DIKATAKAN KAMPANYE TERSELUBUNG ; Apdesi Sesalkan Pernyataan Anggota DPRD
BANTUL (KR) - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul menyesalkan pernyataan salah seorang anggota DPRD Bantul, yang mengatakan sarasehan yang digelar Apdesi beberapa waktu lalu sebagai kampanye terselubung.
Kami kira justru DPRD Bantul berterima kasih kepada kami, karena telah meringankan beban dengan ikut menyerap aspirasi warga dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, tandas Ketua Apdesi Bantul Jiyono SSos, didampingi sejumlah pengurus, Selasa (10/3), menanggapi pernyataan anggota dewan tersebut.
Menurutnya sarasehan pembangunan yang digelar Apdesi merupakan mediasi antara masyarakat dengan Pemkab Bantul. Dengan demikian akan bisa muncul komunikasi langsung antara kedua belah pihak, terkait pemberdayaan pembangunan. Dalam ajang itu masyarakat bisa langsung mengajukan proposal pembangunan yang telah diprogramkan dan tak bisa diakomodir di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Sedang dana stimulan pembangunan tak hanya berasal dari APBD kabupaten, namun juga APBD Propinsi DIY. Untuk itu dalam sarasehan itu kami juga mengundang pihak-pihak yang berkompeten seperti Ketua DPRD Propinsi DIY, dan Bupati Bantul, katanya.
Selain bupati dan Ketua DPRD DIY, dalam sarasehan itu Apdesi juga mengundang tokoh masyarakat seperti lurah, pamong desa, ketua dan anggota BPD, LPMD, ketua RT dan tokoh lainnya. Sedang pengajuan proposal dari masyarakat adalah terkait dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Kami bersyukur Pemkab Bantul menganggarkan dana stimulan dan telah disetujui DPRD. Dana ini diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat yang tak bisa ter-cover melalui Musrenbang, jelasnya.
Apdesi juga menyesalkan pernyataan salah satu anggota DPRD Bantul yang menyatakan apa gunanya Musrenbang jika penyaluran aspirasi lebih banyak melalui Apdesi. Menurut Jiyono, pada dasarnya program pembangunan tingkat dusun atau RT, seperti pembangunan pagar makam, corblok jalan/gang, PUD, rehab sarana ibadah, dan sejenisnya, tak bisa masuk dalam program prioritas desa dalam Musrenbang.
Program tingkat RT atau dusun yang tak ter-cover dalam Musrenbang, akan lebih pas jika direalisasikan melalui dana stimulan. Sedang dalam merealisasikan dana stimulan tersebut perlu adanya mediasi dalam bentuk dialog sarasehan pembangunan. Sebab itu, jika penyelenggaraan sarasehan ini dipermasalahkan oleh anggota DPRD Bantul, maka kami siap berdiskusi, tegas Jiyono. (Can)-z
Kami kira justru DPRD Bantul berterima kasih kepada kami, karena telah meringankan beban dengan ikut menyerap aspirasi warga dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, tandas Ketua Apdesi Bantul Jiyono SSos, didampingi sejumlah pengurus, Selasa (10/3), menanggapi pernyataan anggota dewan tersebut.
Menurutnya sarasehan pembangunan yang digelar Apdesi merupakan mediasi antara masyarakat dengan Pemkab Bantul. Dengan demikian akan bisa muncul komunikasi langsung antara kedua belah pihak, terkait pemberdayaan pembangunan. Dalam ajang itu masyarakat bisa langsung mengajukan proposal pembangunan yang telah diprogramkan dan tak bisa diakomodir di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Sedang dana stimulan pembangunan tak hanya berasal dari APBD kabupaten, namun juga APBD Propinsi DIY. Untuk itu dalam sarasehan itu kami juga mengundang pihak-pihak yang berkompeten seperti Ketua DPRD Propinsi DIY, dan Bupati Bantul, katanya.
Selain bupati dan Ketua DPRD DIY, dalam sarasehan itu Apdesi juga mengundang tokoh masyarakat seperti lurah, pamong desa, ketua dan anggota BPD, LPMD, ketua RT dan tokoh lainnya. Sedang pengajuan proposal dari masyarakat adalah terkait dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Kami bersyukur Pemkab Bantul menganggarkan dana stimulan dan telah disetujui DPRD. Dana ini diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat yang tak bisa ter-cover melalui Musrenbang, jelasnya.
Apdesi juga menyesalkan pernyataan salah satu anggota DPRD Bantul yang menyatakan apa gunanya Musrenbang jika penyaluran aspirasi lebih banyak melalui Apdesi. Menurut Jiyono, pada dasarnya program pembangunan tingkat dusun atau RT, seperti pembangunan pagar makam, corblok jalan/gang, PUD, rehab sarana ibadah, dan sejenisnya, tak bisa masuk dalam program prioritas desa dalam Musrenbang.
Program tingkat RT atau dusun yang tak ter-cover dalam Musrenbang, akan lebih pas jika direalisasikan melalui dana stimulan. Sedang dalam merealisasikan dana stimulan tersebut perlu adanya mediasi dalam bentuk dialog sarasehan pembangunan. Sebab itu, jika penyelenggaraan sarasehan ini dipermasalahkan oleh anggota DPRD Bantul, maka kami siap berdiskusi, tegas Jiyono. (Can)-z
Komentar
Posting Komentar