DIREKSI BARU HARUS BERPENGALAMAN ; Pemprop Bentengi Aset PT Anindya
YOGYA (KR) - Pemprop DIY membentengi aset-aset milik daerah yang telah diserahkan ke PT Anindya Mitra Internasional. Sehingga, meski perusahaan ini sedang mengalami kesulitan, tidak akan menjual aset untuk menutupi kerugian.
Demikian dikemukakan Kabid Pengelolaan Aset Daerah dan BUMD, Drs Sigit Sapto Raharjo kepada KR, Minggu (30/3) terkait permintaan anggota DPRD DIY, Rusdiharjo untuk dilakukannya pengamanan aset Anindya. "Jadi kita sebetulnya sudah membentengi aset-aset pemilik. Sehingga tidak mudah untuk dijual atau diagunkan," ujar Sigit.
Menurutnya, untuk menjual atau mengagunkan, harus mendapat izin dari pemilik, yakni Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dengan demikian, tidak ada aset yang lepas atau dijaminkan begitu saja, meski salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) ini mengalami kerugian dan tidak bisa membayar gaji sebagian karyawannya.
Menurut Sigit, untuk menutupi kerugian, Anindya tidak perlu harus menjual aset.
Langkah yang bisa dilakukan adalah menyewakan sejumlah aset yang ada.
Mengenai permintaan agar aset yang tidak dapat dioptimalkan Anindya, sebaiknya ditarik, menurut Sigit, hal itu bisa saja dilakukan. Pihaknya saat ini sedang menginventarisir sejumlah aset yang telah diserahkan ke PT Anindya untuk ditarik kembali. "Penarikan bisa saja dilakukan, yakni sebagai penarikan saham oleh pemilik," ujar Sigit.
Dari daftar aset Anindya, jumlahnya sangat banyak, di antaranya, Toko Mirota Batik Jl Jenderal A Yani No 9, Jogjatronik Mall Jl Katamso, Pabrik Purosani Jl Wates Km 7,5, Wisma Arga Jasa Jl B Suprapto, Salon London dan Salon Melly Jl Bhayangkara, Jl AM Sangaji 45, Jl Ki Mangunsarkoro 12 A, Wisma Sri Kirono dan lainnya. Juga terdapat aset dalam penyelesaian, seperti Tanah Eks Hotel Trio Jl Mangkubumi, 'Gedung DPD Golkar', Jl Jenderal Sudirman (permohonan HGB), lahan Gedung SD Muh Ngupasan, Jl Bhayangkara dan lainnya.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD DIY, Esti Wijayati mendesak agar Pemprop segera menarik sejumlah aset yang tidak dapat digunakan oleh Anindya. Langkah ini justru positif bagi Anindya, karena akan mengurangi beban aset yang tidak produktif.
"Segera saja Pemprop menarik kembali aset-aset yang memang tidak dapat dioptimalkan," ujarnya.
Terkait dengan pengganti direksi PT Anindya yang baru, Esti mengharapkan agar dicari pengusaha yang sudah berpengalaman. Tidak lagi Pemprop mengambil pengusaha yang jam terbangnya masih kurang.
Anggota Komisi B lainnya, Arief Budiyono, menilai bahwa perubahan PD menjadi PT, menyisakan masalah, yakni terkait aset. Sejauh ini aset tersebut belum secara otomatis menjadi aset PT Anindya. Sedangkan saat masih di PD Anindya, status aset sudah tidak jelas keberadaannya. Dikhawatirkan, aset-aset yang masih tercatat di PD Anindya, berpeluang menjadi bermasalah. "Tidak menutup kemungkinan hilang atau lepas kontrol kalau tidak jelas pengalihannya. Apalagi secara riil, aset Anindya atas namanya bukan nama Anindya, seperti ada yang masih diklaim organisasi masyarakat tertentu atau parpol tertentu," ujarnya.
Aset semacam ini semakin tidak jelas, ketika peralihan dari PD menjadi PT dalam proses yang tidak jelas. Kalau ingin menuntaskan persoalan aset ini, tidak hanya sekedar pergantian direksi, tetapi juga membuat visi misi baru dan perlu memperjelas posisi aset-aset tersebut. (Jon)-f
Menurut Arief, aset yang tidak dioptimalkan, hendaknya dikembalikan kepada daerah. "Tetapi harus diperjelas dulu aset yang bermasalah itu. Sehingga tuntas. Seperti kantor DPD Golkar, kalau memang milik partai tersebut serahkan saja. Tetapi jika tidak, maka harus segera diambil alih," ujarnya. (Jon)-f
Menurut Arief, pekerjaan rumah dalam pembenahan Anindya sangat banyak. Termasuk juga audit terhadap penambahan modal Rp 6,3 miliar. "Direksi baru memang mewarisi masalah yang berat. Siapa pun orangnya, akan menghadapi masalah yang kompleks," ujarnya.
Sedangkan untuk posisi direksi yang baru, ia berharap agar diisi oleh orang yang berpengalaman, bukan pengusaha yang sedang latihan. Jadi butuh pengusaha yang teruji. "Saatnya bukan diisi oleh pengusaha yang baru latihan lagi,î ujarnya. (Jon)-f
Demikian dikemukakan Kabid Pengelolaan Aset Daerah dan BUMD, Drs Sigit Sapto Raharjo kepada KR, Minggu (30/3) terkait permintaan anggota DPRD DIY, Rusdiharjo untuk dilakukannya pengamanan aset Anindya. "Jadi kita sebetulnya sudah membentengi aset-aset pemilik. Sehingga tidak mudah untuk dijual atau diagunkan," ujar Sigit.
Menurutnya, untuk menjual atau mengagunkan, harus mendapat izin dari pemilik, yakni Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dengan demikian, tidak ada aset yang lepas atau dijaminkan begitu saja, meski salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) ini mengalami kerugian dan tidak bisa membayar gaji sebagian karyawannya.
Menurut Sigit, untuk menutupi kerugian, Anindya tidak perlu harus menjual aset.
Langkah yang bisa dilakukan adalah menyewakan sejumlah aset yang ada.
Mengenai permintaan agar aset yang tidak dapat dioptimalkan Anindya, sebaiknya ditarik, menurut Sigit, hal itu bisa saja dilakukan. Pihaknya saat ini sedang menginventarisir sejumlah aset yang telah diserahkan ke PT Anindya untuk ditarik kembali. "Penarikan bisa saja dilakukan, yakni sebagai penarikan saham oleh pemilik," ujar Sigit.
Dari daftar aset Anindya, jumlahnya sangat banyak, di antaranya, Toko Mirota Batik Jl Jenderal A Yani No 9, Jogjatronik Mall Jl Katamso, Pabrik Purosani Jl Wates Km 7,5, Wisma Arga Jasa Jl B Suprapto, Salon London dan Salon Melly Jl Bhayangkara, Jl AM Sangaji 45, Jl Ki Mangunsarkoro 12 A, Wisma Sri Kirono dan lainnya. Juga terdapat aset dalam penyelesaian, seperti Tanah Eks Hotel Trio Jl Mangkubumi, 'Gedung DPD Golkar', Jl Jenderal Sudirman (permohonan HGB), lahan Gedung SD Muh Ngupasan, Jl Bhayangkara dan lainnya.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD DIY, Esti Wijayati mendesak agar Pemprop segera menarik sejumlah aset yang tidak dapat digunakan oleh Anindya. Langkah ini justru positif bagi Anindya, karena akan mengurangi beban aset yang tidak produktif.
"Segera saja Pemprop menarik kembali aset-aset yang memang tidak dapat dioptimalkan," ujarnya.
Terkait dengan pengganti direksi PT Anindya yang baru, Esti mengharapkan agar dicari pengusaha yang sudah berpengalaman. Tidak lagi Pemprop mengambil pengusaha yang jam terbangnya masih kurang.
Anggota Komisi B lainnya, Arief Budiyono, menilai bahwa perubahan PD menjadi PT, menyisakan masalah, yakni terkait aset. Sejauh ini aset tersebut belum secara otomatis menjadi aset PT Anindya. Sedangkan saat masih di PD Anindya, status aset sudah tidak jelas keberadaannya. Dikhawatirkan, aset-aset yang masih tercatat di PD Anindya, berpeluang menjadi bermasalah. "Tidak menutup kemungkinan hilang atau lepas kontrol kalau tidak jelas pengalihannya. Apalagi secara riil, aset Anindya atas namanya bukan nama Anindya, seperti ada yang masih diklaim organisasi masyarakat tertentu atau parpol tertentu," ujarnya.
Aset semacam ini semakin tidak jelas, ketika peralihan dari PD menjadi PT dalam proses yang tidak jelas. Kalau ingin menuntaskan persoalan aset ini, tidak hanya sekedar pergantian direksi, tetapi juga membuat visi misi baru dan perlu memperjelas posisi aset-aset tersebut. (Jon)-f
Menurut Arief, aset yang tidak dioptimalkan, hendaknya dikembalikan kepada daerah. "Tetapi harus diperjelas dulu aset yang bermasalah itu. Sehingga tuntas. Seperti kantor DPD Golkar, kalau memang milik partai tersebut serahkan saja. Tetapi jika tidak, maka harus segera diambil alih," ujarnya. (Jon)-f
Menurut Arief, pekerjaan rumah dalam pembenahan Anindya sangat banyak. Termasuk juga audit terhadap penambahan modal Rp 6,3 miliar. "Direksi baru memang mewarisi masalah yang berat. Siapa pun orangnya, akan menghadapi masalah yang kompleks," ujarnya.
Sedangkan untuk posisi direksi yang baru, ia berharap agar diisi oleh orang yang berpengalaman, bukan pengusaha yang sedang latihan. Jadi butuh pengusaha yang teruji. "Saatnya bukan diisi oleh pengusaha yang baru latihan lagi,î ujarnya. (Jon)-f
Komentar
Posting Komentar