Depdiknas Dianggap Salah Alamat; 1,7 Juta Murid SD Dapat Beasiswa
YOGYA (KR) - Karena krisis ekonomi global yang, dikhawatirkan bakal menambah jumlah anak putus sekolah di Indonesia. Adanya gejala bakal terjadi PHK besar-besaran tahun 2009, mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan.
Untuk mengantisipasinya Depdiknas mengucurkan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu terutama siswa SD. Jumlahnya untuk tahun 2009 mencapai 1,7 juta paket dengan nilai masing-masing siswa Rp 360 ribu per tahun.â€Tahun 2008 hanya disiapkan 600 ribu paket. Namun seiring terjadinya krisis ekonomi global, paketnya ditambah hingga tiga kali lipat,†tutur Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas Mudjito AK di sela penyerahan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi 5 SD di Kab Kepulauan Seribu Jakarta , Sabtu (22/11) .
Total Rp 750 juta dan 200 paket beasiswa kepada anak-anak setempat. Bantuan diterima langsung oleh Camat Kepulauan Seribu Utara Edy Junaedi.
Selain menambah jumlah paket beasiswa, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan unit cost bantuan operasional sekolah (BOS) yang semula Rp 21.000 per siswa per bulan menjadi Rp 33.300 per siswa. Nilai BOS sebesar itu diakui Mudjito setidaknya sudah menutupi 60% kebutuhan pendidikan rata-rata setiap siswa. Namun demikian, menurut Dr Rohmat Wahab, Pembantu Rektor 1 UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), penekanan beasiswa untuk SD salah alamat. Sebab masalah yang krusial justru pada siswa yang akan masuk SMP.
â€Masyarakat kita sudah banyak sadar, pendidikan minimal SD. Tetapi untuk melanjutkan ke SMP, ini yang jadi masalah. Banyak yang kemudian pilih bekerja bangunan atau ke sawah atau bekerja yang lain. Ini yang perlu suntikan†kata Rohmat Wahab Minggu (23/11) malam. Dalam prosentase belajar, rata-rata masih 7,1 tahun. Ini perlu dirubah minimal 9,1 tahun.
Karenanya Diknas harus mengubah pemikiran jangan ke SD saja. Rohmat berharap, bantuan tersebut hendaknya berbentuk fasilitas belajar, agar tak salah alamat. Dalam bentuk uang misalnya, bukan tidak mungkin malah dimanfaatkan untuk keperluan hidup keluarga.
Prosentase penyediaan dana yang sudah cukup besar tersebut menurut Mudjito sesungguhnya memungkinkan pendidikan dasar diselenggarakan gratis. â€Pemda bisa memikul beban 40% sisanya secara bersama-sama baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, †lanjut Mudjito.
Tahun 2008 ini merupakan periode terakhir penuntasan wajib belajar 9 tahun. Angka partisipasi kasar SD untuk tingkat nasional rata-rata sudah mencapai 97%.Karena itu ke depan, fokus pendidikan dasar kita lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan mutu dan kualitas.
Selain menuntaskan program rehabilitasi gedung sekolah yang rusak paling lambat tahun 2009, pemerintah juga memberikan bantuan untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya buku dan komputer. Camat Edy Junaedi mengaku Kepulauan Seribu masih mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dari 13.667 jiwa penduduknya, 19,7% diantaranya tergolong miskin. †Satu dari lima penduduk Kepulauan Seribu masih miskin,†tandas Edy. Meski angka kemiskinan masih cukup tinggi namun Kepulauan Seribu sudah berhasil menuntaskan wajar 9 tahun diatas angka nasional. (Ati/ Ioc)-b
Untuk mengantisipasinya Depdiknas mengucurkan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu terutama siswa SD. Jumlahnya untuk tahun 2009 mencapai 1,7 juta paket dengan nilai masing-masing siswa Rp 360 ribu per tahun.â€Tahun 2008 hanya disiapkan 600 ribu paket. Namun seiring terjadinya krisis ekonomi global, paketnya ditambah hingga tiga kali lipat,†tutur Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas Mudjito AK di sela penyerahan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi 5 SD di Kab Kepulauan Seribu Jakarta , Sabtu (22/11) .
Total Rp 750 juta dan 200 paket beasiswa kepada anak-anak setempat. Bantuan diterima langsung oleh Camat Kepulauan Seribu Utara Edy Junaedi.
Selain menambah jumlah paket beasiswa, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan unit cost bantuan operasional sekolah (BOS) yang semula Rp 21.000 per siswa per bulan menjadi Rp 33.300 per siswa. Nilai BOS sebesar itu diakui Mudjito setidaknya sudah menutupi 60% kebutuhan pendidikan rata-rata setiap siswa. Namun demikian, menurut Dr Rohmat Wahab, Pembantu Rektor 1 UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), penekanan beasiswa untuk SD salah alamat. Sebab masalah yang krusial justru pada siswa yang akan masuk SMP.
â€Masyarakat kita sudah banyak sadar, pendidikan minimal SD. Tetapi untuk melanjutkan ke SMP, ini yang jadi masalah. Banyak yang kemudian pilih bekerja bangunan atau ke sawah atau bekerja yang lain. Ini yang perlu suntikan†kata Rohmat Wahab Minggu (23/11) malam. Dalam prosentase belajar, rata-rata masih 7,1 tahun. Ini perlu dirubah minimal 9,1 tahun.
Karenanya Diknas harus mengubah pemikiran jangan ke SD saja. Rohmat berharap, bantuan tersebut hendaknya berbentuk fasilitas belajar, agar tak salah alamat. Dalam bentuk uang misalnya, bukan tidak mungkin malah dimanfaatkan untuk keperluan hidup keluarga.
Prosentase penyediaan dana yang sudah cukup besar tersebut menurut Mudjito sesungguhnya memungkinkan pendidikan dasar diselenggarakan gratis. â€Pemda bisa memikul beban 40% sisanya secara bersama-sama baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, †lanjut Mudjito.
Tahun 2008 ini merupakan periode terakhir penuntasan wajib belajar 9 tahun. Angka partisipasi kasar SD untuk tingkat nasional rata-rata sudah mencapai 97%.Karena itu ke depan, fokus pendidikan dasar kita lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan mutu dan kualitas.
Selain menuntaskan program rehabilitasi gedung sekolah yang rusak paling lambat tahun 2009, pemerintah juga memberikan bantuan untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya buku dan komputer. Camat Edy Junaedi mengaku Kepulauan Seribu masih mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dari 13.667 jiwa penduduknya, 19,7% diantaranya tergolong miskin. †Satu dari lima penduduk Kepulauan Seribu masih miskin,†tandas Edy. Meski angka kemiskinan masih cukup tinggi namun Kepulauan Seribu sudah berhasil menuntaskan wajar 9 tahun diatas angka nasional. (Ati/ Ioc)-b
Komentar
Posting Komentar