Mahasiswa Tolak BLT Mahasiswa
Buka Posko Pengaduan BBM
RADAR JOGJA - Sejumlah mahasiswa menolak rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 500 ribu per semester bagi mahasiswa kurang mampu. Mereka menilai kebijakan ini hanya kamuflase politik pemerintah SBY-JK untuk meredam gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
"Kebijakan itu kamuflase untuk meredam aksi unjukrasa mahasiswa. Tuntutan kami tetap sama, menolak kenaikan harga BBM dan BLT bagi mahasiswa," ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM UGM Budiyanto kemarin.
Budi menilai, BLT bagi mahasiswa merupakan bentuk kepanikan pemerintahan SBY-JK. Pemerintah, menurutnya, mulai gentar dengan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di mana-mana.
"Untuk mengantisipasi meluasnya aksi ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan memberikan BLT bagi mahasiswa yang tidak mampu sebagai kompensasi kenaikan BBM. Ini hanya memperkeruh situasi," kata mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini.
Selain itu, Budiyanto juga menilai pencabutan subsidi BBM yang berdampak naiknya harga BBM tidak dibarengi perencanaan yang baik. Pemerintah, lanjutnya, tidak membuat design kebijakan yang baik sebagai akibat dari kenaikan harga BBM ini.
"Memang ada BLT bagi masyarakat miskin, tapi ini hanya kebijakan sesaat. Kenaikan harga BBM ini telah menimbulkan efek domino di setiap sektor," tandasnya.
Senada dengan Budi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rita tak sepakat dengan rencana pemerintah memberikan BLT untuk mahasiswa. Menurut mahasiswa jurusan Ekonomi Akuntasi ini, mahasiswa tak layak menerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin itu.
"BLT ini kan untuk masyarakat miskin, berikan kepada mereka saja. Jangan kepada kami," ujar Rita ditemui di sela acara Seminar Regional of Economic Kelangkaan BBM sinyal Krisis Ekonomi Tahap II di gedung Ahmad Dahlan Lantai V kemarin.
Selain itu, tambah Rita, pemerintah telah menyediakan dana pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar melalui program beasiswa. "Nanti kalau ada program BLT ini khawatirnya terjadi tumpang tindih. Kalau memang akan memberikan dana bantuan pendidikan, naikkan saja anggaran beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar agar yang berhak menerima lebih banyak lagi," usulnya.
Sementara itu penolakan mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM terus berlanjut. Tak hanya menggelar aksi, mahasiswa juga membuka posko pembatalan kenaikan BBM.
Ada tujuh titik lokasi posko di DIJ yang dibuku. Yakni di Bunderan UGM (posko induk), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), Pantai Parangtritis, Kecamatan Sewon, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Sosrowijayan.
Koordinator Komite Rakyat Bersatu (KRB) Mahendra mengungkapkan, posko ini didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. "Di posko ini masyarakat bisa bergabung dengan kami untuk bersama-sama melakukan aksi menuntut pembatalan BBM," ujar Mahendra di sela pendirian posko di Bunderan UGM kemarin.
Pendirian posko ini juga diiringi dengan orasi beberapa mahasiswa dari KRB di Bunderan. Mahasiswa juga membagikan angket berisi sikap masyarakat terkait kenaikan harga BBM kepada pengguna jalan.
Ada 50 ribu angket yang dibagikan di seluruh DIJ. Angket ini berisi pendapat masyarakat soal kebijakan kenaikan BBM. "Hasil dari angket inilah yang nantinya dibawa untuk disampaikan ke Presiden SBY," jelasnya.
Selain aspirasi, posko ini juga menampung aduan masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM. Sesaat setelah posko dibuka, beberapa pengaduan telah masuk. Misalnya, aduan soal perubahan harga akibat kenaikan harga BBM. "Banyak ibu yang mengeluh naiknya harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM," katanya.
Kenaikan harga BBM ini telah mempengaruhi harga susu. Bahkan terjadi juga perubahan perilaku di masyarakat akibat kenaikan harga susu ini. "Tak sedikit balita yang saat ini tak lagi mendapat asupan susu. Ada juga ibu yang biasanya memberikan susu pada anaknya sehari dua kali, kini jadi satu kali sehari karena harga susu naik," tuturnya.
Terpisah Koordinator Pers Mahasiswa (persma) DIJ Edi Susilo mengajak masyarakat bersama mahasiswa bergerak mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Masyarakat juga bisa membentuk komite dan kelompok bersama untuk mendukung aksi mahasiswa.
"Silakan para pekerja, petani, nelayan, sopir taksi untuk bersama-sama menyuarakan pembatalan kenaikan harga BBM. Dengan gerakan yang bersama-sama kebijakan ini pasti akan dikaji ulang," tuturnya.
