Jangka Panjang, Konversi Minah Hemat APBN
YOGYA (KR) - Tidak bisa diingkari dalam tahap awal pelaksanaan konversi minyak tanah (minah) ke gas, negara harus mengeluarkan banyak dana untuk bantuan kompor gas, tabung gas dan juga distribusinya. Sehingga hal itu mengesankan beban APBN menjadi tinggi. Tetapi dalam jangka panjang, kebijakan publik ini merupakan sebuah penghematan dan menyelamatkan APBN serta lingkungan. "Beban awal ini akhirnya sebuah investasi. Namun jangka panjangnya juga akan menjadi penghematan APBN dalam bentuk menurunnya subsidi minyak tanah," tandas ekonom FE UII Drs Sutrisno MM dan Drs M Yazid MM dalam diskusi kecil 'Konversi Minah: Problem atau Solusi' di Kampus FE UII Condongcatur Sleman, Jumat (6/2).
Menjadi sebuah investasi, kata keduanya, karena kemudian akan meringankan beban APBN selanjutnya. Karenanya, tegas Sutrisno, program konversi ini harus segera dilakukan. Agar daerah yang belum melaksanakan konversi juga tidak kesulitan minah, karena kemudian 'diekspor' ke luar daerah. "Tidak ada alasan menunda dan harus segera direalisasikan. Pemerintah harus segera memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dan segera membagikan bantuan kompor serta tabung gas," tambahnya. Secara runtut Sutrisno menjelaskan, ada target-target yang membuat konversi minah belum berjalan maksimal. "Salah satu hambatannya adalah SPBE. Yang sudah ada SPBE seperti DIY, semua sudah beres.
Nah setelah DIY beres maka berlanjut ke Magelang, Purworejo, Temanggung dan lainnya. Jadi hambatan itu karena persoalan infrastruktur," jelasnya. Kemudian pada tahap kedua adalah masalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemda dan juga peran konsultan. Konsultan inilah yang berperan sejak pencacahan sekalipun sudah ada data awal Pertamina mengenai yang berhak mendapat dan tidak. Di sinilah menurut Sutrisno ada kemungkinan data berkembang. Setelah itu sosialisasi langsung yang dilakukan konsultan independen yang melibatkan aparat desa. Baru kemudian dilakukan pembagian. Dimana di dalam pembagian ini termasuk sampai mengajarkan penggunaan kompor gas. "Dalam pembagian ini kadang ada gesekan data karena dimungkinkan ada penduduk musiman yang belum terdaftar," katanya. Meski diakui, gesekan itu bisa karena ada 'pemaksaan' baik yang dilakukan masyarakat maupun konsultan independen. (Fsy)-m
Menjadi sebuah investasi, kata keduanya, karena kemudian akan meringankan beban APBN selanjutnya. Karenanya, tegas Sutrisno, program konversi ini harus segera dilakukan. Agar daerah yang belum melaksanakan konversi juga tidak kesulitan minah, karena kemudian 'diekspor' ke luar daerah. "Tidak ada alasan menunda dan harus segera direalisasikan. Pemerintah harus segera memperbanyak stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) dan segera membagikan bantuan kompor serta tabung gas," tambahnya. Secara runtut Sutrisno menjelaskan, ada target-target yang membuat konversi minah belum berjalan maksimal. "Salah satu hambatannya adalah SPBE. Yang sudah ada SPBE seperti DIY, semua sudah beres.
Nah setelah DIY beres maka berlanjut ke Magelang, Purworejo, Temanggung dan lainnya. Jadi hambatan itu karena persoalan infrastruktur," jelasnya. Kemudian pada tahap kedua adalah masalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemda dan juga peran konsultan. Konsultan inilah yang berperan sejak pencacahan sekalipun sudah ada data awal Pertamina mengenai yang berhak mendapat dan tidak. Di sinilah menurut Sutrisno ada kemungkinan data berkembang. Setelah itu sosialisasi langsung yang dilakukan konsultan independen yang melibatkan aparat desa. Baru kemudian dilakukan pembagian. Dimana di dalam pembagian ini termasuk sampai mengajarkan penggunaan kompor gas. "Dalam pembagian ini kadang ada gesekan data karena dimungkinkan ada penduduk musiman yang belum terdaftar," katanya. Meski diakui, gesekan itu bisa karena ada 'pemaksaan' baik yang dilakukan masyarakat maupun konsultan independen. (Fsy)-m
Komentar
Posting Komentar