Penarikan Guru PNS Bertahap
RADAR JOGJA- Rencana penarikan guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta tidak akan dilakukan seketika. Penarikan akan dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang berdasarkan kondisi sekolah masing- masing. Penarikan ini didasari surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Drs Syamsuri menanggapi rencana penarikan guru-guru PNS dari sekolah- sekolah swasta di Jogja."Sampai saat ini saya kira itu belum dilaksanakan Jogja," terangnya kemarin.
Kalaupun ada penarikan,kata dia, itu didasarkan pada kenyataan bahwa sekolah- sekolah yang bersangkutan tidak membutuhkan tenaga guru tersebut. Misalnya sekolah yang jumlah muridnya terus berkurang atau sekolah tersebut ditutup.
Menurut Syamsuri, akibat rencana penarikan tersebut, pihaknya sudah mendapatkan masukan- masukan dan keluhan dari sejumlah sekolah dan pengelola sekolah. Namun, dia menyebut hanya sebagian kecil saja prosentasenya."Tapi memang persoalan seperti ini harus tetap mendapatkan perhatian serius, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar," tambahnya.
Dia menyebut, ketentuan penempatan guru- guru PNS di sekolah swasta itu sudah berlangsung cukup lama. Dengan berbagai alasan, keberadaan guru- guru tersebut memang dibutuhkan. Misalnya untuk menambah SDM guru sekolah tersebut, serta pertimbangan khusus sejumlah guru diperbantukan di swasta.
Pertimbangan lain, karena saat ini tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer baru. Tapi Syamsuri membantah jika guru- guru yang diperbantukan di swasta adalah guru- guru yang bermasalah."Bukan itu alasannya," tegasnya.
Seperti diketahui, Sabtu (21/2) lalu, Komisi I DPRD Kota Jogja melakukan dialog dengan sejumlah kepala sekolah dan pengelola sekolah swasta. Inti persoalan yang dibicarakan menyangkut rencana penarikan guru- guru PNS dari sekolah swasta. Kepada dewan, sejumlah kepala sekolah dan pengelola sekolah swasta meminta agar pemerintah mengembalikan lagi guru-guru PNS ke sekolah swasta.(din)
Kalaupun ada penarikan,kata dia, itu didasarkan pada kenyataan bahwa sekolah- sekolah yang bersangkutan tidak membutuhkan tenaga guru tersebut. Misalnya sekolah yang jumlah muridnya terus berkurang atau sekolah tersebut ditutup.
Menurut Syamsuri, akibat rencana penarikan tersebut, pihaknya sudah mendapatkan masukan- masukan dan keluhan dari sejumlah sekolah dan pengelola sekolah. Namun, dia menyebut hanya sebagian kecil saja prosentasenya."Tapi memang persoalan seperti ini harus tetap mendapatkan perhatian serius, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar," tambahnya.
Dia menyebut, ketentuan penempatan guru- guru PNS di sekolah swasta itu sudah berlangsung cukup lama. Dengan berbagai alasan, keberadaan guru- guru tersebut memang dibutuhkan. Misalnya untuk menambah SDM guru sekolah tersebut, serta pertimbangan khusus sejumlah guru diperbantukan di swasta.
Pertimbangan lain, karena saat ini tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer baru. Tapi Syamsuri membantah jika guru- guru yang diperbantukan di swasta adalah guru- guru yang bermasalah."Bukan itu alasannya," tegasnya.
Seperti diketahui, Sabtu (21/2) lalu, Komisi I DPRD Kota Jogja melakukan dialog dengan sejumlah kepala sekolah dan pengelola sekolah swasta. Inti persoalan yang dibicarakan menyangkut rencana penarikan guru- guru PNS dari sekolah swasta. Kepada dewan, sejumlah kepala sekolah dan pengelola sekolah swasta meminta agar pemerintah mengembalikan lagi guru-guru PNS ke sekolah swasta.(din)
Komentar
Posting Komentar