Edi juga mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi pembatalan kenaikan harga BBM yang akan digelar 1 Juni. "Aksi dilakukan seluruh mahasiswa di Jogjakarta dengan mengepung Gedung Agung," urainya. (sam)
RADAR JOGJA - Sejumlah mahasiswa menolak rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 500 ribu per semester bagi mahasiswa kurang mampu. Mereka menilai kebijakan ini hanya kamuflase politik pemerintah SBY-JK untuk meredam gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
"Kebijakan itu kamuflase untuk meredam aksi unjukrasa mahasiswa. Tuntutan kami tetap sama, menolak kenaikan harga BBM dan BLT bagi mahasiswa," ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM UGM Budiyanto kemarin.
Budi menilai, BLT bagi mahasiswa merupakan bentuk kepanikan pemerintahan SBY-JK. Pemerintah, menurutnya, mulai gentar dengan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di mana-mana.
"Untuk mengantisipasi meluasnya aksi ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan memberikan BLT bagi mahasiswa yang tidak mampu sebagai kompensasi kenaikan BBM. Ini hanya memperkeruh situasi," kata mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini.
Selain itu, Budiyanto juga menilai pencabutan subsidi BBM yang berdampak naiknya harga BBM tidak dibarengi perencanaan yang baik. Pemerintah, lanjutnya, tidak membuat design kebijakan yang baik sebagai akibat dari kenaikan harga BBM ini.
"Memang ada BLT bagi masyarakat miskin, tapi ini hanya kebijakan sesaat. Kenaikan harga BBM ini telah menimbulkan efek domino di setiap sektor," tandasnya.
Senada dengan Budi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rita tak sepakat dengan rencana pemerintah memberikan BLT untuk mahasiswa. Menurut mahasiswa jurusan Ekonomi Akuntasi ini, mahasiswa tak layak menerima bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin itu.
"BLT ini kan untuk masyarakat miskin, berikan kepada mereka saja. Jangan kepada kami," ujar Rita ditemui di sela acara Seminar Regional of Economic Kelangkaan BBM sinyal Krisis Ekonomi Tahap II di gedung Ahmad Dahlan Lantai V kemarin.
Selain itu, tambah Rita, pemerintah telah menyediakan dana pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar melalui program beasiswa. "Nanti kalau ada program BLT ini khawatirnya terjadi tumpang tindih. Kalau memang akan memberikan dana bantuan pendidikan, naikkan saja anggaran beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar agar yang berhak menerima lebih banyak lagi," usulnya.
Sementara itu penolakan mahasiswa terhadap kenaikan harga BBM terus berlanjut. Tak hanya menggelar aksi, mahasiswa juga membuka posko pembatalan kenaikan BBM.
Ada tujuh titik lokasi posko di DIJ yang dibuku. Yakni di Bunderan UGM (posko induk), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), Pantai Parangtritis, Kecamatan Sewon, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Sosrowijayan.
Koordinator Komite Rakyat Bersatu (KRB) Mahendra mengungkapkan, posko ini didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. "Di posko ini masyarakat bisa bergabung dengan kami untuk bersama-sama melakukan aksi menuntut pembatalan BBM," ujar Mahendra di sela pendirian posko di Bunderan UGM kemarin.
Pendirian posko ini juga diiringi dengan orasi beberapa mahasiswa dari KRB di Bunderan. Mahasiswa juga membagikan angket berisi sikap masyarakat terkait kenaikan harga BBM kepada pengguna jalan.
Ada 50 ribu angket yang dibagikan di seluruh DIJ. Angket ini berisi pendapat masyarakat soal kebijakan kenaikan BBM. "Hasil dari angket inilah yang nantinya dibawa untuk disampaikan ke Presiden SBY," jelasnya.
Selain aspirasi, posko ini juga menampung aduan masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM. Sesaat setelah posko dibuka, beberapa pengaduan telah masuk. Misalnya, aduan soal perubahan harga akibat kenaikan harga BBM. "Banyak ibu yang mengeluh naiknya harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM," katanya.
Kenaikan harga BBM ini telah mempengaruhi harga susu. Bahkan terjadi juga perubahan perilaku di masyarakat akibat kenaikan harga susu ini. "Tak sedikit balita yang saat ini tak lagi mendapat asupan susu. Ada juga ibu yang biasanya memberikan susu pada anaknya sehari dua kali, kini jadi satu kali sehari karena harga susu naik," tuturnya.
Terpisah Koordinator Pers Mahasiswa (persma) DIJ Edi Susilo mengajak masyarakat bersama mahasiswa bergerak mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Masyarakat juga bisa membentuk komite dan kelompok bersama untuk mendukung aksi mahasiswa.
"Silakan para pekerja, petani, nelayan, sopir taksi untuk bersama-sama menyuarakan pembatalan kenaikan harga BBM. Dengan gerakan yang bersama-sama kebijakan ini pasti akan dikaji ulang," tuturnya.
Edi juga mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi pembatalan kenaikan harga BBM yang akan digelar 1 Juni. "Aksi dilakukan seluruh mahasiswa di Jogjakarta dengan mengepung Gedung Agung," urainya. (sam)
Komentar
Posting Komentar