94 Kasus Lingkungan DIY Terbengkalai
DANUREJAN: Puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi DIY, Jumat (5/6) siang tadi. Dalam aksinya, mereka mengingatkan para pengambil kebijakan di daerah soal masih adanya 94 kasus lingkungan di DIY yang hingga kini terbengkalai.
Dalam catatan Walhi Jogja, ke-94 kasus lingkungan hidup yang terbengkalai itu tersebar di empat kawasan yaitu kawasan gunung merapi, perbukitan Menoreh, perkotaan hingga pesisir selatan. Kasus menyangkut pencemaran air, udara dan tanah, pelanggaran tata ruang, alih fungsi lahan, praktik eksploitasi, hingga pelanggaran hukum lingkungan.
Kami meminta para pengambil kebijakan agar berhenti mengabaikan persoalan lingkungan dalam tata kelola pembangunan,†kata koordinator aksi Fathur Roziqin yang juga Ketua Divisi Riset dan Kampanye WALHI Jogja, dalam orasinya.
Aksi itu digelar sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sejagat yang jatuh tanggal 5 Juni setiap tahunnya.
Dalam surat pernyataan sikapnya, mereka mendesak pihak berwenang untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan meminta berbagai kebijakan soal pembangunan agar lebih memperhatikan pelestarian lingkungan.
“Kami mengecam aksi pembangunan yang mengabaikan keslestarian lingkungan dan mengabaikan hak rakyat dalam kehidupan,†jelasnya.
Karenanya, WALHI Jogja mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah selalu melibatkan partisipasi masyarakat lokal, khususnya mereka yang potensial terkena dampak langsung dalam rencana pembangunan.
Usai menggelar aksi di gedung Dewan, massa melanjutkan aksi ke Kompleks Pemprov DIY di Kepatihan, Danurejan, Jogja untuk menyuarakan hal yang sama. (Harian Jogja/Nugroho Nurcahyo)
Dalam catatan Walhi Jogja, ke-94 kasus lingkungan hidup yang terbengkalai itu tersebar di empat kawasan yaitu kawasan gunung merapi, perbukitan Menoreh, perkotaan hingga pesisir selatan. Kasus menyangkut pencemaran air, udara dan tanah, pelanggaran tata ruang, alih fungsi lahan, praktik eksploitasi, hingga pelanggaran hukum lingkungan.
Kami meminta para pengambil kebijakan agar berhenti mengabaikan persoalan lingkungan dalam tata kelola pembangunan,†kata koordinator aksi Fathur Roziqin yang juga Ketua Divisi Riset dan Kampanye WALHI Jogja, dalam orasinya.
Aksi itu digelar sekaligus untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sejagat yang jatuh tanggal 5 Juni setiap tahunnya.
Dalam surat pernyataan sikapnya, mereka mendesak pihak berwenang untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan meminta berbagai kebijakan soal pembangunan agar lebih memperhatikan pelestarian lingkungan.
“Kami mengecam aksi pembangunan yang mengabaikan keslestarian lingkungan dan mengabaikan hak rakyat dalam kehidupan,†jelasnya.
Karenanya, WALHI Jogja mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah selalu melibatkan partisipasi masyarakat lokal, khususnya mereka yang potensial terkena dampak langsung dalam rencana pembangunan.
Usai menggelar aksi di gedung Dewan, massa melanjutkan aksi ke Kompleks Pemprov DIY di Kepatihan, Danurejan, Jogja untuk menyuarakan hal yang sama. (Harian Jogja/Nugroho Nurcahyo)
Komentar
Posting Komentar