Polisi kantongi nama CPNS titipan
WONOSARI : Kepolisian Resor Gunungkidul mulai mengumpulkan data dan informasi terkait kabar adanya jalur pintas penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS). Sejumlah nama yang diduga akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) sudah berada di tangan Satuan Reskrim Polres Gunungkidul. Dengan dikantonginya sejumlah nama yang tertera dari salinan fotocopian surat dengan kop Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara, yang diduga fiktif ini, menjadi salah satu bahan polisi untuk membongkar praktik calo dan makelar CPNS. Selain mengantongi nama, polisi juga telah mendapatkan salinan satu lembar kwitansi pembayaran untuk DP CPNS, bermaterai Rp6.000 yang ditandatangani dengan nama terang Basuki.
“Itu tahap kami melangkah, masih tahap pengumpulan bukti-bukti awal yang pasti akan kami seriusi untuk melakukan berbagai hal termasuk klarifikasi terhadap beberapa nama,†kata Kasat Reskrim Polres Gunungkidul Iptu Iswanto kepada Harian Jogja, kemarin. Guna kepentingan penyelidikan, polisi tidak menyebutkan secara detail sumber data-data tersebut diperoleh. “Data awal ini memang masih dalam tahap penyelidikan awal. Jadi kami belum berani berkomentar lebih jauh, sebelum berhasil melakukan klarifikasi langsung dengan para korban dan para pelaku,†jelas Iswanto nampak hati-hati.
Selain kwitansi pembayaran DP CPNS senilai puluhan juta, terdapat sekitar empat lembar data tambahan surat yang dikeluarkan kementrian negara yang masih diragukan keasliannya. Empat lembar surat salinan fotocopian fiktif ini terdiri dari dua rangkap, masing-masing ditandatangani pejabat bernama Ardiono, selaku Sekretaris Mennpan yang dikeluarkan 15 Mei 2007. Surat itu bernomor 0718-05/07 perihal usulan pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Pertanian RI yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sedangkan satu rangkap berkop Departemen Pertanian RI Biro Organisasi dan Kepegawaian tertanggal 15 Juni 2007 berisikan surat pengajuan atau usulan nama CPNS yang ditujukan ke Menpan dengan nomor surat D.21-06/013-07 perihal usulan persetujuan CPNS, pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Pertanian per Oktober 2007. Surat tersebut ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Suprihartono.
Di halaman lampiran dua surat berkop Departemen Pertanian dan Kementrian Negara ini terdapat beberapa nama-nama yang konon diusulkan diangkat sebagai CPNS. Lembar surat Deptan terdiri dari 13 nama, lima di antaranya warga Gunungkidul, sedang lainnya dari Ciamis, Cirebon, Kuningan, Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kebumen dan Serang yang berijasah mulai dari SMK, SMU, DIII hingga S1.
Di lampiran lembar yang lain tersebut delapan nama, lima di antaranya warga Gunungkidul yang diakui sumber Harian Jogja sudah menyetorkan sejumlah uang pelicin melalui seorang PNS Gunungkidul bernama Basuki dengan mendapatkan kwitansi bermaterai Rp6.000 yang salinananya juga sudah di tangan polisi.
Sejak menjadi pemberitaan utama di Harian Jogja kabar adanya indikasi kuat praktik makelar CPNS sempat mengejutkan di kalangan peminat CPNS. Dari hasil wawancara Harian Jogja dengan sejumlah peminat CPNS disela antrean di loket penerimaan CPNS di UPT BLK Disnakertran mereka mengaku kecewa atas praktik ini. “Saya kecewa ternyata masih ada pihak yang berani berbuat demikian. Itu tidak menghargai kompetisi CPNS yang tengah akan dimulai. Saya berharap sebelum tes dilaksanakan polisi bisa membongkar kasus makelar CPNS itu,†kata Ningrum salah satu peserta di kompleks UPT BLK Disnakertran.
