Pemkab Kembangkan Pasar Alternatif

HARIAN JOGJA - SLEMAN : Dampak krisis ekonomi global yang mulai dirasakan berbagai pelaku usaha di Indonesia, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bersiap melakukan antisipasi. Pemkab telah menyiapkan beberapa langkah untuk meminimalisir ekses negatif krisis ekonomi global. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Sekretariat Daerah (Setda) Sleman, Endah Sri Widiastuti mengatakan, Pemkab telah mengambil sejumlah langkah antisipatif, antara lain mengembangkan alternatif pasar ekspor.

Selama ini, nilai ekspor dari Sleman ke Amerika Serikat (AS) sangat dominan. Negara itu selama ini mengimpor sarung tangan dan tekstil dari Sleman.
“Kemarin, Bupati Sleman [Ibnu Subiyanto] menerima audiensi antara perusahaan, serikat pekerja, dan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana [Disnakersos dan KB] Sleman yang tergabung dalam tripartit. Dalam pertemuan itu, Bupati mendorong perusahaan mengembangkan pasar ekspor yang selama ini belum tergarap. Selain itu, Pemkab juga sudah mulai melakukan promosi ke beberapa negara yang tidak terkena dampak krisis global,” jelasnya, kemarin.
Menurutnya, beberapa pasar ekspor yang hingga kini belum tergarap secara optimal antara lain kawasan Eropa Timur dan Utara, Timur Tengah, dan sejumlah negara di kawasan Asia yang tidak terkena dampak krisis. “Salah satu promosi ke luar negeri yang baru-baru ini kami lakukan adalah promosi ke Swedia, karena ekspor Sleman ke negara itu masih sedikit,” paparnya.

Dia berkata, Kabupaten Sleman tidak mungkin terlepas dari situasi ekonomi global meski hingga kini dampak krisis belum begitu terasa. Meski demikian, Pemkab akan segera mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang berpotensi goyah akibat krisis ekonomi.
“Dalam waktu dekat, Bupati akan terjun ke beberapa perusahaan untuk mengetahui seberapa besar dampak krisis ekonomi yang mereka rasakan. Selain itu, bupati juga meminta kepada tripartit untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan kondisi perusahaan,” tegasnya.
Selain pengembangan pasar dan identifikasi dampak krisis, imbuhnya, Pemkab Sleman juga menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah dana pendampingan bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terpisah, wakil ketua panitia anggaran (panggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman, Rohman Agus Sukamta menerangkan, APBD 2009 menyediakan dana pendampingan sebesar Rp5 juta bagi para korban PHK. Dana itu, imbuhnya, tersedia untuk 60 orang. Dia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan jumlah penerima dana pendampingan akan bertambah meski pihaknya dan Pemkab Sleman telah menyepakati besaran nilai dana itu. “Dana itu akan digunakan untuk mendampingi korban PHK mengembangkan sektor-sektor informal,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Penanaman Modal, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) Sleman, Sudarningsih mengatakan, sejumlah sektor informal di Sleman yang cukup menjanjikan adalah agrobisnis dan peternakan.
“Peluang usaha di bidang pengembangan tanaman hias, peternakan sapi potong, dan pengembangan pupuk organik sangat menjanjikan. Permintaan daging sapi diprediksi akan terus meningkat. Sementara, penggunaan pupuk organik akan semakin penting di masa yang akan datang,” katanya.

Oleh Budi Cahyana

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir

Bebas 2 Pekan, Napi Asimilasi di Yogya Diciduk Gegara Nyolong Motor