Kinerja Dewan Provinsi Lumpuh
Sebulan Habiskan Anggaran Ngelencer Rp 1 M
RADAR JOGJA- Selama tiga hari ke depan, kinerja DPRD Provinsi DIJ dipastikan lumpuh. Penyebabnya, gedung dewan yang berlokasi di Jalan Malioboro 54 mulai hari ini kosong. Gara-garanya, semua anggota komisi yakni, Komisi A, B, C, dan Komisi D kompak bedol desa ngelencer ke luar kota.
Dari informasi yang dikumpulkan Radar Jogja, Komisi A dan Komisi B sejak Selasa (24/2) kemarin, telah lebih dulu mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung dan Provinsi Bali.
Kedua komisi tersebut akan berada di Lampung dan Bali selama lima hari hingga Sabtu (28/2) mendatang.
Sedangkan hari ini, gantian Komisi C dan Komisi D menyusul koleganya. Bedanya, lokasi yang dikunjungi adalah Jakarta. "Kami ke Departemen Pendidikan Nasional untuk program pendampingan mitra kerja," ujar Anggota Komisi D Afnan Hadikusumo saat dihubungi kemarin.
Afnan mengatakan mitra kerja yang didampingi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dispendikpora). Sedangkan tujuan mendatangi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan Ditjen Penempatan Tenaga Kependidikan Depdiknas dalam rangka memperjuangkan hak-hak guru, khususnya guru swasta.
"Nasib guru swasta selama ini nggak jelas. Apalagi kesejahteraannya," beber cucu tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo ini.
Dengan berdialog dengan pejabat Depdiknas itu, diharapkan ada kejelasan terkait kebijakan pemerintah menyangkut nasib guru-guru swasta. "Kami juga akan tanyakan masalah bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)," lanjutnya.
Lainnya halnya alasan anggota Komisi C Nazaruddin. Ia berpendapat dengan kegagalan paripurna Senin (23/2) mestinya pimpinan dewan segera mengevaluasi kinerjanya dengan menjadwalkan paripurna ulang secepatnya. "Harapan kami itu ternyata tidak terwujud," kilahnya. Pimpinan dewan malah mengobral izin perjalanan dinas ke luar daerah.
Nazar juga berdalih awalnya komisinya tidak punya niat pergi. Namun karena tiga komisi lainnya mengadakan kunker dan pendampingan, akhirnya komisinya ikut ambil bagian.
Soal kepergian ke Jakarta, Nazar mengatakan dalam rangka pendampingan meninjau proyek fisik pembangunan UPTD Perwakilan Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal di Jalan Diponegoro Jakarta dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). "Nilai proyeknya miliaran rupiah," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DIJ Agus Sulistiyono mengatakan kendati ditinggal pergi semua komisi tak akan membuat pelayanan dewan macet. Ia mengaku siap menjadi penjaga gawang menunggu gedung dewan.
"Kalau ada pengaduan masyarakat tetap kita layani. Saya jaga gawang," ujarnya. Soal tiga pimpinan dewan lainnya, H Akhmad Djuwarto, Gandung Pardiman dan Isti'anah apakah ikut jaga gawang, Agus mengaku tidak tahu.
Di sisi lain, sejak evaluasi APBD DIJ 2009 dikeluarkan Mendagri Mardiyanto pada 25 Januari lalu, DPRD DIJ telah menggelar berbagai kegiatan ke luar daerah. Bentuknya antara lain mengikuti pelatihan bimbingan teknis (bimtek) sebanyak dua kali ke Jakarta, kunjungan kerja luar pulau dan pendampingan. Dari informasi yang diperoleh Radar Jogja, anggaran yang telah disedot dari APBD mencapai hampir Rp 1 miliar. (kus)
RADAR JOGJA- Selama tiga hari ke depan, kinerja DPRD Provinsi DIJ dipastikan lumpuh. Penyebabnya, gedung dewan yang berlokasi di Jalan Malioboro 54 mulai hari ini kosong. Gara-garanya, semua anggota komisi yakni, Komisi A, B, C, dan Komisi D kompak bedol desa ngelencer ke luar kota.
Dari informasi yang dikumpulkan Radar Jogja, Komisi A dan Komisi B sejak Selasa (24/2) kemarin, telah lebih dulu mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung dan Provinsi Bali.
Kedua komisi tersebut akan berada di Lampung dan Bali selama lima hari hingga Sabtu (28/2) mendatang.
Sedangkan hari ini, gantian Komisi C dan Komisi D menyusul koleganya. Bedanya, lokasi yang dikunjungi adalah Jakarta. "Kami ke Departemen Pendidikan Nasional untuk program pendampingan mitra kerja," ujar Anggota Komisi D Afnan Hadikusumo saat dihubungi kemarin.
Afnan mengatakan mitra kerja yang didampingi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dispendikpora). Sedangkan tujuan mendatangi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) dan Ditjen Penempatan Tenaga Kependidikan Depdiknas dalam rangka memperjuangkan hak-hak guru, khususnya guru swasta.
"Nasib guru swasta selama ini nggak jelas. Apalagi kesejahteraannya," beber cucu tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo ini.
Dengan berdialog dengan pejabat Depdiknas itu, diharapkan ada kejelasan terkait kebijakan pemerintah menyangkut nasib guru-guru swasta. "Kami juga akan tanyakan masalah bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)," lanjutnya.
Lainnya halnya alasan anggota Komisi C Nazaruddin. Ia berpendapat dengan kegagalan paripurna Senin (23/2) mestinya pimpinan dewan segera mengevaluasi kinerjanya dengan menjadwalkan paripurna ulang secepatnya. "Harapan kami itu ternyata tidak terwujud," kilahnya. Pimpinan dewan malah mengobral izin perjalanan dinas ke luar daerah.
Nazar juga berdalih awalnya komisinya tidak punya niat pergi. Namun karena tiga komisi lainnya mengadakan kunker dan pendampingan, akhirnya komisinya ikut ambil bagian.
Soal kepergian ke Jakarta, Nazar mengatakan dalam rangka pendampingan meninjau proyek fisik pembangunan UPTD Perwakilan Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal di Jalan Diponegoro Jakarta dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). "Nilai proyeknya miliaran rupiah," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DIJ Agus Sulistiyono mengatakan kendati ditinggal pergi semua komisi tak akan membuat pelayanan dewan macet. Ia mengaku siap menjadi penjaga gawang menunggu gedung dewan.
"Kalau ada pengaduan masyarakat tetap kita layani. Saya jaga gawang," ujarnya. Soal tiga pimpinan dewan lainnya, H Akhmad Djuwarto, Gandung Pardiman dan Isti'anah apakah ikut jaga gawang, Agus mengaku tidak tahu.
Di sisi lain, sejak evaluasi APBD DIJ 2009 dikeluarkan Mendagri Mardiyanto pada 25 Januari lalu, DPRD DIJ telah menggelar berbagai kegiatan ke luar daerah. Bentuknya antara lain mengikuti pelatihan bimbingan teknis (bimtek) sebanyak dua kali ke Jakarta, kunjungan kerja luar pulau dan pendampingan. Dari informasi yang diperoleh Radar Jogja, anggaran yang telah disedot dari APBD mencapai hampir Rp 1 miliar. (kus)
Komentar
Posting Komentar