100 Jabatan Masih Lowong
HARIAN JOGJA - WATES: Pelantikan pejabat yang mengisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Jumat (2/1), masih belum mengatasi kekosongan jabatan. Setidaknya masih ada 100 posisi struktural yang belum terisi. Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Wates, dilakukan langsung oleh Bupati Kulonprogo, Toyo S Dipo.
Selain melantik para pejabat, pada kesempatan itu Toyo juga mengangkat 43 Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Perangkat (Baperjabat), Djulistyo, mengatakan jabatan yang kosong itu akan segera diisi.
Sementara itu, ada 4 kepala SKPD yang masih kosong, karena ditinggalkan pejabatnya yakni Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kepala Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, dan Kabid Pemberdayaan Koperasi.
Selain itu, masih ada 5 orang staf ahli Bupati yang juga belum dilantik.
Menurut Djulistyo, masih ada sekitar 100 pejabat struktural yang belum terisi yang rata-rata untuk posisi kepala tata usaha pada unit-unit pelaksana teknis. Dia mengatakan terutama kepala organisasi yang bersangkutan sudah terisi, sehingga diharapkan tetap bisa berjalan. "Ya as soon, as possible, segera saja," jawabnya.
Bupati Kulonprogo, Toyo Santoso Dipo, menggunakan hak prerogatifnya melakukan perpanjangan masa jabatan. Pejabat yang mendapat perpanjangan masa jabatan lagi adalah Sekretariat Daerah, Soim, Kepala Badan Pengawas Daerah, Hendro Purnomo Sigit, dan Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Mastur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Mochammad Nadjib, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Sumber Daya Mineral, Darto.
Sementara masa perpanjangan itu tidak menyebut jangka waktunya hanya disebut sampai ada penggantinya. Bupati pada sambutannya mengatakan pelantikan itu merupakan proses yang unik karena dilakukan secara massal dengan jumlah pejabat 500 orang lebih. Dia mengatakan dalam pengangkatan pejabat kali ini dijamin dilakukan secara fair dan tidak ada praktik kolusi maupun suap-menyuap.
Pasalnya, pihaknya memang punya komitmen untuk menghapus praktik KKN dalam pengangkatan pejabat maupun dalam penerimaan PNS. "Kalau mau menghapus KKN kita harus melakukan secara nyata. Kalu hanya berbicara dan tidak melakukan apa-apa, itu namanya gedhang ngawoh pakel," tandasnya.
Kepada para Sekdes yang diangkat sebagai PNS, Toyo berharap agar pengangkatan tersebut diterima sebagai terbukanya kesempatan berkarier bagi para Sekdes. "Saya harapkan semua legawa dan bisa menerima pengangkatan ini," pintanya Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Mulyono, Ketua DPRD, Kasdiyono, dan jajaran Muspida.
Oleh Heru Lesmana Syafei
Selain melantik para pejabat, pada kesempatan itu Toyo juga mengangkat 43 Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Perangkat (Baperjabat), Djulistyo, mengatakan jabatan yang kosong itu akan segera diisi.
Sementara itu, ada 4 kepala SKPD yang masih kosong, karena ditinggalkan pejabatnya yakni Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kepala Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, dan Kabid Pemberdayaan Koperasi.
Selain itu, masih ada 5 orang staf ahli Bupati yang juga belum dilantik.
Menurut Djulistyo, masih ada sekitar 100 pejabat struktural yang belum terisi yang rata-rata untuk posisi kepala tata usaha pada unit-unit pelaksana teknis. Dia mengatakan terutama kepala organisasi yang bersangkutan sudah terisi, sehingga diharapkan tetap bisa berjalan. "Ya as soon, as possible, segera saja," jawabnya.
Bupati Kulonprogo, Toyo Santoso Dipo, menggunakan hak prerogatifnya melakukan perpanjangan masa jabatan. Pejabat yang mendapat perpanjangan masa jabatan lagi adalah Sekretariat Daerah, Soim, Kepala Badan Pengawas Daerah, Hendro Purnomo Sigit, dan Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Mastur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Mochammad Nadjib, dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Sumber Daya Mineral, Darto.
Sementara masa perpanjangan itu tidak menyebut jangka waktunya hanya disebut sampai ada penggantinya. Bupati pada sambutannya mengatakan pelantikan itu merupakan proses yang unik karena dilakukan secara massal dengan jumlah pejabat 500 orang lebih. Dia mengatakan dalam pengangkatan pejabat kali ini dijamin dilakukan secara fair dan tidak ada praktik kolusi maupun suap-menyuap.
Pasalnya, pihaknya memang punya komitmen untuk menghapus praktik KKN dalam pengangkatan pejabat maupun dalam penerimaan PNS. "Kalau mau menghapus KKN kita harus melakukan secara nyata. Kalu hanya berbicara dan tidak melakukan apa-apa, itu namanya gedhang ngawoh pakel," tandasnya.
Kepada para Sekdes yang diangkat sebagai PNS, Toyo berharap agar pengangkatan tersebut diterima sebagai terbukanya kesempatan berkarier bagi para Sekdes. "Saya harapkan semua legawa dan bisa menerima pengangkatan ini," pintanya Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Mulyono, Ketua DPRD, Kasdiyono, dan jajaran Muspida.
Oleh Heru Lesmana Syafei
Komentar
Posting Komentar