Rabu, 15 April 2009

WONOSARI: Bantuan keuangan dari APBD Gunungkidul setiap tahun untuk partai politik peraih kursi di DPRD sulit dikontrol realisasi dan penggunaannya. Bantuan itu rawan penyimpangan, sehingga audit bantuan parpol perlu dilakukan secara cermat.

Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Gunungkidul, Amunudin Azis mengungkapkan hal itu pada Rabu (15/4) ini menyusul adanya tiga parpol yang mencairkan dana bentuan sebelum pemilu.
Azis menilai 45 anggota DPRD Gunungkidul selaku bagian dari parpol tidak mengawasi penggunaan anggaran itu dengan cermat, sebagaimana mereka mengawasi penggunaan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana (Kesbangpolinmas-PB) Pemkab Gunungkidul, Karlan memastikan tiga parpol yang mencairkan bantuan keuangan parpol menjelang pemilu sebelumnya sudah menyerahkan laporan alokasi penggunaan bantuan serupa tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. (Endro Guntoro)


EmoticonEmoticon