Inovatif tapi Kurang Tegas

Dewan Soroti Proses Perizinan di Kota
RADAR JOGJA - Banyaknya pengaduan masyarakat terkait proses perizinan membuat kalangan dewan beramai-ramai berkomentar. Intinya, dewan meminta Pemkot Jogja tegas dan berani menindak para pelanggar peraturan daerah (perda).

Anggota Fraksi Partai Demokrat RM Sinarbiyat Nujanat SE bahkan terang-terangan menilai pemkot mandul dalam penegakan peraturan. "Pemkot itu tahu banyak pelanggaran, tapi hanya diam," kata Sinarbiyat kepada Radar Jogja kemarin.

Sinar mengatakan, fraksinya mempunyai banyak data terjadinya pelanggaran perda. Antara lain pembangunan tower (menara), tempat usaha, SPBU, pertokoan dan pembangunan mal.

Pelanggaran paling banyak terjadi pada pembangunan pertokoan. Bangunan-bangunan yang dianggap melanggar, antara lain berada di Jalan AM Sangaji, Jalan Ipda Tut Harsono, Jalan Kusumanegara, Jalan Solo dan Jalan Hayam Wuruk. "Karena itu, kami akan terus mengawasi kinerja eksekutif dalam penegakan peraturan," tukas Sinar.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Anis Lestari SPd membeberkan kasus lain. Saat menjaring aspirasi di masyarakat, ia dilapori warga yang berhadapan dengan aparat kecamatan.

Aparat tersebut mempersoalkan warga yang membangun rumah. Buntutnya, aparat itu meminta uang kepada warga. "Tapi, warga tadi nggak berani melaporkan secara resmi. Soalnya, takut pembangunannya tidak diizinkan," kata Anis yang menyebutkan peristiwa itu terjadi di Terban.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Supriyanto Untung menilai Wali Kota Herry Zudianto cerdas dan inovatif dalam membangun Jogja. Herry juga bekerja keras mengoptimalkan peran semua instansi terlibat dalam pembangunan. "Tapi, Pak Herry kurang tegas," kata Untung.

Untung lantas mencontohkan ketidaktegasan tersebut dalam pembangunan tower. Seingatnya, pemkot menyatakan ada pembangunan tower yang menyalahi aturan. Namun, hingga kemarin belum ada tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Herman "Dodi" Isdarmadi meminta eksekutif segera menyikapi pelanggaran pembangunan tower seluler ilegal. "Kalau ada yang ilegal, ya harus dibongkar," katanya serius.

Tindakan tersebut harus dilakukan agar pemkot tidak dilecehkan para provider. Pada bagian lain, Dodi menganggap pernyataan Kabag Kerjasama Drs Kadri Renggono tentang perwal tower masih dini dan prematur.

Kata Dodi, ada dua aspek yang harus dilalui terlebih dulu. Yakni, menunggu pengesahan Perda IMBB. Perda ini akan mengatur ketentuan teknis. Sedangkan aspek lain, pemkot harus melakukan kajian teknis mengenai titik-titik yang akan dibangun tower. (uki)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir

Bebas 2 Pekan, Napi Asimilasi di Yogya Diciduk Gegara Nyolong Motor