|

Pendidikan Masih jadi Sorotan

LKPJ Walikota Disertai Catatan RADARJOGJA - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Jogja 2008 menuai sejumlah catatan. Panitia khusus (pansus) DPRD Kota Jogja memberikan sejumlah catatan strategis dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (1/5) lalu. Persoalan pendidikan menjadi perhatian serius terhadap LKPJ ini. Yang paling menonjol adalah banyaknya keluhan siswa yang berasal dari keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih harus membayar biaya sekolah.
"Kenyataannya, mereka ini menempuh pendidikan di sekolah swasta. Dan kebanyakan dari mereka masih ditarik pungutan tambahan," ujar Juru Bicara Pansus LKPJ Agus Prasetio. Di sisi lain, kebijakan kuota penerimaan siswa baru (PSB) untuk membatasi jumlah siswa baru dari luar Jogja, menurut Pansus, juga tidak efektif. Sebab, kenyataannya, banyak penduduk luar Jogja yang mengubah status kependudukan anaknya menjadi penduduk Jogja. "Ini juga harus diperhatikan serius," pintanya. Pansus menilai, sejumlah persoalan di bidang pendidikan juga menuntut perhatian serius. Karena itulah, wali kota dan semua stakeholders diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar.

Hal ni terutama berkaitan dengan upaya penguatan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Apalagi selama ini Kota Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Masalah lain yang diberi catatan adalah masalah perhubungan. Pansus memberikan kritikan mengenai belum optimalnya bantuan pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan. Ini terutama yang dilakukan pada saat jam-jam masuk dan pulang sekolah. Ini harus dilakukan, terutama untuk sekolah-sekolah yang berpotensi rawan terjadinya kecelakaan.

Penempatan petugas-petugas harus lebih banyak ditempatkan, dan dilakukan bersama dengan polisi. Dari sisi anggaran, pansus meminta agar efisiensi anggaran dilakukan secara ketat. Efisiensi, lanjut dia, tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan proyek. Namun, akan lebih efektif dan efisien jika itu dilakukan sejak tahap perencanaan. Karenanya, standar analisis biaya (SAB) harus segera dimunculkan dan digunakan dalam pembahasan APBD.

Menurut Agus, penganggaran yang dilakukan Pemkot Jogja menunjukkan adanya kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Ia mengatakan, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang terlalu besar dan cenderung naik dari tahun ke tahun, menunjukkan penganggaran Pemkot Jogja tidak produktif. Tak hanya itu, sejumlah kegiatan baik fisik maupun nonfisik, yang tidak selesai pada akhir tahun, bahkan sampai diputus kontrak. "Ini bukti penganggaran yang tidak efisien," tegasnya.(din)

Posted by Wawan Kurniawan on 20.31. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels

Recently Added

Recently Commented