JK Siap Lanjutkan SBY
HARIAN JOGJA: Debat Capres babak II, semalam, masih didominasi ‘pertempuran sengit’ SBY dan JK. Meski begitu Megawati juga sempat melontarkan beberapa hal menggelitik, seperti komentar saat JK menjabat sebagai Menko Kesra pada masa pemerintahannya.
Sementara itu ‘duel’ saling kritik masih mewarnai hampir sepanjang debat berlangsung antara SBY dengan JK, dan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional, tadi malam.
Diawali dari pernyataan JK yang menjawab pertanyaan Aviliani, sang moderator, yang menanyakan cara pengentasan kemiskinan dan kebijakan Bulog. Jawaban yang dikemukakan JK terasa langsung menohok SBY, terkait iklan politiknya yang menggunakan jingle milik Indomie.
“Saya minta maaf ini Pak Bambang, dengan jingle bapak Indomie itu, (kalau) lebih banyak makan Indomie, nanti impor gandum kita jadi lebih banyak,” celetuk JK yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
SBY yang sempat terlihat tak nyaman akhirnya berkesempatan melontarkan balasan dengan mengatakan mi instan yang dimakan JK-lah yang 100% gandum.
Tak hanya berhenti sampai di situ, beberapa kali JK juga mengkritik kebijakan SBY terkait Keppres Migas nasional yang tidak segera dilaksanakan. Bahkan Boediono pun tak luput dari kritik JK terkait kebijakan perlistrikan yang ditolak Boediono saat menjabat Menteri Perekonomian.
Pada sesi terakhir penyampaian kesimpulan pun SBY kem bali menyindir JK dengan mengatakan kebijakan yang tepatlah yang lebih baik. “SBY bisa cepat, dan yang terpenting adalah peningkatan ekonomi secara lebih tepat.”
Pernyataan SBY itu langsung dibalas JK dalam penyampaian terakhirnya, dengan mengatakan, “Saya bersama Pak Wiranto siap untuk ‘melanjutkan’ Pak SBY,” timpal JK, yang disambut tawa hadirin, karena kata-kata ‘lanjutkan’ sebagai tagline kubu SBY.
Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Aviliani, para Capres tampak memberi jawaban yang hampir seragam. Misalnya terkait utang luar negeri Indonesia, ketiga Capres sepakat melakukan pengurangan utang dalam negeri, dengan peningkatan kemampuan sumber daya dalam negeri.
Terkait perbaikan UU investasi, SBY menekankan pada dukungannya pada investor dalam negeri, Megawati mendukung pemberian kemudahan bagi investasi asing bagi padat karya, sementara JK justru ingin agar UU tenaga kerja yang diubah, bukan UU investasi.
Terkait subsidi BBM, apakah akan ditambah dan dialihkan ke energi alternatif, SBY meyakinkan subsidi tetap diperlukan, namun perlu pengembangan sektor energi lainnya.
Megawati tak jauh beda dengan mengatakan, subsidi BBM masih diperlukan, sehingga tak perlu terjadi kenaikan harga.
JK justru menyampaikan, jika objek subsidilah yang harus dikurangi, bukan jumlah subsidinya, termasuk mendukung penyaluran BLT.
JK dilaporkan ke polisi
Dari Solo dilaporkan, Panwaslu setempat secara resmi melaporkan kasus dugaan politik uang (money politics) dengan terlapor Capres Jusuf Kalla, ke Poltabes Solo, kemarin.
Setelah menerima laporan itu, polisi langsung bergerak cepat dengan memeriksa Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta dan penerima uang, Erlina Dewi Satyani, warga Gemolong, Sragen.
Penyerahan berkas kasus bernomor 116/B/Panwaslu SKA/VI/2009, dilakukan Sri, didampingi dua anggota Panwaslu lainnya, Suharno dan Budi Wahyono.
“Terlapornya Jusuf Kalla, dugaannya pelanggaran Pasal 41 ayat (1) huruf (j) jo Pasal 215 UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Sri.
Dia menyatakan, pasal itu berisi janji atau memberi uang atau materi lainnya, baik langsung atau tak langsung kepada peserta kampanye. Ancaman pasal itu enam bulan pidana pen jara, maksimal 36 bulan penjara dan denda Rp6 juta mak simal Rp36 juta.
Dalam laporan itu, Panwaslu juga melampirkan delapan barang bukti (BB), surat laporan ke Bawaslu soal hasil pengawasan kampanye Jusuf Kalla di Lapangan Kota Barat dan surat pernyataan dari Erlina.
“Surat pernyataan itu berisi jika dirinya menerima uang dari Jusuf Kalla melalui Mufi dah untuk digunakan membayar utang,” kata Sri Sumanta.
