GUBERNUR DIY MINTA JAMINAN-KEPASTIAN PERTAMINA ; Pasokan Minyak TanahNon-Subsidi Harus Lancar

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Pemerintah Pusat maupun PT Pertamina untuk memberikan jaminan kelancaran pasokan minyak tanah (minah) non-subsidi. Hal ini menyusul rencana pencabutan minah bersubsidi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada 10 November mendatang.

Sultan khawatir, jika terjadi kelangkaan minah bisa membuat masyarakat resah. Peristiwa itu juga akan menjadi ancaman bagi beberapa usaha yang menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat DIY, misalnya pembatik dan petani tembakau. Petani tembakau tetap membutuhkan minyak tanah untuk proses pengeringan tembakau. Pembatik tetap butuh minyak tanah untuk proses membatik. Jadi, minyak tanah ini harus tetap tersedia. Kalaupun minyak tanah bersubsidi tidak ada lagi, harus ada jaminan pasokan/distribusi minyak tanah non-subsidi lancar, tandas Sultan HB X menjawab pertanyaan wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/11).

Sejak awal pemerintah telah menyatakan akan mengeluarkan minah, tapi yang non-subsidi, sedang minah bersubsidi bakal ditiadakan. Namun, menurut Sultan, orang miskin tetap memilih minyak tanah daripada gas. Sultan mengilustrasikan, jika harga minyak tanah Rp 10.000 per liter, dengan uang Rp 1.000 saja masyarakat miskin bisa membeli minyak tanah 1/10 liter. Atau dengan uang Rp 1.000, dapur tetap bisa berasap.

Namun jika membeli gas/ elpiji, masyarakat harus punya uang tunai minimal Rp 12.800, sebab tidak bisa membeli eceran. Ini bisa diartikan, bagi masyarakat miskin membeli gas lebih sulit daripada membeli minyak tanah. Jika memang tidak ada pilihan karena pemerintah sudah memutuskan tanpa subsidi, masyarakat harus tetap ada kemudahan mencari minyak tanah non-subsidi. Jangan sampai rakyat susah mendapatkannya, tandas Sultan.

Sebagai kelanjutannya, Sultan meminta jaminan dari pemerintah dan kepastian dari Pertamina terkait ketersediaan minah pasca pencabutan minah bersubsidi. Mengingat pencabutan minah bersubsidi akan menaikkan beban masyarakat sementara Pemprop DIY tidak bisa memberikan subsidi tersendiri.
Saya minta ada kepastian dari Pertamina, bagaimana bisa melakukan droping alokasi minyak tanah bagi masyarakat petani tembakau, perajin batik dan usaha lain agar tak terhenti. Pemerintah juga harus memberikan jaminan kalau minyak tanah bersubsidi ditarik dari peredaran, maka minyak tanah non-subsidi harus tersedia dan mudah dicari masyarakat, ucap Sultan.

Terkait dengan penyediaan minyak tanah bersubsidi, Asisten Manager External Relation, Heppy Wulansari mengemukakan, distribusi minyak tanah non subsidi dilakukan setelah ketersediaan minyak tanah subsidi telah habis. Penyaluran minyak tanah bersubsidi dilakukan seperti minyak tanah subsidi, yakni dari Pertamina ke agen (disebut dealer minyak tanah) untuk kemudian disalurkan ke pangkalan. Masyarakat dapat membeli minyak tanah non subsidi di pangkalan.

Sementara Ketua Komisi D DPRD DIY Basuki Rakmad meminta penangguhan pencabutan minah bersubsidi. Ia khawatir, kebijakan itu akan menimbulkan gejolak sosial. Pencabutan minyak tanah bersubsidi rawan gejolak sosial ditengah kondisi masyarakat yang tengah dihimpit persoalan ekonomi, katanya.

Basuki meminta kebijakan harus memperhatikan terlebih dulu kondisi masyarakat apalagi menjelang Pemilihan Umum. Untuk itu, Komisi D akan memanggil Pertamina, Disperindagkop DIY untuk mencari kejelasan terkait hal ini. Kami juga akan meninjau langsung kondisi masyarakat, sehingga bisa mengetahui kondisi riil masyarakat sebagai pertimbangan kebijakan ini layak atau tidak dilakukan, ujarnya.
Rencana pencabutan minah bersubsidi juga dikeluhkan pemilik pangkalan dan pengecer minah. Sudarmono salah seorang pemilik pangkalan di Cokrodiningratan mengatakan, rencana itu secara tidak langsung menyebabkan kerugian bagi dirinya. Sebab, keuntungan menjual elpiji tidak sebesar dari minah. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah lebih cermat dalam mengambil keputusan.

Hari ini saya mendapatkan pasokan 5 drum minyak tanah. Namun jumlah pasokan yang lebih kecil dibanding permintaan, baru beberapa jam langsung habis diserbu pembeli, terang Sudarmono pada KR. Ia tetap menjual minah Rp 4.500/liter.

Pengecer gas di daerah Mergangsan, Muchid Jafar mengatakan, permintaan gas ukuran 3 kg belakangan ini cukup meningkat seiring selesainya program konversi minah ke gas. Kalau biasanya sehari hanya laku 3-4 tabung. Saat ini sudah lumayan banyak, sekitar 10-15 tabung, aku Muchid.
Meski demikian, harga gas isi 3 kg belum ada kenaikan, masih berkisar Rp 14 ribu. Sedangkan harga tabungnya, sudah ada sedikit kenaikan dari Rp 147.500 menjadi Rp 155 ribu. Namun Muchid tetap berharap, meski nantinya minah bersubsidi sudah dihapuskan, harga gas tidak lantas dinaikkan. Karena itu akan berimbas pada penjualan gas.
(San/Fia/M-4/Ria/ Ret/Jon)-f

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir

Bebas 2 Pekan, Napi Asimilasi di Yogya Diciduk Gegara Nyolong Motor