ANTISIPASI KETERLAMBATAN BOSDA ; SDM dan Manajemen Keuangan PerluDibenahi
YOGYA (KR) - Keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dikeluhkan oleh sejumlah sekolah tidak bisa dipisahkan surat pertanggungjawaban (SPJ). Banyaknya sekolah yang belum bisa menyelesaikan SPJ secara tepat waktu menjadikan pencairan Bosda jadi tertunda. Untuk mengatasi persoalan itu selain penyediaan SDM yang profesional, manajemen keuangan perlu dibenahi sehingga tidak lagi dibebankan pada 1 sekolah.
Keterbatasan SDM dan manajemen keuangan yang masih lemah sampai saat ini menjadi problem serius bagi sejumlah sekolah. Saya khawatir jika persoalan ini tidak segera diatasi pencairan Bosda akan selalu terlambat. Konsekuensinya konsep one school one management sudah saatnya diubah agar tidak membebani sekolah,†kata Ketua Dewan Pendidikan Propinsi DIY, Prof Dr Wuryadi saat ditemui KR di ruang kerjanya, Jumat (29/5).
Wuryadi mengatakan, keberadaan Bosda mempunyai andil yang cukup besar bagi sekolah terutama yang ada di daerah pinggiran. Oleh karena itu supaya keterlambatan Bosda bisa segera diatasi dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dituntut lebih cermat dalam mengambil kebijakan. Termasuk dalam hal pembuatan SPJ yang menjadi salah satu syarat untuk mencairkan dana Bosda tahap berikutnya.
Saya kira tidak masalah 5 sekolah bergabung menjadi satu, saat pembuatan laporan. Karena satu sama lain bisa saling melengkapi, sehingga SPJ yang menjadi persyaratan pencairan Bosda bisa diselesaikan secara tepat waktu. Asalkan ada koordinasi baik, saya optimis berbagai persoalan tersebut bisa diatasi,†terang Wuryadi.
Lebih lanjut guru besar Fakultas MIPA UNY itu menambahkan, problem ketenagaan yang sempat dikeluhkan oleh sekolah dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tapi butuh sinergitas dari berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan.
Pasalnya jika hal itu hanya diserahkan pada sekolah, keberadaan Bosda yang diharapkan bisa menutupi kekurangan biaya operasional tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.
Sejak Bosda digulirkan banyak orangtua yang beranggapan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Akibatnya saat pencairan Bosda terlambat, sekolah sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana talangan. Sementara untuk minta iuran pada orangtua jelas tidak mungkin selain ditolak, sekolah khawatir terkena sangsi, paparnya.
Ketua Dewan Pendidikan DIY itu menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi perlu diimbangi sikap proaktif dari sekolah dan guru.
Untuk mewujudkan hal itu guru tidak hanya dituntut pandai secara akademik, tapi juga memiliki skill yang andal termasuk yang terkait dengan manajemen keuangan. Supaya guru tidak merasa terbebani bisa diawali dari hal-hal sederhana.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki terkadang menjadikan sekolah kesulitan untuk mengambil tenaga dari luar. Sementara itu jika persoalan manajemen keuangan dibebankan pada guru terkadang mengalami kesulitan,†tambahnya. (Ria)-d
Keterbatasan SDM dan manajemen keuangan yang masih lemah sampai saat ini menjadi problem serius bagi sejumlah sekolah. Saya khawatir jika persoalan ini tidak segera diatasi pencairan Bosda akan selalu terlambat. Konsekuensinya konsep one school one management sudah saatnya diubah agar tidak membebani sekolah,†kata Ketua Dewan Pendidikan Propinsi DIY, Prof Dr Wuryadi saat ditemui KR di ruang kerjanya, Jumat (29/5).
Wuryadi mengatakan, keberadaan Bosda mempunyai andil yang cukup besar bagi sekolah terutama yang ada di daerah pinggiran. Oleh karena itu supaya keterlambatan Bosda bisa segera diatasi dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dituntut lebih cermat dalam mengambil kebijakan. Termasuk dalam hal pembuatan SPJ yang menjadi salah satu syarat untuk mencairkan dana Bosda tahap berikutnya.
Saya kira tidak masalah 5 sekolah bergabung menjadi satu, saat pembuatan laporan. Karena satu sama lain bisa saling melengkapi, sehingga SPJ yang menjadi persyaratan pencairan Bosda bisa diselesaikan secara tepat waktu. Asalkan ada koordinasi baik, saya optimis berbagai persoalan tersebut bisa diatasi,†terang Wuryadi.
Lebih lanjut guru besar Fakultas MIPA UNY itu menambahkan, problem ketenagaan yang sempat dikeluhkan oleh sekolah dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tapi butuh sinergitas dari berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan.
Pasalnya jika hal itu hanya diserahkan pada sekolah, keberadaan Bosda yang diharapkan bisa menutupi kekurangan biaya operasional tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.
Sejak Bosda digulirkan banyak orangtua yang beranggapan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Akibatnya saat pencairan Bosda terlambat, sekolah sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana talangan. Sementara untuk minta iuran pada orangtua jelas tidak mungkin selain ditolak, sekolah khawatir terkena sangsi, paparnya.
Ketua Dewan Pendidikan DIY itu menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi perlu diimbangi sikap proaktif dari sekolah dan guru.
Untuk mewujudkan hal itu guru tidak hanya dituntut pandai secara akademik, tapi juga memiliki skill yang andal termasuk yang terkait dengan manajemen keuangan. Supaya guru tidak merasa terbebani bisa diawali dari hal-hal sederhana.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki terkadang menjadikan sekolah kesulitan untuk mengambil tenaga dari luar. Sementara itu jika persoalan manajemen keuangan dibebankan pada guru terkadang mengalami kesulitan,†tambahnya. (Ria)-d
Komentar
Posting Komentar