Oleh Galih Kurniawan
HARIAN JOGJA
& Danang Nur Ihsan, Tri Rahayu
SOLOPOS/JIBI
Sementara itu ‘duel’ saling kritik masih mewarnai hampir sepanjang debat berlangsung antara SBY dengan JK, dan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional, tadi malam.
Diawali dari pernyataan JK yang menjawab pertanyaan Aviliani, sang moderator, yang menanyakan cara pengentasan kemiskinan dan kebijakan Bulog. Jawaban yang dikemukakan JK terasa langsung menohok SBY, terkait iklan politiknya yang menggunakan jingle milik Indomie.
“Saya minta maaf ini Pak Bambang, dengan jingle bapak Indomie itu, (kalau) lebih banyak makan Indomie, nanti impor gandum kita jadi lebih banyak,” celetuk JK yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
SBY yang sempat terlihat tak nyaman akhirnya berkesempatan melontarkan balasan dengan mengatakan mi instan yang dimakan JK-lah yang 100% gandum.
Tak hanya berhenti sampai di situ, beberapa kali JK juga mengkritik kebijakan SBY terkait Keppres Migas nasional yang tidak segera dilaksanakan. Bahkan Boediono pun tak luput dari kritik JK terkait kebijakan perlistrikan yang ditolak Boediono saat menjabat Menteri Perekonomian.
Pada sesi terakhir penyampaian kesimpulan pun SBY kem bali menyindir JK dengan mengatakan kebijakan yang tepatlah yang lebih baik. “SBY bisa cepat, dan yang terpenting adalah peningkatan ekonomi secara lebih tepat.”
Pernyataan SBY itu langsung dibalas JK dalam penyampaian terakhirnya, dengan mengatakan, “Saya bersama Pak Wiranto siap untuk ‘melanjutkan’ Pak SBY,” timpal JK, yang disambut tawa hadirin, karena kata-kata ‘lanjutkan’ sebagai tagline kubu SBY.
Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan Aviliani, para Capres tampak memberi jawaban yang hampir seragam. Misalnya terkait utang luar negeri Indonesia, ketiga Capres sepakat melakukan pengurangan utang dalam negeri, dengan peningkatan kemampuan sumber daya dalam negeri.
Terkait perbaikan UU investasi, SBY menekankan pada dukungannya pada investor dalam negeri, Megawati mendukung pemberian kemudahan bagi investasi asing bagi padat karya, sementara JK justru ingin agar UU tenaga kerja yang diubah, bukan UU investasi.
Terkait subsidi BBM, apakah akan ditambah dan dialihkan ke energi alternatif, SBY meyakinkan subsidi tetap diperlukan, namun perlu pengembangan sektor energi lainnya.
Megawati tak jauh beda dengan mengatakan, subsidi BBM masih diperlukan, sehingga tak perlu terjadi kenaikan harga.
JK justru menyampaikan, jika objek subsidilah yang harus dikurangi, bukan jumlah subsidinya, termasuk mendukung penyaluran BLT.
JK dilaporkan ke polisi
Dari Solo dilaporkan, Panwaslu setempat secara resmi melaporkan kasus dugaan politik uang (money politics) dengan terlapor Capres Jusuf Kalla, ke Poltabes Solo, kemarin.
Setelah menerima laporan itu, polisi langsung bergerak cepat dengan memeriksa Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta dan penerima uang, Erlina Dewi Satyani, warga Gemolong, Sragen.
Penyerahan berkas kasus bernomor 116/B/Panwaslu SKA/VI/2009, dilakukan Sri, didampingi dua anggota Panwaslu lainnya, Suharno dan Budi Wahyono.
“Terlapornya Jusuf Kalla, dugaannya pelanggaran Pasal 41 ayat (1) huruf (j) jo Pasal 215 UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Sri.
Dia menyatakan, pasal itu berisi janji atau memberi uang atau materi lainnya, baik langsung atau tak langsung kepada peserta kampanye. Ancaman pasal itu enam bulan pidana pen jara, maksimal 36 bulan penjara dan denda Rp6 juta mak simal Rp36 juta.
Dalam laporan itu, Panwaslu juga melampirkan delapan barang bukti (BB), surat laporan ke Bawaslu soal hasil pengawasan kampanye Jusuf Kalla di Lapangan Kota Barat dan surat pernyataan dari Erlina.
“Surat pernyataan itu berisi jika dirinya menerima uang dari Jusuf Kalla melalui Mufi dah untuk digunakan membayar utang,” kata Sri Sumanta.
Oleh Galih Kurniawan
HARIAN JOGJA
& Danang Nur Ihsan, Tri Rahayu
SOLOPOS/JIBI
Komentar
Posting Komentar