|

SEKOLAH HARAPKAN BOSDA SEGERA CAIR; Tak Ada Dana, Kegiatan Terhenti

YOGYA (KR) - Bantuan Operasional Daerah (Bosda) untuk SMPN diharapkan cair pada minggu-minggu ini. Sebab dampak larangan penarikan iuran siswa membuat sejumlah SMPN di Kota Yogyakarta menghentikan beberapa kegiatan dan pembangunan. Diharapkan setelah dana Bosda cair kegiatan yang terhambat bisa diaktifkan kembali. Demikian antara lain hasil kunjungan Komisi I DPRD Kota Yogyakarta ke SMPN di Kota. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Justina Paula Suyatmi BA kepada KR Jumat (20/2) mengungkapkan secara umum pihak sekolah dan komite telah memahami kebijakan BOS. Bahkan sejumlah sekolah telah menyusun rancangan APBS perubahan dengan mengakomodir dana BOS.
“Karena sekolah sudah tidak menarik biaya apapun dari siswa kegiatan les Bahasa Inggris dan komputer di salah satu sekolah terpaksa dihentikan karena kurang dana,” katanya.

Ia menjelaskan adanya BOS dan Bosda diharapkan bisa mengkaver semua kegiatan operasional sekolah. Namun kenyataannya Bosda SMPN tak kunjung cair sehingga sekolah mengalami kendala.
“Untuk itu dewan turun ke sekolah-sekolah guna memantau bagaimana dampak dari penerapan aturan baru. Setelah kita evaluasi kalau perlu juga kita advokasi hambatannya apa dan solusinya bagaimana,” kata Paula.
Sebenarnya dana Bosda sudah siap hanya saja terkendala masalah administrasi sekolah sehingga belum bisa dikucurkan. Dewan berharap setelah dana Bosda cair kegiatan yang semula vakum bisa dimulai kembali. Jangan sampai dengan aturan baru justru mengurangi mutu pendidikan. Apalagi Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan sehingga kualitasnya harus ditingkatkan. “Kalau uang sudah turun ya minimal salah satu kegiatan yang terhenti bisa dihidupkan lagi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I Ardianto menambahkan persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah pembangunan beberapa lokal terhenti karena tidak diperkenankan menarik biaya pembangunan. Pembangunan yang sudah berjalan secara otomatis terhambat.
Dengan beberapa persoalan tersebut dewan meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyusun standar biaya pendidikan sehingga alokasi dana BOS bisa lebih tertata tanpa mengurangi hak-hak siswa. (Nik)-f

Posted by Wawan Kurniawan on 20.40. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels