10 Walikota Terbaik Versi Tempo
HARIAN JOGJA - UMBULHARJO : Walikota Jogja, Herry Zudianto ditetapkan dalam daftar sepuluh walikota terbaik di Indonesia versi Majalah Tempo edisi khusus akhir 2008 yang terbit pada 22-28 Desember.
Dalam Majalah Tempo nomor 3744 menampilkan cover story 10 tokoh 2008 mereka bekerja dengan hati menggerakkan daerah. Kesepuluh tokoh tersebut dipilih dari 472 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Selain Herry, sembilan bupati/walikota lain yang juga masuk daftar adalah Walikota Solo Joko Widodo, Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono Sukarno, Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidajat, Bupati Jombang Suyanto, Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, Walikota Tarakan Jusuf Serang Kasim, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma, dan Bupati Gorontalo David Bobihoe.
Penilaian dilakukan tim juri yang diketuai Andi Mallarangeng, Sekretaris Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudi, Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sondi Anwar, Robert Simanjutak dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta Utama Karjo dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Untuk Herry, Tempo menilai tokoh ini banyak melakukan inovasi dan terobosan. Selain itu Herry dianggap pemimpin yang memiliki pemikiran jauh ke depan.
Herry juga dinilai mampu memenuhi kriteria yang dibuat Tempo, seperti pelayanan publik, transparansi, dan keramahan pada dunia usaha. Kepala daerah tersebut mampu melahirkan inovasi, menolak fenomena birokrasi klasik yang identik dengan korupsi, visioner, dan efisiensi.
Tolok ukur keberhasilan Kepala daerah dalam majalah tersebut disebutkan, tidak hanya menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) yang dicapai. Jika hanya mendasarkan pada indeks pembangunan, hasilnya akan menjadi bias. Kepala daerah yang berhasil harus mampu menggunakan kewenangan untuk menciptakan perbaikan layanan publik, pemberdayaan warga, dan kapasitas daerah.
Selain itu, keteladanan dan kejujuran menjadi dasar penghargaan. Herry mampu membangun komunikasi secara simultan kepada semua pihak. Lenturnya komunikasi membuatnya mampu mendekatkan diri dengan warga tanpa kekakuan birokrasi. Interaksi tersebut mempengaruhi keberhasilannya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, Walikota yang menjabat dua kali periode ini dipandang mampu menerapkan prinsip-prinsip egaliter, akuntabel, dan membangun partisipasi aktif semua pihak. Kekuatannya terlihat pada hal-hal sederhana yang dilakukan bersama seluruh warga Kota.
Menanggapi hal ini, Herry mengatakan penghargaan tersebut mewakili ribuan tokoh masyarakat Kota, atas dedikasi dan karya nyata positif di berbagai bidang untuk memajukan Kota Jogja.
Jogja imbuhnya membutuhkan ribuan tokoh yang berpikiran jauh ke depan. Pemimpin harus mampu memotivasi, menginspirasi, menyatukan cita-cita, memberi contoh kepeloporan dengan dasar dedikasi bagi orang banyak. Dengan cara itu, pemimpin dituntut untuk meningkat perasaan berdaya dan perubahan.
Selain itu, mereka harus memiliki semangat untuk melakukan kepeloporan yang bersifat memotivasi. Kesadaran untuk menyatukan cita-cita dan sumber daya kepada masyarakat bisa dilakukan untuk meningkatkan perasaan berdaya. “Mesti ada perubahan ke arah perbaikan, banyak hal yang harus dibenahi,†ujarnya saat dihubungi Harian Jogja.
Oleh Shinta Maharani
Dalam Majalah Tempo nomor 3744 menampilkan cover story 10 tokoh 2008 mereka bekerja dengan hati menggerakkan daerah. Kesepuluh tokoh tersebut dipilih dari 472 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Selain Herry, sembilan bupati/walikota lain yang juga masuk daftar adalah Walikota Solo Joko Widodo, Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono Sukarno, Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidajat, Bupati Jombang Suyanto, Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung, Walikota Tarakan Jusuf Serang Kasim, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma, dan Bupati Gorontalo David Bobihoe.
Penilaian dilakukan tim juri yang diketuai Andi Mallarangeng, Sekretaris Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudi, Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sondi Anwar, Robert Simanjutak dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta Utama Karjo dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Untuk Herry, Tempo menilai tokoh ini banyak melakukan inovasi dan terobosan. Selain itu Herry dianggap pemimpin yang memiliki pemikiran jauh ke depan.
Herry juga dinilai mampu memenuhi kriteria yang dibuat Tempo, seperti pelayanan publik, transparansi, dan keramahan pada dunia usaha. Kepala daerah tersebut mampu melahirkan inovasi, menolak fenomena birokrasi klasik yang identik dengan korupsi, visioner, dan efisiensi.
Tolok ukur keberhasilan Kepala daerah dalam majalah tersebut disebutkan, tidak hanya menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) yang dicapai. Jika hanya mendasarkan pada indeks pembangunan, hasilnya akan menjadi bias. Kepala daerah yang berhasil harus mampu menggunakan kewenangan untuk menciptakan perbaikan layanan publik, pemberdayaan warga, dan kapasitas daerah.
Selain itu, keteladanan dan kejujuran menjadi dasar penghargaan. Herry mampu membangun komunikasi secara simultan kepada semua pihak. Lenturnya komunikasi membuatnya mampu mendekatkan diri dengan warga tanpa kekakuan birokrasi. Interaksi tersebut mempengaruhi keberhasilannya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, Walikota yang menjabat dua kali periode ini dipandang mampu menerapkan prinsip-prinsip egaliter, akuntabel, dan membangun partisipasi aktif semua pihak. Kekuatannya terlihat pada hal-hal sederhana yang dilakukan bersama seluruh warga Kota.
Menanggapi hal ini, Herry mengatakan penghargaan tersebut mewakili ribuan tokoh masyarakat Kota, atas dedikasi dan karya nyata positif di berbagai bidang untuk memajukan Kota Jogja.
Jogja imbuhnya membutuhkan ribuan tokoh yang berpikiran jauh ke depan. Pemimpin harus mampu memotivasi, menginspirasi, menyatukan cita-cita, memberi contoh kepeloporan dengan dasar dedikasi bagi orang banyak. Dengan cara itu, pemimpin dituntut untuk meningkat perasaan berdaya dan perubahan.
Selain itu, mereka harus memiliki semangat untuk melakukan kepeloporan yang bersifat memotivasi. Kesadaran untuk menyatukan cita-cita dan sumber daya kepada masyarakat bisa dilakukan untuk meningkatkan perasaan berdaya. “Mesti ada perubahan ke arah perbaikan, banyak hal yang harus dibenahi,†ujarnya saat dihubungi Harian Jogja.
Oleh Shinta Maharani
Komentar
Posting Komentar