Demikian dengan Agus Subarjo calon peserta juga mengaku heran dengan praktik jual beli CPNS sebagaimana informasi yang ia dapatkan. Jalur masuk jadi CPNS yang tidak wajar itu diakui membuat dirinya down untuk mengikuti tes CPNS ini. “Sempat down dan agak minder. Ya kalau memang ada praktik percaloan CPNS buat apa kita ikut tes, buang-buang waktu saja. Kami berharap polisi bertindak cepat untuk mengusut informasi tersebut,†kata Agus.
Belum ada calo
Di Bantul, adanya berita keterlibatan calo dalam proses penerimaan CPNS, tidak mempengaruhi minat pelamar untuk mencoba mendaftar. Anan Kurniawan, warga Sleman yang mengajukan lamaran di Bantul mengatakan, dirinya tidak mendengar adanya calo. “Saya tidak tahu jika ada calo,†ujarnya sembari menata berkas persyaratan. Dia menambahkan, dirinya hanya akan mengandalkan diri sendiri untuk menjadi abdi negara ini.
Maman Permana, Kabag Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bantul, mengatakan, belum ada laporan mengenai calo dalam proses penerimaan CPNS. “Kita tidak menerima laporan adanya calo,†ujar Maman, disela-sela pendaftaran pelamar. “Jika ada pihak yang menjanjikan bisa memasukkan jadi PNS, laporkan ke polisi saja, itu penipuan,†tegas Maman. Kepala Sub Bidang Administrasi BKD Kota Jogja, Suhartiningsih mengungkapkan hal yang sama. Dia menjelaskan, hingga hari kedua pengembalian, pihaknya belum menerima laporan adanya praktik calo PNS.
Sedangkan, Kepala Biro Kepegawaian Provinsi DIY, Sudibyo menjamin tidak ada unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pendaftaran CPNS tahun ini. Menurutnya, pengangkatan CPNS harus melalui prosedur seperti pendaftaran, seleksi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Standar pengangkatan CPNS dan seleksi ditentukan berdasarkan standar nasional. “Masyarakat mesti waspada, jangan langsung percaya carilah informasi hanya di biro kepegawaian kabupaten/provinsi,†ujarnya. (END/DAP/JUM/SIM)
Oleh Sugeng Pranyoto
HARIAN JOGJA
“Itu tahap kami melangkah, masih tahap pengumpulan bukti-bukti awal yang pasti akan kami seriusi untuk melakukan berbagai hal termasuk klarifikasi terhadap beberapa nama,†kata Kasat Reskrim Polres Gunungkidul Iptu Iswanto kepada Harian Jogja, kemarin. Guna kepentingan penyelidikan, polisi tidak menyebutkan secara detail sumber data-data tersebut diperoleh. “Data awal ini memang masih dalam tahap penyelidikan awal. Jadi kami belum berani berkomentar lebih jauh, sebelum berhasil melakukan klarifikasi langsung dengan para korban dan para pelaku,†jelas Iswanto nampak hati-hati.
Selain kwitansi pembayaran DP CPNS senilai puluhan juta, terdapat sekitar empat lembar data tambahan surat yang dikeluarkan kementrian negara yang masih diragukan keasliannya. Empat lembar surat salinan fotocopian fiktif ini terdiri dari dua rangkap, masing-masing ditandatangani pejabat bernama Ardiono, selaku Sekretaris Mennpan yang dikeluarkan 15 Mei 2007. Surat itu bernomor 0718-05/07 perihal usulan pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Pertanian RI yang ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sedangkan satu rangkap berkop Departemen Pertanian RI Biro Organisasi dan Kepegawaian tertanggal 15 Juni 2007 berisikan surat pengajuan atau usulan nama CPNS yang ditujukan ke Menpan dengan nomor surat D.21-06/013-07 perihal usulan persetujuan CPNS, pengangkatan CPNS di lingkungan Departemen Pertanian per Oktober 2007. Surat tersebut ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Suprihartono.
