|

Sekolah Swasta (juga) Bisa Gratis

RADAR JOGJA - Penyelenggaraan pendidikan gratis yang hanya dimonopoli oleh sekolah negeri, turut mengundang reaksi dari kalangan pendidikan. Sekolah berstatus swasta pun bisa mendapatkan kebijakan serupa. Alasannya, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sehingga pemenuhan hak ini tidak boleh membedakan sekolah negeri atau swasta. Berdasar rasionalitas, kedua jenis sekolah ini harus gratis pula.

Hal ini terungkap dalam diskusi Pendidikan Dasar Gratis di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ, kemarin (5/3). "Secara anggaran, pelaksanaan pendidikan gratis bagi sekolah swasta ini sangat mungkin dibiayai APBD," ungkap anggota kelompok kerja (pokja) pendidikan gratis DIJ Nurul Huda sebagai salah satu pembicara.

Berdasar analisis APBD 2006/2007 kab/kota se-DIJ, pembiayaan sekolah gratis perlu biaya kurang dari 10% dari total anggaran. Lebih rinci, pendidikan gratis di Kulonprogo hanya membutuhkan 6,30%, Bantul 9,13%, Gunungkidul 8,76%, Sleman 9,27%, dan Kota Jogja 9,53% dari total anggaran.

Berdasarkan penelitian ini, kata Huda, pendidikan gratis sekolah swasta dan negeri, bukanlah keniscayaan. Jadi realisasinya sangat mungkin, tergantung dari komitmen pemerintah.

Sependapat dengan paparan Huda, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Syamsuri juga menyatakan pendidikan gratis di sekolah swasta sangatlah mungkin. Hanya saja pelaksanaan di lapangan dapat dipastikan akan menuai banyak kendala. Sebab pada kenyataannya, tidak semua sekolah swasta bersedia melaksanakan pendidikan gratis dengan tidak memungut biaya dari peserta didik.

"Bukan tidak mungkin. Tapi perlu waktu lama agar sekolah swasta mau melakukan pendidikan gratis. Sebab biaya ini berhubungan dengan kualitas. Sekolah swasta biasa menarik biaya dengan dalih pengembangan," tuturnya. Namun yang jelas, lanjut dia, siswa miskin di sekolah swasta harus gratis, karena pemerintah bisa memberikan bantuan. Ditambahkan, sejauh ini Diknas mengizinkan sekolah swasta menarik biaya dari peserta didik. Namun batas atas biaya yang boleh dikenakan belum ditentukan. Besaran pembayaran ditentukan pengelola sekolah swasta. Meski begitu dirinya memastikan kedepan ada aturan untuk masalah ini.

Wacana pendidikan gratis bagi sekolah swasta ini juga mendapat tanggapan serupa dari DPRD. Ketua panitia anggaran DPRD DIJ Arif Noor Hartanto yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, anggaran sederhana pembiayaan sekolah gratis sangat memungkinkan. "Sangat mungkin memenuhi 9,53% tetapi kebijakan anggaran memiliki prioritas lain," katanya. (nis)

Posted by Wawan Kurniawan on 18.56. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented