'Pemerintah Harus Tanggungjawab'
HARIAN JOGJA - SLEMAN: Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta membantah pernyataan beberapa pejabat di Pemkab Sleman yang menyebutkan bahwa suplai pupuk bersubsidi untuk petani mencukupi. Kenyataannya masih banyak petani yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. “Jangan hanya asal bilang cukup. Mari kita buktikan di lapangan. Kalau petugas mengatakan cukup, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan bila petani ternyata mengeluh sulit mendapatkannya," ujarnya, Minggu (23/11) kemarin.
Dia menyebutkan, meski dinas Pertanian dan Pemkab sudah meminta penyaluran pupuk dengan dasar RDKK, bukan berarti itu akan menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani. Sebab sangat mungkin, distribusi pupuk bersubsidi ini dipermainkan, sehingga petani tetap sulit mendapatkannya.
Terkait dengan masalah ini, politisi dari PAN tersebut menegaskan, sebaiknya dinas terkait tidak hanya berwacana dan mengatakan distribusi dan suplai pupuk cukup untuk petani. Mereka harus bisa membuktikannya secara langsung dan menjamin bahwa pupuk yang dijatah sesuai dengan RDKK benar-benar sampai ke tangan petani. “Kalau mereka bilang karena ada permainan itu alasan basi. Mereka berarti tidak mumpuni melakukan pengawasan. Jika memang begitu lebih baik kalau distribusi pupuk melibatkan gapoktan secara langsung. Tidak usah melalui jalur distribusi yang biasa,†kata dia.
Selain meminta gabungan kelompok tani (gapoktan) dilibatkan secara langsung, Agus juga mendesak agar tata niaga pupuk bersubsidi dibenahi. Dia menilai, mekanisme subsidi sebagaimana dilakukan untuk kedelai dinilai lebih tepat dan bisa diberlakukan untuk distribusi pupuk. Hal itu akan memindahkan resiko petani ke distributor.
Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi ini diakui oleh seorang pengurus gapoktan di Kalasan. Dia menuturkan, kendala ini bisa dibuktikan dari tidak terpenuhinya kebutuhan atau permintaan pupuk oleh petani sesuai kebutuhan. “ Kami sudah menyetor uang ke distributor sesuai dengan kebutuhan kami, namun ternyata tetap tidak bisa mendapatkan pupuk. Lalu kami harus bagaimana lagi,†keluh petani yang enggan disebut namanya ini.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Roni, petani di wilayah Kecamatan Tempel. Meski dia sendiri tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, tapi ada sejumlah petani dari luar Tempel yang mengeluh dan justru meminta bantuannya untuk membeli pupuk bersubsidi di Tempel. Mereka terpaksa meminta bantuan karena di wilayah tersebut sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. “ Ada yang ditolak karena petani belum masuk kelompok tani, padahal mestinya tidak dipermasalahkan, asalkan menunjukkan KTP,â€kata dia.
Oleh Budi Cahyana
Harian Jogja
Dia menyebutkan, meski dinas Pertanian dan Pemkab sudah meminta penyaluran pupuk dengan dasar RDKK, bukan berarti itu akan menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani. Sebab sangat mungkin, distribusi pupuk bersubsidi ini dipermainkan, sehingga petani tetap sulit mendapatkannya.
Terkait dengan masalah ini, politisi dari PAN tersebut menegaskan, sebaiknya dinas terkait tidak hanya berwacana dan mengatakan distribusi dan suplai pupuk cukup untuk petani. Mereka harus bisa membuktikannya secara langsung dan menjamin bahwa pupuk yang dijatah sesuai dengan RDKK benar-benar sampai ke tangan petani. “Kalau mereka bilang karena ada permainan itu alasan basi. Mereka berarti tidak mumpuni melakukan pengawasan. Jika memang begitu lebih baik kalau distribusi pupuk melibatkan gapoktan secara langsung. Tidak usah melalui jalur distribusi yang biasa,†kata dia.
Selain meminta gabungan kelompok tani (gapoktan) dilibatkan secara langsung, Agus juga mendesak agar tata niaga pupuk bersubsidi dibenahi. Dia menilai, mekanisme subsidi sebagaimana dilakukan untuk kedelai dinilai lebih tepat dan bisa diberlakukan untuk distribusi pupuk. Hal itu akan memindahkan resiko petani ke distributor.
Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi ini diakui oleh seorang pengurus gapoktan di Kalasan. Dia menuturkan, kendala ini bisa dibuktikan dari tidak terpenuhinya kebutuhan atau permintaan pupuk oleh petani sesuai kebutuhan. “ Kami sudah menyetor uang ke distributor sesuai dengan kebutuhan kami, namun ternyata tetap tidak bisa mendapatkan pupuk. Lalu kami harus bagaimana lagi,†keluh petani yang enggan disebut namanya ini.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Roni, petani di wilayah Kecamatan Tempel. Meski dia sendiri tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, tapi ada sejumlah petani dari luar Tempel yang mengeluh dan justru meminta bantuannya untuk membeli pupuk bersubsidi di Tempel. Mereka terpaksa meminta bantuan karena di wilayah tersebut sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. “ Ada yang ditolak karena petani belum masuk kelompok tani, padahal mestinya tidak dipermasalahkan, asalkan menunjukkan KTP,â€kata dia.
Oleh Budi Cahyana
Harian Jogja
Komentar
Posting Komentar