WABUP MINTA SE MENDIKNAS JANGAN DIGENERALISIR ; Sekolah Gratis, Sleman Butuh Rp 26 Miliar

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Drs H Sri Purnomo meminta Dinas Pendidikan Sleman melakukan kajian kebijakan teknis yang tepat untuk tindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendiknas terkait dengan program pendidikan SD dan SMP gratis. Kajian harus dilakukan secara cermat dengan mendengarkan semua aspirasi masyarakat, mengingat kalau kebijakan ini diterapkan dibutuhkan anggaran Rp 26 miliar yang cukup memberi beban pembiayaan.

"Namun yang penting dan mendapat perhatian, jangan sampai program pendidikan gratis tersebut mengurangi kualitas pendidikan di Sleman," ujar Wabup kepada wartawan, Sabtu (24/1). Seperti diberitakan sebelumnya, karena adanya SE Mendiknas soal pendidikan gratis ini, sejumlah sekolah merasa resah karena dilarang memungut biaya operasional dari siswa. Sekolah juga tidak boleh lagi melakukan penarikan uang gedung, sehingga dibutuhkan kebijakan dari Pemkab Sleman untuk mengatasi keresahan sekolah ini.
Menurut Wabup, sebelum edaran tersebut dibuat, seluruh pemerintah kabupaten/kota diundang untuk mendapat arahan dari Mendiknas di Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pengarahannya, menteri menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan SD dan SMP gratis. Namun untuk masyarakat yang mampu harus didorong partisipasinya. "Hanya saja, antara isi arahan dan surat edaran yang keluar terdapat perbedaan. Edaran itu mewajibkan semua pendidikan SD negeri dan SMP negeri harus gratis dan kekurangan dari dana operasional dari pusat atau BOS yang lima puluh persen menjadi tanggungjawab pemkab," jelasnya.
Berkaitan dengan kewajiban tersebut , Wabup meminta Dinas Pendidikan melakukan pengkajian secara cermat untuk pelaksanaannya. Karena kalau kewajiban itu diterapkan, Sleman perlu menyiapkan anggaran Rp 26 miliar. Tentu saja anggaran sebesar itu bakal menjadi beban bagi anggaran daerah.
"Pemkab sebenarnya menyambut positif SE Mendiknas mengenai pendidikan gratis bagi SD dan SMP ini. Namun demikian jangan sampai hal ini digeneralisir, karena untuk sekolah favorit biasanya menambah kegiatan-kegiatan yang tentunya akan membutuhkan biaya. Sehingga kalau hal ini digeneralisir, akan mematikan kreativitas pengembangan pendidikan di Sleman," tambah Wabup. (Has)-a