Dana Pemilu Kota Jogja Minim
>>Honor anggota PPK/PPS timpang
Oleh Yuspita Anjar Palupi
Harian Jogja
UMBULHARJO : Dana untuk pelaksanaan tahapan pemilihan umum (Pemilu) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2009 sebesar Rp11,87 miliar dinilai masih minim, sehingga dikhawatirkan tidak mencukupi guna membiayai seluruh proses tahapan pemilu 2009
Terutama pada mata anggaran honor anggota PPK dan PPS yang dinilai kurang relevan dengan load kerja petugas. Dari DIPA KPU Kota Jogja yang turun per 29 Januari lalu, kita mendapatkan dana sebesar Rp11.087.079.000. Secara besaran, alokasi dana tersebut paling kecil dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jelas Ketua KPU Kota, Nasrullah, Sabtu (31/1).
Mata anggaran yang paling menyedot perhatian KPU, kata dia, terletak pada besaran honor yang diterimakan kepada anggota PPK dan PPS. Yakni sebesarRp 400.000 untuk honor ketua PPK dan PPS. Dan Rp350.000 untuk honor anggota PPK dan PPS.
รข€Jika kami bandingkan dengan honor ketua dan anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) tahun 2008, terdapat perbedaan yang mencolok. Yakni untuk honor ketua panwas mencapai Rp1 juta. Dan anggota panwas sebesar Rp900.000, terang dia.
Besar honor ini, lanjut Nasrullah dirasakan sangat timpang jika melihat dan membandingkan load kerja dari para anggota PPK dan PPS. Karena dalam kegiatan Pemilu ini, para anggota PPKdan PPS dinilai tidak hanya memiliki tanggung jawab yang berat. Mulai dari sosialisasi, rekapitulasi perhitungan suara, hingga perhitungan suara.
Mereka juga memiliki beban psikologi yang lebih berat. Sehingga kami ingin mempertanyakan kepada pemerintah pusat, jelas dia. Dikatakan suara kesetaraan tersebut telah dilakukan KPU agar pemberian honor tidak terlalu njomplang antara anggota KPU dan anggota Panwas.
Untuk DIPA Panwas tahun ini kami memang belum tahu, berapa besaran honor untuk anggota Panwas. Namun bila masih sama dengan tahun lalu, berarti ada ketidaksetaraan. Dan kami akan berusaha memperjuangkan hal tersebut, ujar dia.
Anggota KPU Kota Jogja, Titok Hariyanto mengungkapkan besar nominal honor yang diterimakan kepada anggota PPK dan PPS menjadi sedikit persoalan yang perlu dicemati lebih. Ia menambahkan akan memasukkan hal tersebut pada Daftar Isian Masalah (DIM).
Diketahui di wilayah Kota Jogja terdapat sebanyak 14 PPK yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Terdiri dari satu ketua PPK dan 4 anggota PPK. Sedangkan PPS di Jogja berjumlah 45 yang terdiri dari satu ketua PPS dan dua anggota PPS.
Oleh Yuspita Anjar Palupi
Harian Jogja
UMBULHARJO : Dana untuk pelaksanaan tahapan pemilihan umum (Pemilu) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2009 sebesar Rp11,87 miliar dinilai masih minim, sehingga dikhawatirkan tidak mencukupi guna membiayai seluruh proses tahapan pemilu 2009
Terutama pada mata anggaran honor anggota PPK dan PPS yang dinilai kurang relevan dengan load kerja petugas. Dari DIPA KPU Kota Jogja yang turun per 29 Januari lalu, kita mendapatkan dana sebesar Rp11.087.079.000. Secara besaran, alokasi dana tersebut paling kecil dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jelas Ketua KPU Kota, Nasrullah, Sabtu (31/1).
Mata anggaran yang paling menyedot perhatian KPU, kata dia, terletak pada besaran honor yang diterimakan kepada anggota PPK dan PPS. Yakni sebesarRp 400.000 untuk honor ketua PPK dan PPS. Dan Rp350.000 untuk honor anggota PPK dan PPS.
รข€Jika kami bandingkan dengan honor ketua dan anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) tahun 2008, terdapat perbedaan yang mencolok. Yakni untuk honor ketua panwas mencapai Rp1 juta. Dan anggota panwas sebesar Rp900.000, terang dia.
Besar honor ini, lanjut Nasrullah dirasakan sangat timpang jika melihat dan membandingkan load kerja dari para anggota PPK dan PPS. Karena dalam kegiatan Pemilu ini, para anggota PPKdan PPS dinilai tidak hanya memiliki tanggung jawab yang berat. Mulai dari sosialisasi, rekapitulasi perhitungan suara, hingga perhitungan suara.
Mereka juga memiliki beban psikologi yang lebih berat. Sehingga kami ingin mempertanyakan kepada pemerintah pusat, jelas dia. Dikatakan suara kesetaraan tersebut telah dilakukan KPU agar pemberian honor tidak terlalu njomplang antara anggota KPU dan anggota Panwas.
Untuk DIPA Panwas tahun ini kami memang belum tahu, berapa besaran honor untuk anggota Panwas. Namun bila masih sama dengan tahun lalu, berarti ada ketidaksetaraan. Dan kami akan berusaha memperjuangkan hal tersebut, ujar dia.
Anggota KPU Kota Jogja, Titok Hariyanto mengungkapkan besar nominal honor yang diterimakan kepada anggota PPK dan PPS menjadi sedikit persoalan yang perlu dicemati lebih. Ia menambahkan akan memasukkan hal tersebut pada Daftar Isian Masalah (DIM).
Diketahui di wilayah Kota Jogja terdapat sebanyak 14 PPK yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Terdiri dari satu ketua PPK dan 4 anggota PPK. Sedangkan PPS di Jogja berjumlah 45 yang terdiri dari satu ketua PPS dan dua anggota PPS.
Komentar
Posting Komentar