU Keistimewaan menjadi jalan tengah untuk mengatasi persoalan suksesi, tetapi hingga sekarang tidak ada kejelasan.
Selain itu, juga dapat menanyakan tentang penetapan kembali gubernur dan wakil gubernur karena adanya masyarakat yang memintanya. â€Posisi dewan saat ini kan tidak lagi berhak memilih gubernur. Pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga mekanisme penetapan perlu diklarifikasi,†ujar Istianah.
Menurut Istianah, soal suksesi di DIY, ranah kewenangan ada di pemerintah pusat. Karena itu percuma berdebat heboh jika hanya dilakukan di DIY. Sedangkan keputusannya menjadi kewenangan pusat. â€Percuma kita berkoar aspiratif terhadap keinginan masyarakat DIY jika ternyata hanya duduk manis di DIY, tidak melanjutkan aspirasi tersebut kepada pihak yang berkompeten,†ujar Istianah.
Dengan lambannya pembahasan RUUK DIY, menurut informasi yang diperoleh KR, kini di DPR RI telah muncul wacana, sejumlah anggota DPR akan menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan pembahasan UUK DIY. Penggunaan hak inisiatif ini akan dimotori oleh anggota DPR yang berasal dari DIY dan didukung oleh anggota DPR yang memiliki komitmen dengan DIY, khususnya mereka yang pernah tinggal di DIY. Diharapkan dengan digunakannya hak inisiatif ini, akan kepastian pembahasan RUUK DIY. Sebab ada kecenderungan, saat ini informasi soal RUUK DIY masih simpang siur. Bahkan Depdagri, belum pernah berkonsultasi kepada DPR, sehingga draft RUUK DIY juga belum diserahkan ke DPR. (Jon/Fik)-n
Rencana tersebut dikemukakan Ketua dan Sekretaris DPD PDIP DIY, H Djuwarto dan Drs Suryanto HS MM dalam pernyataan pers yang diterima, KR Minggu (24/2). â€Pemanggilan dilakukan dalam rapat pleno yang khusus membahas mengenai masalah tersebut, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam sikap fraksi seperti dimuat di media massa,†ujar Djuwarto dan Suryanto.
Dalam kesempatan itu, juga ditegaskan sikap PDIP DIY yang tetap menunggu penetapan payung hukum dari pemerintah RI terhadap Keistimewaan DIY. Penegasan ini sesuai dengan hasil Keputusan Rapat DPD PDIP DIY lalu.
Terkait dengan rencana pemanggilan tersebut, Ketua Fraksi PDIP, Mualiban mengungkapkan, sejauh ini belum ada undangan pemanggilan. Namun pihaknya siap datang jika ada permintaan tersebut.
â€Kita sebetulnya sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Dimana diputuskan bahwa Fraksi PDIP akan ikut delegasi jika tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya RUU Keistimewaan DIY. Pihaknya tidak akan membawa persoalan anggaran Pilkada/Pilgub jika bertemu Mendagri, karena hal tersebut akan dilakukan oleh Panitia Anggaran (Panggar),†ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah ZA mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan kepastian atas kesediaan Mendagri, Mardiyanto bahwa menemui delegasi DPRD DIY, Rabu (27/2) pukul 10.00. Kesediaan tersebut diperoleh setelah Ketua DPRD DIY, H Djuwarto melakukan kontak langsung dengan Mardiyanto dengan difasilitasi Dirjen Otda di Jakarta.
Dalam pertemuan dengan Mendagri tersebut, topik makronya adalah problema suksesi Gubernur DIY tahun 2008. Pihaknya melihat ada indikasi dari Depdagri untuk mengarah ke Pilkada. Hal itu tercermin dengan memasukkan DIY sebagai salah satu dari 10 propinsi yang akan menggelar Pilkada tahun 2008. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DIY telah dipanggil Depdagri. Bahkan masa jabatan anggota KPUD diperpanjang. â€Ini jadi persoalan. Karena sebagian masyarakat DIY tidak menginginkan Pilkada, tetapi menetapkan kembali Sultan dan Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,†ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Mendagri, topik mikro yang terkait dengan problema itu bisa ditanyakan. Seperti bagaimana dengan nasib Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Banyak yang berkeyakinan UU Keistimewaan menjadi jalan tengah untuk mengatasi persoalan suksesi, tetapi hingga sekarang tidak ada kejelasan.
Selain itu, juga dapat menanyakan tentang penetapan kembali gubernur dan wakil gubernur karena adanya masyarakat yang memintanya. â€Posisi dewan saat ini kan tidak lagi berhak memilih gubernur. Pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga mekanisme penetapan perlu diklarifikasi,†ujar Istianah.
Menurut Istianah, soal suksesi di DIY, ranah kewenangan ada di pemerintah pusat. Karena itu percuma berdebat heboh jika hanya dilakukan di DIY. Sedangkan keputusannya menjadi kewenangan pusat. â€Percuma kita berkoar aspiratif terhadap keinginan masyarakat DIY jika ternyata hanya duduk manis di DIY, tidak melanjutkan aspirasi tersebut kepada pihak yang berkompeten,†ujar Istianah.
Dengan lambannya pembahasan RUUK DIY, menurut informasi yang diperoleh KR, kini di DPR RI telah muncul wacana, sejumlah anggota DPR akan menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan pembahasan UUK DIY. Penggunaan hak inisiatif ini akan dimotori oleh anggota DPR yang berasal dari DIY dan didukung oleh anggota DPR yang memiliki komitmen dengan DIY, khususnya mereka yang pernah tinggal di DIY. Diharapkan dengan digunakannya hak inisiatif ini, akan kepastian pembahasan RUUK DIY. Sebab ada kecenderungan, saat ini informasi soal RUUK DIY masih simpang siur. Bahkan Depdagri, belum pernah berkonsultasi kepada DPR, sehingga draft RUUK DIY juga belum diserahkan ke DPR. (Jon/Fik)-n
Komentar
Posting Komentar