Sudah Mulai Terjadi PHK
Idham Minta Antisipasi Pengangguran
RADAR JOGJA - BANTUL - Krisis global yang terjadi saat ini sudah menelan korban di Bantul. Sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Bantul.
Tercatat sebanyak 165 karyawan yang bekerja di sektor furniture di-PHK sejak beberapa pekan terakhir. Jumlah ini, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Bantul Sugeng Sudaruno baru tercatat di sektor perusahaan furniture. Bukan tidak mungkin sektor lain juga mengalami hal serupa. Hanya saja hingga saat ini sektor lain belum terdata.
Sugeng menduga, penyebab lain terjadinya krisis di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bantul ini akibat kebanyakan pemiliknya adalah pemodal asing. Mereka juga memasarkan sebagian besar produknya ke luar negeri, seperti Amerika dan Eropa serta Timur Tengah.
Sugeng berharap agar PHK besar-besaran tidak terjadi di wilayahnya. Jika itu terjadi dipastikan menimbulkan persoalan pelik bagi Bantul.
Bupati Bantul HM Idham Samawi meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk memantau warga Bantul yang bekerja di luar daerah atau luar negeri yang kemungkinan besar terkena PHK. "Ini harus secepatnya diantisipasi, agar kami bisa segera membuat program untuk menampung mereka supaya tetap bekerja," terang Idham kemarin.
Pemkab Bantul, kata Idham, akan memberikan regulasi khusus bagi para pemodal asing yang beroperasi di wilayah Bantul. Antara lain dilakukan dengan memangkas jalur birokrasi agar mereka mau berinvestasi di Bantul. Termasuk memfasilitasi investor jika menghadapi masalah seperti ketenagakerjaan atau kekurangan pasokan listrik untuk produksi.
Terhadap keluhan pasokan listrik, Idham sudah bertemu dengan pimpinan PLN Pusat. Pemkab Bantul meminta perusahaan skala besar yang ada di Bantul mendapat pasokan listrik yang memadai. "Permintaan tersebut di kabulkan oleh PLN," terangnya. (din)
RADAR JOGJA - BANTUL - Krisis global yang terjadi saat ini sudah menelan korban di Bantul. Sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Bantul.
Tercatat sebanyak 165 karyawan yang bekerja di sektor furniture di-PHK sejak beberapa pekan terakhir. Jumlah ini, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Bantul Sugeng Sudaruno baru tercatat di sektor perusahaan furniture. Bukan tidak mungkin sektor lain juga mengalami hal serupa. Hanya saja hingga saat ini sektor lain belum terdata.
Sugeng menduga, penyebab lain terjadinya krisis di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bantul ini akibat kebanyakan pemiliknya adalah pemodal asing. Mereka juga memasarkan sebagian besar produknya ke luar negeri, seperti Amerika dan Eropa serta Timur Tengah.
Sugeng berharap agar PHK besar-besaran tidak terjadi di wilayahnya. Jika itu terjadi dipastikan menimbulkan persoalan pelik bagi Bantul.
Bupati Bantul HM Idham Samawi meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk memantau warga Bantul yang bekerja di luar daerah atau luar negeri yang kemungkinan besar terkena PHK. "Ini harus secepatnya diantisipasi, agar kami bisa segera membuat program untuk menampung mereka supaya tetap bekerja," terang Idham kemarin.
Pemkab Bantul, kata Idham, akan memberikan regulasi khusus bagi para pemodal asing yang beroperasi di wilayah Bantul. Antara lain dilakukan dengan memangkas jalur birokrasi agar mereka mau berinvestasi di Bantul. Termasuk memfasilitasi investor jika menghadapi masalah seperti ketenagakerjaan atau kekurangan pasokan listrik untuk produksi.
Terhadap keluhan pasokan listrik, Idham sudah bertemu dengan pimpinan PLN Pusat. Pemkab Bantul meminta perusahaan skala besar yang ada di Bantul mendapat pasokan listrik yang memadai. "Permintaan tersebut di kabulkan oleh PLN," terangnya. (din)
Komentar
Posting Komentar