Pelayanan KTP terancam Lebih Lama
UMBULHARJO: Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Kota Jogja terancam akan memerlukan waktu yang lebih lama. Menyusul rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan melakukan penerapan KTP bernomor induk kependudukan (NIK) nasional.
“Pasti ada jeda waktu untuk pembuatan satu KTP, karena data yang masuk harus dimasukkan ke data di Jakarta,” terang Wakil Walikota Jogja, Haryadi Suyuti kepada wartawan, Selasa (28/7).
Haryadi memperkirakan penerapan KTP ber-NIK nasional ini, membutuhkan prosedur yang cukup lama. Karena data kependudukan yang akan dibuat harus dimasukkan ke dalam jaringan di pemerintah pusat, Jakarta, yang merupakan proses rekam elektronik.
“Ini memang memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan harus reliable,” kata dia.
Untuk menerapkan KTP ber-NIK nasional ini, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pemkot. Semisal dengan melakukan sejumlah pembersihan data kependudukan ganda yang jumlahnya diakui oleh Haryadi sangat banyak. “Sejak pertengahan Juli, pembersihan data sudah mulai dilakukan. Jumlahnya hampir satu bendel,” kata dia.
Kasus temuan data ganda yang ada di Kota Jogja di antaranya dikarenakan adanya data yang menggunakan nama tunggal dan dan adanya nama-nama yang sama.
“Oleh karenanya memberi nama ada baiknya mencantumkan hirarki. Seperti nama orang yang ada di luar negeri,” tutur Haryadi. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron, Parno membenarkan adanya kekhawatiran dari pihak kecamatan dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP ber-NIK nasional akan memerlukan waktu yang lama. Selain dikarenakan tidak adanya kesiapan dari sisi SDM, persoalan keterbatasan sarana penunjang seperti komputer juga disebut sebagai salah satu kendala penerapan pelayanan KTP NIK nasional tersebut. “Saat ini saja hanya ada satu operator. Idealnya ada dua operator,” kata dia.
Parno menyinggung sulitnya penerapan tersebut sangat terkait dengan kualitas SDM dari operator yang ada di kecamatan.
“Pasti ada jeda waktu untuk pembuatan satu KTP, karena data yang masuk harus dimasukkan ke data di Jakarta,” terang Wakil Walikota Jogja, Haryadi Suyuti kepada wartawan, Selasa (28/7).
Haryadi memperkirakan penerapan KTP ber-NIK nasional ini, membutuhkan prosedur yang cukup lama. Karena data kependudukan yang akan dibuat harus dimasukkan ke dalam jaringan di pemerintah pusat, Jakarta, yang merupakan proses rekam elektronik.
“Ini memang memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan harus reliable,” kata dia.
Untuk menerapkan KTP ber-NIK nasional ini, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pemkot. Semisal dengan melakukan sejumlah pembersihan data kependudukan ganda yang jumlahnya diakui oleh Haryadi sangat banyak. “Sejak pertengahan Juli, pembersihan data sudah mulai dilakukan. Jumlahnya hampir satu bendel,” kata dia.
Kasus temuan data ganda yang ada di Kota Jogja di antaranya dikarenakan adanya data yang menggunakan nama tunggal dan dan adanya nama-nama yang sama.
“Oleh karenanya memberi nama ada baiknya mencantumkan hirarki. Seperti nama orang yang ada di luar negeri,” tutur Haryadi. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron, Parno membenarkan adanya kekhawatiran dari pihak kecamatan dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP ber-NIK nasional akan memerlukan waktu yang lama. Selain dikarenakan tidak adanya kesiapan dari sisi SDM, persoalan keterbatasan sarana penunjang seperti komputer juga disebut sebagai salah satu kendala penerapan pelayanan KTP NIK nasional tersebut. “Saat ini saja hanya ada satu operator. Idealnya ada dua operator,” kata dia.
Parno menyinggung sulitnya penerapan tersebut sangat terkait dengan kualitas SDM dari operator yang ada di kecamatan.
Komentar
Posting Komentar