Beberapa Sekolah Swasta Tolak Pemegang KMS
YOGYA (KR) - Sejumlah sekolah swasta di Yogyakarta menyatakan keberatan terhadap pembayaran biaya sekolah dari beasiswa siswa kurang mampu pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Mereka berharap biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemkot Yogyakarta ini dibayarkan sesuai dengan besaran dan jadwal yang ditentukan.
Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Yogyakarta dengan UPT Jaminan Pendidikan Daerah, UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesejahteraan Sosial, Senin (15/7) di Gedung DPRD Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Iriantoko Cahyo Dumadi mengemukakan sedikitnya 4 sekolah swasta yang mengaku keberatan. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dari Dinas Pendidikan dengan sekolah swasta tersebut terkait pola pembayaran KMS. Keduanya perlu melakukan kesepahaman bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.
"Klaim beasiswa dari Pemkot prosesnya cukup lama, mungkin sekolah swasta tidak mau repot," ungkapnya. Menurutnya, keberatan yang disampaikan sejumlah sekolah swasta tersebut cukup wajar. Mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta sangat mengandalkan peran dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Jika mengandalkan beasiswa Pemkot saja tidak akan mencukupi. Namun jika pemegang KMS tetap dipaksakan untuk membayar padahal notabene dari warga miskin, hal ini sangat memberatkan para orang tua.
Selain itu, selisih besaran beasiswa dengan patokan biaya sekolah yang ditetapkan swasta juga cukup besar. Jika sekolah negeri memiliki ketetapan sesuai dengan platfon, sementara sekolah swasta memiliki kebijakan sendiri. Hal ini kerap menjadi persoalan penerapan kebijakan beasiswa pemegang KMS di sekolah swasta. Untuk itu, solusi yang harus dilakukan adalah dengan menaikkan beasiswa melalui UPT JPD terutama bagi pemegang KMS di sekolah swasta. "Upaya yang harus dilakukan adalah menaikkan beasiswa," katanya.
Sementara Kepala UPT JPD Kota Yogyakarta, Mawardi Dalga mengatakan sebenarnya sekolah-sekolah swasta tidak keberatan dengan kebijakan jaminan pendidikan bagi pemegang KMS. Namun karena biaya operasional sekolah swasta bergantung kepada sumbangan orangtua siswa, maka kondisi ini membuat sekolah swasta makin terjepit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut besaran beasiswa akan ditingkatkan secara bertahap. Kenaikan beasiswa ini harus tetap memperhitungkan anggaran yang disediakan. Untuk tahun ini APBD Kota Yogyakarta mengalokasikan Rp 15,8 Miliar untuk JPD.
"Ya memang sulit untuk mengejar kualitas kalau hanya mengandalkan beasiswa dari Pemkot. Tapi secara perlahan-lahan besarnya beasiswa akan kita tingkatkan," imbuhnya. (R-3)-f
Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Yogyakarta dengan UPT Jaminan Pendidikan Daerah, UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesejahteraan Sosial, Senin (15/7) di Gedung DPRD Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Iriantoko Cahyo Dumadi mengemukakan sedikitnya 4 sekolah swasta yang mengaku keberatan. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dari Dinas Pendidikan dengan sekolah swasta tersebut terkait pola pembayaran KMS. Keduanya perlu melakukan kesepahaman bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.
"Klaim beasiswa dari Pemkot prosesnya cukup lama, mungkin sekolah swasta tidak mau repot," ungkapnya. Menurutnya, keberatan yang disampaikan sejumlah sekolah swasta tersebut cukup wajar. Mengingat biaya pendidikan di sekolah swasta sangat mengandalkan peran dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Jika mengandalkan beasiswa Pemkot saja tidak akan mencukupi. Namun jika pemegang KMS tetap dipaksakan untuk membayar padahal notabene dari warga miskin, hal ini sangat memberatkan para orang tua.
Selain itu, selisih besaran beasiswa dengan patokan biaya sekolah yang ditetapkan swasta juga cukup besar. Jika sekolah negeri memiliki ketetapan sesuai dengan platfon, sementara sekolah swasta memiliki kebijakan sendiri. Hal ini kerap menjadi persoalan penerapan kebijakan beasiswa pemegang KMS di sekolah swasta. Untuk itu, solusi yang harus dilakukan adalah dengan menaikkan beasiswa melalui UPT JPD terutama bagi pemegang KMS di sekolah swasta. "Upaya yang harus dilakukan adalah menaikkan beasiswa," katanya.
Sementara Kepala UPT JPD Kota Yogyakarta, Mawardi Dalga mengatakan sebenarnya sekolah-sekolah swasta tidak keberatan dengan kebijakan jaminan pendidikan bagi pemegang KMS. Namun karena biaya operasional sekolah swasta bergantung kepada sumbangan orangtua siswa, maka kondisi ini membuat sekolah swasta makin terjepit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut besaran beasiswa akan ditingkatkan secara bertahap. Kenaikan beasiswa ini harus tetap memperhitungkan anggaran yang disediakan. Untuk tahun ini APBD Kota Yogyakarta mengalokasikan Rp 15,8 Miliar untuk JPD.
"Ya memang sulit untuk mengejar kualitas kalau hanya mengandalkan beasiswa dari Pemkot. Tapi secara perlahan-lahan besarnya beasiswa akan kita tingkatkan," imbuhnya. (R-3)-f
Komentar
Posting Komentar