Anggaran Ditambah Rp 600 Juta
Antisipasi Korban PHK
RADAR JOGJA - SLEMAN - Anggaran penguatan modal untuk pekerja yang di-PHK akhirnya ditambah. Penambahan tersebut disepakati saat pembicaraan tahap tiga antara fraksi dengan eksekutif.
Besaran tambahan sebesar Rp 1,1 miliar untuk tahun 2009. "Anggaran penguatan modal ini disepakati prioritas diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan besarnya PHK tahun 2009," kata anggota Komisi D Huda Tri Yudiana kemarin.
Sebelumnya, penguatan modal yang dianggarakan dalam prioritas plafon anggaran hanya sebesar Rp 500 juta. Anggaran ini untuk 100 orang yang menjadi korban PHK. Huda mengatakan, dana Rp 1,1 miliar cukup untuk memberi modal sekitar 220 orang.
Apabila dalam APBD murni masih dianggarkan sebesar Rp 500 juta, pengeluarannya bisa diatur sesuai proposal hingga Rp 1,1 miliar. Kekurangannya menjadi prioritas perubahan anggaran.
"Penguatan modal tersebut nantinya bisa diakses sesuai proposal yang diajukan," terang Huda. Karena itu, politisi PKS ini minta anggaran dioptimalkan disertai pembinaan intensif instansi terkait. Pembinaan sangat penting agar usaha produktif yang dilakukan bisa sukses.
"Yang harus diperhatikan soal prosedur pengajuan dan pencairan. Harus dipermudah agar tidak memakan waktu lama. Sebab tujuan kebijakan ini membantu masyarakat yang terkena PHK," jelasnya.
Huda meminya eksekutif melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya PHK di perusahaan. Ia juga meminta segera dilakukan komunikasi intensif dengan perusahaan. "Kalau bisa, PHK diusahakan agar dihindari," pintanya. (lin)
RADAR JOGJA - SLEMAN - Anggaran penguatan modal untuk pekerja yang di-PHK akhirnya ditambah. Penambahan tersebut disepakati saat pembicaraan tahap tiga antara fraksi dengan eksekutif.
Besaran tambahan sebesar Rp 1,1 miliar untuk tahun 2009. "Anggaran penguatan modal ini disepakati prioritas diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan besarnya PHK tahun 2009," kata anggota Komisi D Huda Tri Yudiana kemarin.
Sebelumnya, penguatan modal yang dianggarakan dalam prioritas plafon anggaran hanya sebesar Rp 500 juta. Anggaran ini untuk 100 orang yang menjadi korban PHK. Huda mengatakan, dana Rp 1,1 miliar cukup untuk memberi modal sekitar 220 orang.
Apabila dalam APBD murni masih dianggarkan sebesar Rp 500 juta, pengeluarannya bisa diatur sesuai proposal hingga Rp 1,1 miliar. Kekurangannya menjadi prioritas perubahan anggaran.
"Penguatan modal tersebut nantinya bisa diakses sesuai proposal yang diajukan," terang Huda. Karena itu, politisi PKS ini minta anggaran dioptimalkan disertai pembinaan intensif instansi terkait. Pembinaan sangat penting agar usaha produktif yang dilakukan bisa sukses.
"Yang harus diperhatikan soal prosedur pengajuan dan pencairan. Harus dipermudah agar tidak memakan waktu lama. Sebab tujuan kebijakan ini membantu masyarakat yang terkena PHK," jelasnya.
Huda meminya eksekutif melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya PHK di perusahaan. Ia juga meminta segera dilakukan komunikasi intensif dengan perusahaan. "Kalau bisa, PHK diusahakan agar dihindari," pintanya. (lin)
Komentar
Posting Komentar