MENDESAK, KEBUTUHAN RUMAH TERJANGKAU-LAYAK HUNI; Banyak Kawasan Perumahan Tidak Tepat Lokasi
YOGYA (KR) - Menteri Negara Perumahan Rakyat HM Yusuf Asy’ari mengakui, kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang terjangkau dan layak huni sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Masih banyak keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah, atau sudah mempunyai rumah namun kondisinya tidak layak. Terdapat pula kawasan perumahan yang berada pada lokasi yang tidak tepat menurut tata ruang, berada di kawasan-kawasan yang rawan bencana seperti di kawasan sesar, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, di kolong jalan tol, di bawah tegangan tinggi, serta terdapat pula perumahan dengan konstruksi dan kualitas bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan penghuninya.
“Di samping itu, kawasan kumuh yang ada juga semakin padat dan meluas, bahkan tumbuh kawasan kumuh baru sehingga daya dukung lingkungan tidak memadai lagi serta menciptakan berbagai kesulitan bagi masyarakat,†ujar Yusuf Asy’ari pada Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Kawasan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (22/10) malam. Sosialisasi yang berlangsung hingga Jumat (24/10) ini juga dihadiri Asisten Fasilitasi dan Investasi Pemprop DIY Dra Suhartuti Sutopo mewakili Gubernur DIY, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Menpera mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun dari lima kebutuhan pokok manusia yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, tampaknya perhatian akan kebutuhan papan terasa masih terbelakang. Apalagi jika dilihat besaran anggaran yang disediakan dalam APBN yang hanya sekitar 0,1%. Di daerah pun seringkali APBD kurang memperhatikan alokasi anggaran untuk perumahan dan permukiman.
Terkait hal itu, Yusuf Asy’ari menegaskan, penanganan pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan yang masih secara parsial, harus diintegrasikan dan dibutuhkan pengembangan berbasis kawasan. Karena pada saat ini akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru, tiap tahun dibutuhkan sekitar 800 ribu rumah baru.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X melalui Asisten Fasilitasi dan Investasi Suhartuti Sutopo menyatakan, pembangunan perumahan dan permukiman harus terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, harga yang terjangkau terutama masyarakat golongan berpenghasilan rendah, serta tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan permukiman.
Menurut Menpera, saat ini tercatat lebih dari 7 juta keluarga harus dibantu karena belum memiliki rumah sendiri. Lebih dari 3,6 juta keluarga juga perlu dibantu dalam membangun dan memperbaiki rumahnya, serta lebih dari 110 ribu rumah harus ditingkatkan kualitasnya karena tidak layak huni. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dana sekitar Rp 115 triliun selama lima tahun mulai 2004 sampai 2009 dari seluruh komponen bangsa.
Sementara anggaran untuk perumahan dan permukiman masih sangat minim. Contohnya, dana dari APBN untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat selama empat tahun berjalan, 2005-2008, secara komulatif kurang dari Rp 5 triliun, jauh di bawah anggaran yang dibutuhkan.(San)-g
“Di samping itu, kawasan kumuh yang ada juga semakin padat dan meluas, bahkan tumbuh kawasan kumuh baru sehingga daya dukung lingkungan tidak memadai lagi serta menciptakan berbagai kesulitan bagi masyarakat,†ujar Yusuf Asy’ari pada Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Kawasan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (22/10) malam. Sosialisasi yang berlangsung hingga Jumat (24/10) ini juga dihadiri Asisten Fasilitasi dan Investasi Pemprop DIY Dra Suhartuti Sutopo mewakili Gubernur DIY, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Menpera mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun dari lima kebutuhan pokok manusia yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, tampaknya perhatian akan kebutuhan papan terasa masih terbelakang. Apalagi jika dilihat besaran anggaran yang disediakan dalam APBN yang hanya sekitar 0,1%. Di daerah pun seringkali APBD kurang memperhatikan alokasi anggaran untuk perumahan dan permukiman.
Terkait hal itu, Yusuf Asy’ari menegaskan, penanganan pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan yang masih secara parsial, harus diintegrasikan dan dibutuhkan pengembangan berbasis kawasan. Karena pada saat ini akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru, tiap tahun dibutuhkan sekitar 800 ribu rumah baru.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X melalui Asisten Fasilitasi dan Investasi Suhartuti Sutopo menyatakan, pembangunan perumahan dan permukiman harus terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, harga yang terjangkau terutama masyarakat golongan berpenghasilan rendah, serta tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan permukiman.
Menurut Menpera, saat ini tercatat lebih dari 7 juta keluarga harus dibantu karena belum memiliki rumah sendiri. Lebih dari 3,6 juta keluarga juga perlu dibantu dalam membangun dan memperbaiki rumahnya, serta lebih dari 110 ribu rumah harus ditingkatkan kualitasnya karena tidak layak huni. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dana sekitar Rp 115 triliun selama lima tahun mulai 2004 sampai 2009 dari seluruh komponen bangsa.
Sementara anggaran untuk perumahan dan permukiman masih sangat minim. Contohnya, dana dari APBN untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat selama empat tahun berjalan, 2005-2008, secara komulatif kurang dari Rp 5 triliun, jauh di bawah anggaran yang dibutuhkan.(San)-g
Komentar
Posting Komentar