JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH ; ARPB Tolak SKB 4 Menteri

YOGYA (KR) - Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, akan menambah jumlah penduduk miskin di tnah air. Pasalnya, kebijakan tersebut membatasi upah buruh.
“Dampak kebijakan ini adalah proses pemiskinan buruh kelas paling bawah yang jumlahnya paling banyak di Indonesia. Hal ini sama saja dengan pemerintah menambah angka kemiskinan,” kata Koordinator Umum Aliansi Rakyat Pekerja Bersatu (ARPB) Dian saat aksi mengritisi diterbitkannya SKB 4 Menteri, Sabtu (1/11). Aksi yang diikuti puluhan massa itu berjalan melewati berbagai titik, seperti simpang empat Tugu hingga simpang empat Kantor Pos, Yogya.

Menurut Dian, SKB 4 Menteri yang dimaksudkan mengatasi krisis global lebih berpihak pada pemodal besar namun mengabaikan upah buruh. Konkretnya, pemerintah tak pernah peduli ketika perusahaan dituntut oleh buruh untuk membagi keuntungan dengan pihak buruh, katanya.
Implikasi dari peraturan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada Upah Minimum Propinsi (UMP) DIY 2009. Oleh karenanya, ARPB meminta Gubernur DIY untuk mengabaikan SKB 4 Menteri tersebut dan tetap mempergunakan mekanisme yang telah berjalan di dalam Dewan Pengupahan Propinsi.
Upaya mengajak Gubernur DIY tersebut telah dilakukan dengan mencoba menemui di kantornya di Kepatihan, kemarin. Tetapi perwakilan hanya diterima di Bagian Umum dan berjanji akan menyerahkan ajakan tersebut kepada Sekda. (Ewp/M-4)-f

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir

Bebas 2 Pekan, Napi Asimilasi di Yogya Diciduk Gegara Nyolong Motor