PRABOWO AKAN BUKA LAHAN AREN; Sultan Dipasangkan dengan Muhaimin

YOGYA (KR) - Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X terus diusung partai di DIY untuk menjadi calon presiden (capres). Setelah sebelumnya, Partai Golkar DIY yang akan mengusung Sultan dalam bursa capres, kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DIY mengusungnya dengan didampingi Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Ketua DPW PKB DIY, H Sukamto, Selasa (10/3), duet ini diusung merupakan hasil musyawarah pimpinan (Muspim) PKB DIY. Dari masing-masing utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) akhirnya mengusulkan duet tersebut. ”Kita juga telah meminta kepada DPW-DPW lain juga mendukung duet ini,” ujarnya

Terkait langkah PKB DIY ini, Sri Sultan menyampaikan terima kasih. Namun demikian, saat ini belum saatnya membicarakan soal negosiasi dengan capres atau cawapres lain termasuk partai-partai yang ada, sebab waktunya memang belum memungkinkan.
Setelah Pemilu, pasti akan terjadi negosiasi kembali, ujar Sultan HB X menjawab pertanyaan wartawan di Kepatihan Yogyakarta.
Sementara itu, Sekjen Lembaga Advokasi Yogyakarta (LAY), Tri Wahyu mempertanyakan netralitas Denny Indrayana yang merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Denny adalah seorang PNS di UGM. Selain itu, pihaknya minta kepada Denny untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SBY-JK dalam pemberantasan korupsi.
Sedangkan Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan, delapan program aksinya kalau terpilih menjadi presiden. Ia menegaskan, sebagai partai yang berjuang bersama rakyat kecil, maka dirinya berjanji akan membuka lahan baru seluas 4 hektar untuk pengembangan bibit aren.
Dalam pertemuan kemarin, Prabowo juga meluncurkan delapan program aksi untuk memakmurkan rakyat, termasuk membuka dua juta hektar lahan sawah baru dan empat juta hektar lahan aren. Delapan program aksi yang diluncurkan Prabowo, antara lain meliputi penjadwalan pembayaran utang luar negeri.
Lalu juga menegaskan akan dengan segera menyelamatkan kekayaan negara untuk memberantas kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945, pemberdayaan pedesaan, memperkuat sektor usaha kecil dan memandirikan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin di Jakarta mengemukakan, gabungan partai yang berbasis massa Islam cukup untuk meraih suara 40%, tetapi karena kompleksitas permasalahan di Indonesia, koalisi tetap harus melibatkan partai nasionalis. Kalau hanya untuk memenuhi syarat dukungan, bahkan untuk meraup 40 persen suara agar koalisi kuat, gabungan partai Islam dan berbasis massa Islam saya kira sudah cukup,” ujarnya.
Koalisi yang terbangun, harus melibatkan partai bergaris nasionalis, koalisi dengan partai Islam dan berbasis massa Islam adalah opsi utama. Tapi bukan satu-satunya, tegas dia. (Jon/San/Edi/Ati/Don)-b

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Super Murah "Back To School" Matahari Godean Toserba & Swalayan

Terekam CCTV, Napi Asimilasi Ini Curi Uang dan Rokok di Pasar Sleman

Kasus Corona DIY Tambah 10 Jadi 169, Ada dari Klaster Gereja dan Indogrosir