AKSI PENOLAKAN BBM MASIH TERJADI ; Ajak Masyarakat Gagalkan Kebijakan Pemerintah

YOGYA (KR) - Aksi demo penolakan kebijakan pemerintah yang menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terjadi. Setidaknya Minggu (1/6) pusat Kota Yogyakarta diwarnai dengan demo penolakan BBM yang dilakukan tiga kelompok berbeda. Meski berlangsung dalam kawalan ketat polisi tidak terjadi kericuhan selama berlangsungnya unjuk rasa. Dengan pengawalan ketat dari aparat Poltabes Yogyakarta, massa dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) kembali melakukan aksi di depan Gedung Agung setelah aksi yang sama pekan lalu.

KRB menyatakan sikap untuk mengajak masyarakat menggagalkan kenaikan harga BBM, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat. KRB menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah jalan keluar, yang menjadi solusi adalah adanya lapangan kerja buat rakyat. Aksi dengan koordinator umum Iron tersebut juga menyatakan bahwa persoalan di Indonesia termasuk kenaikan BBM bisa diatasi dengan cara merebut industri tambang asing di bawah kontrol rakyat. Hapus utang luar negeri, sita harta koruptor untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu musuh-musuh yang membuat rakyat menderita dan sengsara harus dilawan dan dihancurkan yaitu imperialisme dan agen-agennya, sisa-sisa orde baru, reformis gadungan, militerisme dan paham fundamentalisme.

Aksi penolakan kenaikan harga BBM dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikoordinir Dewan Pimpinan Wilayah PKS DIY. Koordinator Aksi Nasrul Khoiri mengatakan kenaikan harga BBM dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti menyebabkan berbagai persoalan yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. Kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat dan tarif transportasi yang semakin memberatkan masyarakat.

Penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Juru Bicara HTI Yogyakarta Muhammad Ismail Yusanto mengatakan HTI dengan tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan BBM karena keputusan tersebut menyengsarakan. Keputusan pemerintah lebih pada upaya liberalisasi minyak dimana asing hendak menguasai sektor hilir setelah selama ini menguasai 90 persen sektor hulu. Kenaikan BBM, kelangkaan sembako dan kesulitan hidup yang dialami rakyat saat ini adalah dampak dari diterapkannya kapitalisme sekular baik di bidang ekonomi maupun politik. (R-1/Hrd/Ewp)-f

Pengawalan dan pengamanan dilakukan ekstra ketat oleh jajaran Poltabes Yogyakarta, langsung dipimpin Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi dan Waka Poltabes AKBP Drs Tursilo. Pengawalan dilakukan sejak arak-arak pengunjuk rasa berjalan dari simpang empat Tugu menuju ke depan Gedung Agung dan simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. "Saya sudah tekankan kepada anggota untuk selalu bersahabat dengan pengunjuk rasa, pengawalan ini juga agar aksi tidak menyebabkan kemacetan" jelas Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi. (R-1/Hrd/Ewp)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir

Bebas 2 Pekan, Napi Asimilasi di Yogya Diciduk Gegara Nyolong Motor