Pemkot Kurangi Kawasan Pemukiman Kumuh
YOGYA (KR) - Wakil Walikota (Wawali) Yogya, Haryadi Suyuti segera melakukan penataan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Penataan akan dilakukan dari berbagai aspek, antara lain legalitas dan finansial (model penataan keuangan). Ini akan dimulai dari sejumlah kampung di kota yang dianggap masih kumuh.
"Saya belum bisa menyebutkan kawasan mana saja yang akan ditata. Tapi akan kita mulai dari kampung karena kota yang baik berawal dari kampung yang baik," jelasnya di sela penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara Pemkot Yogyakarta dengan Emerging Markets Group (EMG) Ltd United Kingdom, Rabu (16/7) di Hotel Grand Mercure.
Dikatakan, pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Tegalpanggung yang didanai dari APBN melalui Departemen Pekerjaan Umum merupakan salah satu contoh penataan kawasan pinggir sungai terutama di wilayah Tegalpanggung. Dari LOI nantinya akan dibentuk sebuah yayasan yakni Yayasan Yogyakarta Kota kita (Jogja Kotakita) untuk melaksanakan program ini. "Kami berharap nanti Yogya akan menjadi kota yang baik yang dimulai dari penataan kampungnya," ungkap wawali.
Sementara itu, Ruth Mc Leod dari EMG SUF Pilot Team (PT) menjelaskan program yang akan dilaksanakan di Yogyakarta merupakan yang kelima di dunia. Sebelumnya telah dilaksanakan di Ghana (2), Solo (1) dan Srilanka (1). EMG SUF PT telah ditunjuk UN Habitat sejak 2006 untuk berkomitmen mendukung Pemkot Yogya dalam perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembangunan dan peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungannya. "Kotakita dibangun berdasarkan kebutuhan akan masyarakatnya bukan keinginan dari suatu pekerjaan," kata Ruth.
Dalam pelaksanaannya Pemkot dan Yayasan Kotakita akan menindaklanjuti dengan nota kesepahaman bersama oleh instansi/lembaga teknis dari kedua belah pihak yang membidangi kerja sama tersebut. Yayasan Kotakita ini akan dipimpin oleh dewan independen mewakili pemerintah, profesional, masyarakat, LSM dan lembaga komunitas. (R-3)-f
"Saya belum bisa menyebutkan kawasan mana saja yang akan ditata. Tapi akan kita mulai dari kampung karena kota yang baik berawal dari kampung yang baik," jelasnya di sela penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara Pemkot Yogyakarta dengan Emerging Markets Group (EMG) Ltd United Kingdom, Rabu (16/7) di Hotel Grand Mercure.
Dikatakan, pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Tegalpanggung yang didanai dari APBN melalui Departemen Pekerjaan Umum merupakan salah satu contoh penataan kawasan pinggir sungai terutama di wilayah Tegalpanggung. Dari LOI nantinya akan dibentuk sebuah yayasan yakni Yayasan Yogyakarta Kota kita (Jogja Kotakita) untuk melaksanakan program ini. "Kami berharap nanti Yogya akan menjadi kota yang baik yang dimulai dari penataan kampungnya," ungkap wawali.
Sementara itu, Ruth Mc Leod dari EMG SUF Pilot Team (PT) menjelaskan program yang akan dilaksanakan di Yogyakarta merupakan yang kelima di dunia. Sebelumnya telah dilaksanakan di Ghana (2), Solo (1) dan Srilanka (1). EMG SUF PT telah ditunjuk UN Habitat sejak 2006 untuk berkomitmen mendukung Pemkot Yogya dalam perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembangunan dan peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungannya. "Kotakita dibangun berdasarkan kebutuhan akan masyarakatnya bukan keinginan dari suatu pekerjaan," kata Ruth.
Dalam pelaksanaannya Pemkot dan Yayasan Kotakita akan menindaklanjuti dengan nota kesepahaman bersama oleh instansi/lembaga teknis dari kedua belah pihak yang membidangi kerja sama tersebut. Yayasan Kotakita ini akan dipimpin oleh dewan independen mewakili pemerintah, profesional, masyarakat, LSM dan lembaga komunitas. (R-3)-f
Komentar
Posting Komentar