POLISI JAGA KETAT SPBU ; Aksi Kenaikan Harga BBM Masih Berlangsung
YOGYA (KR) - Aksi menolak kenaikan harga BBM masih bergulir. Di Yogya, Selasa (27/5), aksi turun ke jalan dilakukan setidaknya dua kelompok. Salah satunya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jogjakarta diikuti puluhan orang memulai aksi dari simpang empat Tugu berjalan ke kantor DPRD DIY menuntut janji DPRD DIY menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM. Satunya lagi Aliansi BEM Jogjakarta diikuti ratusan orang, dimulai dari kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta dan berjalan menuju ke simpang empat Kantor Pos.
Aksi dilepas dengan orasi pendek Drs Hazairin Eko MS (Wakil Rektor III UST Yogya). "Mahasiswa harus membela rakyat yang lemah dan tertindas. Selamat berjuang !" teriaknya.
Aksi Aliansi BEM Jogjakarta berjalan cukup tegang. Puluhan aparat kepolisian berjaga-jaga khususnya di SPBU Semaki, Jalan Kusumanegara, karena sebelumnya tersebar isu aktivis akan menyegel SPBU tersebut. Ketika massa akan melewati SPBU Semaki, ada kekhawatiran beberapa pemilik toko di sekitarnya yang akhirnya menutupnya untuk beberapa saat.
Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi ketika dikonfirmasi mengenai pengamanan SPBU, menjelaskan pihaknya berusaha menjaga keamanan SPBU agar tidak menjadi sasaran anarkisme. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena SPBU merupakan salah satu aset yang melayani kepentingan umum. "Polisi berusaha mencegah terjadinya anarkisme yang bisa menyebabkan terganggunya kepentingan masyarakat," jelasnya.
Menyangkut maraknya demo, Budi Maryoto mengatakan merupakan hal yang lumrah di alam demokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hal setiap warga dalam menyikapi berbagai hal. Budi Maryoto mengharapkan demo dilakukan tetap dengan mendasarkan aturan yang ada dan jangan sampai menimbulkan kekacauan. Karena itulah, dalam setiap aksi demo polisi selalau berjaga-jaga untuk mengamankan situasi. "Selama demo berjalan tertib dan sesuai dengan aturan yang ada, segala sesuatunya pasti bisa berjalan lancar," jelas Budi Maryoto.
Massa aksi yang membawa keranda diselimuti bendera merah putih dan tiga pocong sempat berhenti di depan Gedung Keuangan. Mereka melempari gedung tersebut dengan uang receh logam. Setelah itu berhenti di simpang empat Sentul melakukan penaburan bunga di atas 3 pocong yang diletakkan di atas aspal.
Massa juga masuk ke SPBU Sentul untuk meletakkan pocong. Juga mendaulat Taufik, murid kelas IV SD Margoyasan untuk berorasi di atas bahu seorang mahasiswa. Antara lain meneriakkan orasi dipandu mahasiswa sambil mengacungkan tangan. Uniknya, ketika ditanya apa arti revolusi yang diteriakkan, dengan lugu Taufik menjawab,"Nggak tahu."
Sementara Koordinator Umum Aksi KAMMI DIY dan BEM DIY Sujatmiko Dwiatmojo mengatakan, aksi kali ini juga menjawab pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang terkesan meremehkan mahasiswa bahwa demo hanya akan bertahan sebentar dan segera usai. "Gerakan membela penderitaan rakyat akan terus berlanjut sampai pemerintahan berakhir," katanya.
Dalam orasi aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, mereka menyerukan penolakan kenaikan BBM, meminta penurunan harga kebutuhan pokok, menolak privatisasi, menunda pembayaran utang dan menyita aset koruptor. "DPRD di seluruh daerah dan DPR RI harus melihat penderitaan rakyat dan memberikan tekanan politik pada pemerintah atas kebijakan BBM," seru mereka.
Sebelumnya, DPRD DIY menyatakan akan menggelar rapat paripurna darurat terkait penolakan kenaikan BBM namun hingga kini belum dilaksanakan. Massa menuding DPRD DIY lamben (banyak bicara dan berjanji) dan lamban, segera membuat sikap resmi kolektif menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Demonstran menyerahkan simbol bibir pada Sekretaris Komisi A Arif Rahman Hakim agar DPRD DIY tak lagi lamben dan lamban. Arif mengatakan anggota DPRD DIY secara perseorangan memang menolak BBM namun pembicaraan untuk rapat paripurna masih belum menemui kata sepakat.
Sehingga rapur yang rencananya digelar bersamaan dengan Rapur LKPJ Gubernur DIY pada Sabtu (24/5) lalu pun batal. Sebagai kelanjutan sikap, Arif mengatakan akan menunggu pimpinan DPRD DIY meminta membicarakan dalam rapat pimpinan untuk mengagendakan hal itu.
