Panwas Harus Rangkul Masyarakat Menjadi Pengawas

RADAR JOGJA- Masalah vandalisme atribut kampanye caleg tidak bisa dipisahkan dari kinerja panwas pemilu yang dianggap belum maksimal. Tidak hanya punya keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, panwas juga dinilai enggan merangkul masyarakat menjadi pengawas. Selain itu, panwas dianggap pilih kasih dengan beberap partai.

Caleg dari partai PAN untuk DPRD Provinsi DIJ Trianingtyas berujar panwas kurang menjalin kedekatan dengan masyarakat. Dengan banyaknya partai dan caleg peserta pemilu legislatif, Tyas mengakui bukan hal mudah melakukan pengawasan.

"Jumlah anggota panwas yang hanya puluhan memang menjadi kendala. Soalnya ada banyak sekali yang harus diawasi. Tapi bukan berarti ini jadi alas an panwas lalai menjaga baliho dari aksi vandalisme," tuturnya kepada Radar Jogja kemarin.

Untuk menutupi kekurangan jumlah anggota, panwas harus melibatkan peran serta masyarakat untuk ikut mengkritisi atribut kampanye para caleg. "Seharusnya masyarakat dilibatkan. Mereka kan bisa juga menjadi pengawas," katanya.

Renggangnya jarak antara panwas dan masyarakat, lanjut Tyas, sebenarnya tidak hanya muncul dalam hal pengawasan atribut kampanye. Sosialisasi tempat-tempat yang seharusnya steril dari atribut kampanye juga kurang mengena dengan maksimal.

"Misalnya masjid atau tempat ibadah. Itu kan jelas-jelas daerah yang netral dari atribut kampanye. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Hanya yang berlangganan koran saja yang tahu," keluhnya.

Karena itu, Tyas mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan panwas. "Menjaga stabilitas kan sebenarnya bukan hanya tugas panwas. Tetapi ya itu, mereka harus aktif mengajak masyarakat," jelasnya.

Henry Kuncoroyekti, Caleg PDIP untuk DPRD Kota Jogja menilai, panwas tidak hanya "berjalan" sendiri tetapi juga pilih kasih. "Liat saja spanduk dan baliho besar dibeberapa wilayah. Satu parpol dilarang, yang lainnya tidak. Ini kan tebang pilih namanya," tuturnya.

Henry berharap, panwas bersikap lebih obyektif. Ia menjelaskan pihaknya tengah menanti penertiban yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan parpol. Hal ini menjadi efektif dan tidak menimbulkan kesan iri antara parpol satu dengan parpol lain.

Sebagai salah satu korban vandalisme, Henry tidak memungkiri pihaknya merasa keberatan. Lebih dari itu, dia menilai, ajakan golput yang kerap muncul dalam aksi vandalisme perlu diwaspadai lebih lanjut. "Ini berbahaya bagi pendidikan politik masyarakat," ujarnya.

Baliho yang bertebaran di tempat public, menurut Tyas adalah hal cukup yang dilematis. System pemilu yang mengandalkan suara terbanyak, mau tak mau memaksa para caleg berkampanye segencar mungkin. "Ini tuntutan system. Jumlah atribut kampanye makin banyak karena setiap caleg maju sebagai perorangan. Bukan atas nama partai," ungkapnya.

Hanya saja, Tyas juga mengakui baliho yang bertebaran di mana-mana menimbulkan sampah visual yang cukup mengganggu. Masyarakat tidak bisa disalahkan bila akhirnya merasa sumpek, jenuh dan tidak simpatik dengan para caleg.

Sampai saat ini, Tyas mengaku belum memasang baliho dirinya. Sebelumnya, dia berencana mengeluarkan baliho dalam waktu dekat. "Tapi dengan adanya vandalisme seperti ini, jadi agak mikir lagi," katanya. (luf)