Di halaman lampiran dua surat berkop Departemen Pertanian dan Kementrian Negara ini terdapat beberapa nama-nama yang konon diusulkan diangkat sebagai CPNS. Lembar surat Deptan terdiri dari 13 nama, lima di antaranya warga Gunungkidul, sedang lainnya dari Ciamis, Cirebon, Kuningan, Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kebumen dan Serang yang berijasah mulai dari SMK, SMU, DIII hingga S1.
Di lampiran lembar yang lain tersebut delapan nama, lima di antaranya warga Gunungkidul yang diakui sumber Harian Jogja sudah menyetorkan sejumlah uang pelicin melalui seorang PNS Gunungkidul bernama Basuki dengan mendapatkan kwitansi bermaterai Rp6.000 yang salinananya juga sudah di tangan polisi.
Sejak menjadi pemberitaan utama di Harian Jogja kabar adanya indikasi kuat praktik makelar CPNS sempat mengejutkan di kalangan peminat CPNS. Dari hasil wawancara Harian Jogja dengan sejumlah peminat CPNS disela antrean di loket penerimaan CPNS di UPT BLK Disnakertran mereka mengaku kecewa atas praktik ini. “Saya kecewa ternyata masih ada pihak yang berani berbuat demikian. Itu tidak menghargai kompetisi CPNS yang tengah akan dimulai. Saya berharap sebelum tes dilaksanakan polisi bisa membongkar kasus makelar CPNS itu,†kata Ningrum salah satu peserta di kompleks UPT BLK Disnakertran.
Demikian dengan Agus Subarjo calon peserta juga mengaku heran dengan praktik jual beli CPNS sebagaimana informasi yang ia dapatkan. Jalur masuk jadi CPNS yang tidak wajar itu diakui membuat dirinya down untuk mengikuti tes CPNS ini. “Sempat down dan agak minder. Ya kalau memang ada praktik percaloan CPNS buat apa kita ikut tes, buang-buang waktu saja. Kami berharap polisi bertindak cepat untuk mengusut informasi tersebut,†kata Agus.
Belum ada calo
Di Bantul, adanya berita keterlibatan calo dalam proses penerimaan CPNS, tidak mempengaruhi minat pelamar untuk mencoba mendaftar. Anan Kurniawan, warga Sleman yang mengajukan lamaran di Bantul mengatakan, dirinya tidak mendengar adanya calo. “Saya tidak tahu jika ada calo,†ujarnya sembari menata berkas persyaratan. Dia menambahkan, dirinya hanya akan mengandalkan diri sendiri untuk menjadi abdi negara ini.
Maman Permana, Kabag Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bantul, mengatakan, belum ada laporan mengenai calo dalam proses penerimaan CPNS. “Kita tidak menerima laporan adanya calo,†ujar Maman, disela-sela pendaftaran pelamar. “Jika ada pihak yang menjanjikan bisa memasukkan jadi PNS, laporkan ke polisi saja, itu penipuan,†tegas Maman. Kepala Sub Bidang Administrasi BKD Kota Jogja, Suhartiningsih mengungkapkan hal yang sama. Dia menjelaskan, hingga hari kedua pengembalian, pihaknya belum menerima laporan adanya praktik calo PNS.
Sedangkan, Kepala Biro Kepegawaian Provinsi DIY, Sudibyo menjamin tidak ada unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pendaftaran CPNS tahun ini. Menurutnya, pengangkatan CPNS harus melalui prosedur seperti pendaftaran, seleksi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Standar pengangkatan CPNS dan seleksi ditentukan berdasarkan standar nasional. “Masyarakat mesti waspada, jangan langsung percaya carilah informasi hanya di biro kepegawaian kabupaten/provinsi,†ujarnya. (END/DAP/JUM/SIM)
Oleh Sugeng Pranyoto
HARIAN JOGJA
Komentar
Posting Komentar