Belanja Pegawai Naik Rp14,8 Miliar
DANUREJAN: Anggaran belanja pegawai dalam Perubahan APBD DIY 2009 akan naik sebesar Rp14, 8 miliar. Kenaik an itu menyusul keputusan pemerin tah pusat menaik kan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar 15% bagi seluruh PNS, serta pengangkat an 119 tenaga honorer menjadi CPNS di Pemprov DIY.
Rencana kenaikan belanja pegawai itu tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2009. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY, Bambang Wisnu menuturkan, secara umum, belanja tidak langsung APBD 2009 naik sebesar Rp27,28 miliar.
Dalam APBD murni 2009, belanja tidak langsung sebesar Rp724,4 miliar. Adapun, dalam APBD Perubahan 2009, belanja tidak langsung naik menjadi Rp751,736 miliar. “Kenaikan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Di sisi lain, terdapat penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten atau kota sebesar Rp3,4 miliar,” terangnya akhir pekan lalu di Gedung DPRD DIY dalam pembahasan perubahan APBD 2009.
Kenaikan belanja hibah mencapai angka Rp6,7 miliar untuk Keraton dan Puro Pakualaman dan kabupaten kota di DIY. Sementara, kenaikan belanja sosial mencapai Rp2,5 miliar untuk kabupaten dan kota.
Adapun, kenaikan belanja tak terduga sebesar Rp6,2 miliar, salah satunya untuk penanggulangan penyebaran infl uenza A-H1N1 di DIY.
Dia menjelaskan, kenaikan belanja pegawai merupakan respons atas kebijakan pemerintah pusat yang menambah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 15%. Selain itu, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mengangkat 119 tenaga honorer menjadi CPNS.
Tambahan sebesar Rp14,8 miliar paling banyak terserap ke Dinas Pendidikan DIY, yakni sebesar Rp13 miliar. “Dalam pembahasan APBD murni 2009, ada penambahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), jadi sebelum ada SOTK baru, belanja pegawai dimasukkan ke BPKD. Setelah ada SOTK baru, belanja pegawai dise rahkan kepada masing-masing SOTK.
Setelah dihitung semuanya, anggaran belanja paling banyak yang harus ditutup dalam APBD Perubahan adalah di Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY Agus Sulistyono berkata, rencana kenaikan anggaran belanja pegawai merupakan hal yang wajar. Dia berpendapat kemungkinan rencana kenaik an belanja itu akan di setujui de ngan mulus dalam pembahasan APBD Perubahan 2009.
Senada, Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah mengatakan, penambahan belanja pegawai sebesar Rp14,8 miliar merupakan hal yang cukup beralasan. (Budi Cahyana)
Rencana kenaikan belanja pegawai itu tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2009. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DIY, Bambang Wisnu menuturkan, secara umum, belanja tidak langsung APBD 2009 naik sebesar Rp27,28 miliar.
Dalam APBD murni 2009, belanja tidak langsung sebesar Rp724,4 miliar. Adapun, dalam APBD Perubahan 2009, belanja tidak langsung naik menjadi Rp751,736 miliar. “Kenaikan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Di sisi lain, terdapat penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten atau kota sebesar Rp3,4 miliar,” terangnya akhir pekan lalu di Gedung DPRD DIY dalam pembahasan perubahan APBD 2009.
Kenaikan belanja hibah mencapai angka Rp6,7 miliar untuk Keraton dan Puro Pakualaman dan kabupaten kota di DIY. Sementara, kenaikan belanja sosial mencapai Rp2,5 miliar untuk kabupaten dan kota.
Adapun, kenaikan belanja tak terduga sebesar Rp6,2 miliar, salah satunya untuk penanggulangan penyebaran infl uenza A-H1N1 di DIY.
Dia menjelaskan, kenaikan belanja pegawai merupakan respons atas kebijakan pemerintah pusat yang menambah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 15%. Selain itu, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mengangkat 119 tenaga honorer menjadi CPNS.
Tambahan sebesar Rp14,8 miliar paling banyak terserap ke Dinas Pendidikan DIY, yakni sebesar Rp13 miliar. “Dalam pembahasan APBD murni 2009, ada penambahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), jadi sebelum ada SOTK baru, belanja pegawai dimasukkan ke BPKD. Setelah ada SOTK baru, belanja pegawai dise rahkan kepada masing-masing SOTK.
Setelah dihitung semuanya, anggaran belanja paling banyak yang harus ditutup dalam APBD Perubahan adalah di Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY Agus Sulistyono berkata, rencana kenaikan anggaran belanja pegawai merupakan hal yang wajar. Dia berpendapat kemungkinan rencana kenaik an belanja itu akan di setujui de ngan mulus dalam pembahasan APBD Perubahan 2009.
Senada, Wakil Ketua DPRD DIY, Istianah mengatakan, penambahan belanja pegawai sebesar Rp14,8 miliar merupakan hal yang cukup beralasan. (Budi Cahyana)
Komentar
Posting Komentar