Pengawasan UN Masih Buruk
Pemantauan UN SMP Tak Perlu Berlebihan
BERNAS JOGJA ‑‑ Pengawasan dan pengawalan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK selama lima hari terakhir dinilai masih buruk. Pasalnya masih saja banyak ditemukan kasus‑kasus pengawasan maupun pengawalan ujian yang tidak profesional dan tidak sesusai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).
"Dari temuan panitia dan pengawas, masih banyak pengawasan di sekolah yang terlalu longgar atau justru terlalu protektif di kelas sehingga mengganggu siswa," papar Koordinator Pengawas UN 2009, Rochmat Wahab kepada wartawan usai upacara pemberangkatan distribusi soal UN SMP/MTs di percetakan PT Cemara Gading, Jumat (24/4).
Menurut Penanggungjawab Tim Pemantau Independen (TPI) ini, dari laporan yang diterimanya, ada sejumlah pengawas di beberapa sekolah yang terlalu berlebihan dalam mengawasi siswa saat ujian berlangsung. Tempat duduk mereka pun sering tidak sesuai aturan yang ditetapkan.
Sejumlah pengawas bahkan mondar‑mandir di kelas tanpa jelas. Mereka justru mengganggu konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal ujian.
Mestinya pengawasan tidak perlu dilakukan secara berlebihan seperti itu, kecuali bila ditemukan indikasi adanya kecurangan. Mereka bisa mengecek siswa saat ujian dimulai dan selesai. "Minimnya honor yang diterima pengawas juga tidak menjadi alasan terjadinya kasus seperti ini dan tidak mengendorkan semangat mereka," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Prof Suwarsih Madya yang mengatakan, dikuatirkan persoalan pengawasan ini muncul karena alasan persaingan antar sekolah. Sebab pengawasan dilakukan oleh guru silang antar sekolah.
Namun sistem itu memang harus dilaksanakan meski ada kekurangan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecurangan‑kecurangan. "Semua persoalan ini harus diatasi secepatnya sehingga tidak mengganggu ujian," ujarnya.
Terkait pendistribusian soal UN untuk SMP/MTs, imbuh Suwarsih juga harus dilakukan lebih baik dibandingkan SMA/MA/SMK. Semua kesalahan teknis harus diminimalisir agar penyelenggaraan UN bisa optimal.
Dilaksanakannya pendistribusian soal selama dua hari menggunakan 6 armada pun diharapkan akan meminimalisir persoalan lapangan. Seperti diketahui, untuk pendistribusian hari pertama (Jumat 24/4‑red) sebanyak 33 pokja di Kota Jogja, Sleman dan Kulonprogo, sedangkan hari kedua (Sabtu (25/4‑red) sebanyak 32 pokja di Bantul dan Gunungkidul. "Pembagiannya ke siswa pun bisa lebih awal untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan soal," ungkapnya. (ptu)
BERNAS JOGJA ‑‑ Pengawasan dan pengawalan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK selama lima hari terakhir dinilai masih buruk. Pasalnya masih saja banyak ditemukan kasus‑kasus pengawasan maupun pengawalan ujian yang tidak profesional dan tidak sesusai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).
"Dari temuan panitia dan pengawas, masih banyak pengawasan di sekolah yang terlalu longgar atau justru terlalu protektif di kelas sehingga mengganggu siswa," papar Koordinator Pengawas UN 2009, Rochmat Wahab kepada wartawan usai upacara pemberangkatan distribusi soal UN SMP/MTs di percetakan PT Cemara Gading, Jumat (24/4).
Menurut Penanggungjawab Tim Pemantau Independen (TPI) ini, dari laporan yang diterimanya, ada sejumlah pengawas di beberapa sekolah yang terlalu berlebihan dalam mengawasi siswa saat ujian berlangsung. Tempat duduk mereka pun sering tidak sesuai aturan yang ditetapkan.
Sejumlah pengawas bahkan mondar‑mandir di kelas tanpa jelas. Mereka justru mengganggu konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal ujian.
Mestinya pengawasan tidak perlu dilakukan secara berlebihan seperti itu, kecuali bila ditemukan indikasi adanya kecurangan. Mereka bisa mengecek siswa saat ujian dimulai dan selesai. "Minimnya honor yang diterima pengawas juga tidak menjadi alasan terjadinya kasus seperti ini dan tidak mengendorkan semangat mereka," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Prof Suwarsih Madya yang mengatakan, dikuatirkan persoalan pengawasan ini muncul karena alasan persaingan antar sekolah. Sebab pengawasan dilakukan oleh guru silang antar sekolah.
Namun sistem itu memang harus dilaksanakan meski ada kekurangan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecurangan‑kecurangan. "Semua persoalan ini harus diatasi secepatnya sehingga tidak mengganggu ujian," ujarnya.
Terkait pendistribusian soal UN untuk SMP/MTs, imbuh Suwarsih juga harus dilakukan lebih baik dibandingkan SMA/MA/SMK. Semua kesalahan teknis harus diminimalisir agar penyelenggaraan UN bisa optimal.
Dilaksanakannya pendistribusian soal selama dua hari menggunakan 6 armada pun diharapkan akan meminimalisir persoalan lapangan. Seperti diketahui, untuk pendistribusian hari pertama (Jumat 24/4‑red) sebanyak 33 pokja di Kota Jogja, Sleman dan Kulonprogo, sedangkan hari kedua (Sabtu (25/4‑red) sebanyak 32 pokja di Bantul dan Gunungkidul. "Pembagiannya ke siswa pun bisa lebih awal untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan soal," ungkapnya. (ptu)
Komentar
Posting Komentar