|

13.000 Naker Se-Indonesia Terancam PHK; Gubernur DIY Diharap Tanggap

YOGYA (KR) - Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan ‘warning’ terkait dampak krisis finansial dan banyaknya pembatalan dan penundaan order. Tahun 2009, diperkirakan 13 ribu karyawan atau tenaga kerja (naker) anggota HIPMI se Indonesia, terpaksa akan di-PHK. Jumlah ini diperkirakan bisa bertambah dan terus dipantau.
Sekjen BPD HIPMI DIY, Ajiek Tarmidzi SH kepada KR, Jumat (21/11), membenarkan adanya ‘warning’ dari BPP HIPMI terkait dengan rencana PHK besar-besaran tersebut.
”Kami akan terus memantau informasi dari BPP HIPMI yang disebarkan melalui milis tersebut. Untuk sementara ini, dari anggota HIPMI di DIY, belum ada laporan mengenai rencana PHK di Yogya. Justru kami terus berusaha melakukan pembelaan riil terhadap pekerja dan mengupayakan semaksimal mungkin agar tak terjadi PHK di Yogya,” kata Ajiek.

Terkait dengan rencana PHK besar-besaran ini, Pengurus Asosiasi Buruh Yogya (ABY), Drs Tigan Solin menyatakan bahwa reaksi pengusaha terhadap dampak krisis finansial global dinilai terlalu reaktif dan berlebihan.
Dalam hal ini, dibutuhkan sikap tanggap dari pemerintah, khususnya Gubernur DIY untuk mengatasi gelombang rencana PHK yang mengkhawatirkan tersebut. ”Kita tunggu, apakah Gubernur punya formula untuk mengantisipasi rencana PHK ini, atau membiarkan konflik pengusaha dengan buruhnya,” ujarnya.

Sementara itu, sehubungan dengan sikap dari Kadinda DIY, maka pengurus BPD HIPMI DIY menyatakan akan melayangkan somasi kepada pengurus Kadinda DIY. Menurut Ajiek, Kadin yang seharusnya menjadi bapak dari asosiasi terbukti justru bermain sendiri, dengan mendukung penetapan UMP DIY, tanpa mengindahkan jeritan dan aspirasi para pengusaha yang sudah tertekan oleh dampak krisis global.
Terkait dengan rencana PHK besar-besaran dari anggota HIPMI se Indonesia tersebut, Ketua Umum Asmindo Pusat, Ambar ‘Polah’ Tjahjono SE menyatakan ikut prihatin dan bisa memahaminya. Hal tersebut akan menambah runyamnya kondisi di tanah air, setelah banyak pengusaha juga menyatakan kepada pemerintah akan mem-PHK belasan ribu karyawan dan merumahkan ribuan karyawannya. ”Untuk pengusaha Asmindo sendiri, juga sudah ada beberapa yang merencanakan melakukan PHK, karena gelombang pembatalan dan penundaan order ekspor makin banyak. Kami juga bisa memahami kesulitan pengusaha, kendati pengurus Asmindo sudah mengimbau untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya,” katanya ketika ditemui KR secara terpisah.

Untuk meminimalisasi jumlah karyawan yang di PHK, menurut Ambar, pihaknya menyerukan segenap pengusaha anggota Asmindo di seluruh Indonesia untuk melakukan antisipasi pasar. Sedangkan bagi pengusaha yang merasa keberatan dengan ketentuan UMR, bisa melakukan pembayaran upah sesuai dengan kemampuan. ”Kalau bisa memenuhi ketentuan UMP yang ditetapkan Pemda, silakan. Kalau tidak, ya sesuai kemampuan,” tambahnya.

Pada bagian lain, Sekjen BPD HIPMI DIY, Ajiek Tarmidzi SH juga menyerukan kepada segenap pengusaha anggota HIPMI untuk hati-hati terhadap para petualang politik yang akan mengadu-domba antara pengusaha dengan buruh atau karyawannya. ”Prinsipnya kita ingin semua tenaga kerja dapat sejahtera dan tetap bekerja. Tak ada pengusaha yang tak bangga bila karyawannya sejahtera,” tambahnya. (Rsv)

Posted by Wawan Kurniawan on 15.49. Filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels