Masih 2.000 Lebih GTT/PTT
BANTUL (KR) - Hingga kini di Kabupaten Bantul masih ada 2 ribu lebih Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Seluruh GTT dan PTT tersebut telah didata dan dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional. Sedangkan terkait dengan perekrutan tenaga honorer baru, harus melalui SK Bupati dan disetujui DPRD karena terkait dengan anggaran.
Hal itu disampaikan Kabag Kepegawaian Pemkab Bantul Drs Maman Permana, Selasa (20/1). Secara rinci disampaikan bahwa jumlah GTT/PTT negeri di Kabupaten Bantul 1.271 orang dan PTT 965 orang. "Seluruh daftar GTT dan PTT sudah kami kirim ke Badan Kepegawaian Nasional," katanya. Sedangkan untuk GTT/PTT swasta Kabag Kepegawaian tak mengetahui secara persis karena tak masuk dalam daftar di bagian kepegawaian.
Secara terpisah, Ketua GTT/PTT sekolah negeri Kabupaten Bantul Subardi mengatakan, dalam upaya memperjuangkan nasib rekan-rekannya ia bersama beberapa GTT dan PTT belum lama ini ke Jakarta untuk menemui Menpan. "Namun kami belum berhasil ketemu. Selanjutnya bersama pejabat Pemkab Bantul datang ke Depdiknas dan BKN Pusat untuk minta dukungan agar pemerintah segera mengeluarkan PP baru," katanya.
Diperoleh keterangan dari Depdiknas dan BKN dijanjikan bahwa aspirasi itu akan ditindaklanjuti dan diperjuangkan agar GTT dan PTTT dapat diangkat menjadi CPNS. Bahkan menurut keterangan dari Depdiknas direncanakan tahun 2010 semua GTT dan PTT sudah bisa diangkat menjadi CPNS.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Bantul Agus Sumartono mengatakan bahwa pengangkatan GTT/PTT menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya meminta kepada Pemkab untuk tetap memperhatikan nasib GTT/ PTT.
Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD DIY, Afnan Hadikusumo mengemukakan, untuk GTT/PTT akan mendapatkan insentif kembali pada tahun 2009. Perolehan insentif ini setelah dewan menyetujui diberikannya kembali bantuan kepada GTT/PTT dalam terkait upaya menjaga kualitas pendidikan di DIY.
Namun demikian, insentif Rp 100.000 per bulan tersebut seharusnya dapat segera diperoleh para guru. Karena itu, pihaknya meminta instansi terkait di kabupaten/kota segera menyampaikan data terkait dengan pencairannya nanti. (Can/Jon)-e
Hal itu disampaikan Kabag Kepegawaian Pemkab Bantul Drs Maman Permana, Selasa (20/1). Secara rinci disampaikan bahwa jumlah GTT/PTT negeri di Kabupaten Bantul 1.271 orang dan PTT 965 orang. "Seluruh daftar GTT dan PTT sudah kami kirim ke Badan Kepegawaian Nasional," katanya. Sedangkan untuk GTT/PTT swasta Kabag Kepegawaian tak mengetahui secara persis karena tak masuk dalam daftar di bagian kepegawaian.
Secara terpisah, Ketua GTT/PTT sekolah negeri Kabupaten Bantul Subardi mengatakan, dalam upaya memperjuangkan nasib rekan-rekannya ia bersama beberapa GTT dan PTT belum lama ini ke Jakarta untuk menemui Menpan. "Namun kami belum berhasil ketemu. Selanjutnya bersama pejabat Pemkab Bantul datang ke Depdiknas dan BKN Pusat untuk minta dukungan agar pemerintah segera mengeluarkan PP baru," katanya.
Diperoleh keterangan dari Depdiknas dan BKN dijanjikan bahwa aspirasi itu akan ditindaklanjuti dan diperjuangkan agar GTT dan PTTT dapat diangkat menjadi CPNS. Bahkan menurut keterangan dari Depdiknas direncanakan tahun 2010 semua GTT dan PTT sudah bisa diangkat menjadi CPNS.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Bantul Agus Sumartono mengatakan bahwa pengangkatan GTT/PTT menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya meminta kepada Pemkab untuk tetap memperhatikan nasib GTT/ PTT.
Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD DIY, Afnan Hadikusumo mengemukakan, untuk GTT/PTT akan mendapatkan insentif kembali pada tahun 2009. Perolehan insentif ini setelah dewan menyetujui diberikannya kembali bantuan kepada GTT/PTT dalam terkait upaya menjaga kualitas pendidikan di DIY.
Namun demikian, insentif Rp 100.000 per bulan tersebut seharusnya dapat segera diperoleh para guru. Karena itu, pihaknya meminta instansi terkait di kabupaten/kota segera menyampaikan data terkait dengan pencairannya nanti. (Can/Jon)-e
Komentar
Posting Komentar