"Rapur terdekat adalah Rapur LKPJ masa akhir jabatan Gubernur, bisa dijadwalkan berbarengan di sana. Namun, masih harus menunggu rapat pimpinan dahulu. Untuk fraksi, PKS sudah siap untuk itu, yang lain kami tidak tahu karena belum ada pembicaraan secara resmi tentang hal ini," katanya.(M-4/Jay/Ewp/Hrd/Mus)-f
Aksi dilepas dengan orasi pendek Drs Hazairin Eko MS (Wakil Rektor III UST Yogya). "Mahasiswa harus membela rakyat yang lemah dan tertindas. Selamat berjuang !" teriaknya.
Aksi Aliansi BEM Jogjakarta berjalan cukup tegang. Puluhan aparat kepolisian berjaga-jaga khususnya di SPBU Semaki, Jalan Kusumanegara, karena sebelumnya tersebar isu aktivis akan menyegel SPBU tersebut. Ketika massa akan melewati SPBU Semaki, ada kekhawatiran beberapa pemilik toko di sekitarnya yang akhirnya menutupnya untuk beberapa saat.
Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi ketika dikonfirmasi mengenai pengamanan SPBU, menjelaskan pihaknya berusaha menjaga keamanan SPBU agar tidak menjadi sasaran anarkisme. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena SPBU merupakan salah satu aset yang melayani kepentingan umum. "Polisi berusaha mencegah terjadinya anarkisme yang bisa menyebabkan terganggunya kepentingan masyarakat," jelasnya.
Menyangkut maraknya demo, Budi Maryoto mengatakan merupakan hal yang lumrah di alam demokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hal setiap warga dalam menyikapi berbagai hal. Budi Maryoto mengharapkan demo dilakukan tetap dengan mendasarkan aturan yang ada dan jangan sampai menimbulkan kekacauan. Karena itulah, dalam setiap aksi demo polisi selalau berjaga-jaga untuk mengamankan situasi. "Selama demo berjalan tertib dan sesuai dengan aturan yang ada, segala sesuatunya pasti bisa berjalan lancar," jelas Budi Maryoto.
Massa aksi yang membawa keranda diselimuti bendera merah putih dan tiga pocong sempat berhenti di depan Gedung Keuangan. Mereka melempari gedung tersebut dengan uang receh logam. Setelah itu berhenti di simpang empat Sentul melakukan penaburan bunga di atas 3 pocong yang diletakkan di atas aspal.
Massa juga masuk ke SPBU Sentul untuk meletakkan pocong. Juga mendaulat Taufik, murid kelas IV SD Margoyasan untuk berorasi di atas bahu seorang mahasiswa. Antara lain meneriakkan orasi dipandu mahasiswa sambil mengacungkan tangan. Uniknya, ketika ditanya apa arti revolusi yang diteriakkan, dengan lugu Taufik menjawab,"Nggak tahu."
Sementara Koordinator Umum Aksi KAMMI DIY dan BEM DIY Sujatmiko Dwiatmojo mengatakan, aksi kali ini juga menjawab pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang terkesan meremehkan mahasiswa bahwa demo hanya akan bertahan sebentar dan segera usai. "Gerakan membela penderitaan rakyat akan terus berlanjut sampai pemerintahan berakhir," katanya.
Dalam orasi aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian, mereka menyerukan penolakan kenaikan BBM, meminta penurunan harga kebutuhan pokok, menolak privatisasi, menunda pembayaran utang dan menyita aset koruptor. "DPRD di seluruh daerah dan DPR RI harus melihat penderitaan rakyat dan memberikan tekanan politik pada pemerintah atas kebijakan BBM," seru mereka.
Sebelumnya, DPRD DIY menyatakan akan menggelar rapat paripurna darurat terkait penolakan kenaikan BBM namun hingga kini belum dilaksanakan. Massa menuding DPRD DIY lamben (banyak bicara dan berjanji) dan lamban, segera membuat sikap resmi kolektif menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Demonstran menyerahkan simbol bibir pada Sekretaris Komisi A Arif Rahman Hakim agar DPRD DIY tak lagi lamben dan lamban. Arif mengatakan anggota DPRD DIY secara perseorangan memang menolak BBM namun pembicaraan untuk rapat paripurna masih belum menemui kata sepakat.
Sehingga rapur yang rencananya digelar bersamaan dengan Rapur LKPJ Gubernur DIY pada Sabtu (24/5) lalu pun batal. Sebagai kelanjutan sikap, Arif mengatakan akan menunggu pimpinan DPRD DIY meminta membicarakan dalam rapat pimpinan untuk mengagendakan hal itu.
"Rapur terdekat adalah Rapur LKPJ masa akhir jabatan Gubernur, bisa dijadwalkan berbarengan di sana. Namun, masih harus menunggu rapat pimpinan dahulu. Untuk fraksi, PKS sudah siap untuk itu, yang lain kami tidak tahu karena belum ada pembicaraan secara resmi tentang hal ini," katanya.(M-4/Jay/Ewp/Hrd/Mus)-f
Komentar
Posting Komentar