KELANGKAAN PUPUK DI SLEMAN TERUNGKAP ; Sebanyak 901 Ton Diselewengkan
SLEMAN (KR) - Kelangkaan pupuk yang dialami petani Sleman mulai menunjukkan titik terang. Ternyata kelangkaan tersebut dikarenakan adanya penyelewengan pupuk yang jumlahnya mencapai 901 ton. Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas membahas kelangkaan pupuk di aula DPRD Sleman, Rabu (28/5). Rapat dihadiri pimpinan dewan, Komisi C, Kadin, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas P2KPM, perwakilan PT Pusri, distributor pupuk Sleman Barat, Sleman Timur dan Sleman Tengah serta Gapoktan Sleman. Menurut ketua dewan Rendradi Suprihandoko SH, untuk bulan Januari sampai April, distribusi pupuk dari PT Pusri ke distributor sesuai jatah adalah untuk Sleman Barat 2.912 ton, Sleman Timur 3.527 ton dan Sleman Tengah 2.917 ton.
Namun ternyata distribusi dari distributor ke pengecer tidak sesuai jatah lagi. "Misalnya di Sleman Tengah, ternyata yang sampai ke pengecer hanya 2.016 ton. Artinya ada 901 ton pupuk yang diselewengkan. Sedang untuk Sleman Timur dan Barat, masih belum diketahui angkanya. Dalam dua atau tiga hari ini akan diketahui karena dinas terkait terus memantau dan mengumpulkan data ke para pengecer untuk cross chek, sesuai atau tidak dengan jatah di atas tadi," ungkap Rendradi. Terkait kenyataan lapangan yang seperti itu, Dewan minta aparat hukum bertindak tegas kepada para pelaku penyelewengan pupuk untuk kepentingan pribadi.
Karena tindakan seperti itu telah merugikan masyarakat, khususnya petani. "Dalam pertemuan tersebut, Gapoktan minta diberi kesempatan sebagai pengecer pupuk. Sebab sesuai dengan SK Menperindag itu dimungkinkan sekali. Dewan dalam hal ini akan membantu supaya permintaan itu bisa direalisasikan. Gapoktan juga meminta agar dinas terkait lebih rajin dan tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap para distributor atau pengecer yang nakal," kata Rendradi. Dewan juga mengingatkan pada produsen pupuk lebih hati-hati dalam menunjuk distributor. Begitu pula dengan penunjukkan pengecer oleh distributor, dalam hal ini direspons dengan baik.
"Untuk bulan Juni, jatah pupuk Sleman sebanyak 1.197 ton dari Pusri. Terkait dengan itu, dewan berharap dalam pendistribusiannya harus sampai ke pengecer dan petani secara utuh dan tidak diselewengkan," tambahnya. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, Ir Riyadi Martoyo MM yang ditemui usai rapat tersebut mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya tidak akan separah seperti sekarang, kalau pendistribusiannya tertib.
"Kami sudah membuat surat untuk segera dikirim ke PT Pusri, untuk menindak tegas distributor yang melanggar aturan," katanya. (Has/Sto)-a tinya, pihaknya meminta agar penyaluran pupuk ke petani benar-benar dilaksanakan tepat waktu, jumlah dan harganya. "Pupuk bersubsidi itu kan hak petani. Kasihan kalau sampai kebingungan membeli pupuk mengingat waktu tanam yang pendek dan kondisi ekonomi yang sedang sulit," tukas Riyadi. (Has/Sto)
Namun ternyata distribusi dari distributor ke pengecer tidak sesuai jatah lagi. "Misalnya di Sleman Tengah, ternyata yang sampai ke pengecer hanya 2.016 ton. Artinya ada 901 ton pupuk yang diselewengkan. Sedang untuk Sleman Timur dan Barat, masih belum diketahui angkanya. Dalam dua atau tiga hari ini akan diketahui karena dinas terkait terus memantau dan mengumpulkan data ke para pengecer untuk cross chek, sesuai atau tidak dengan jatah di atas tadi," ungkap Rendradi. Terkait kenyataan lapangan yang seperti itu, Dewan minta aparat hukum bertindak tegas kepada para pelaku penyelewengan pupuk untuk kepentingan pribadi.
Karena tindakan seperti itu telah merugikan masyarakat, khususnya petani. "Dalam pertemuan tersebut, Gapoktan minta diberi kesempatan sebagai pengecer pupuk. Sebab sesuai dengan SK Menperindag itu dimungkinkan sekali. Dewan dalam hal ini akan membantu supaya permintaan itu bisa direalisasikan. Gapoktan juga meminta agar dinas terkait lebih rajin dan tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap para distributor atau pengecer yang nakal," kata Rendradi. Dewan juga mengingatkan pada produsen pupuk lebih hati-hati dalam menunjuk distributor. Begitu pula dengan penunjukkan pengecer oleh distributor, dalam hal ini direspons dengan baik.
"Untuk bulan Juni, jatah pupuk Sleman sebanyak 1.197 ton dari Pusri. Terkait dengan itu, dewan berharap dalam pendistribusiannya harus sampai ke pengecer dan petani secara utuh dan tidak diselewengkan," tambahnya. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman, Ir Riyadi Martoyo MM yang ditemui usai rapat tersebut mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayahnya tidak akan separah seperti sekarang, kalau pendistribusiannya tertib.
"Kami sudah membuat surat untuk segera dikirim ke PT Pusri, untuk menindak tegas distributor yang melanggar aturan," katanya. (Has/Sto)-a tinya, pihaknya meminta agar penyaluran pupuk ke petani benar-benar dilaksanakan tepat waktu, jumlah dan harganya. "Pupuk bersubsidi itu kan hak petani. Kasihan kalau sampai kebingungan membeli pupuk mengingat waktu tanam yang pendek dan kondisi ekonomi yang sedang sulit," tukas Riyadi. (Has/Sto)
Komentar
Posting Komentar