Minggu, 19 Juli 2009

YOGYA (KR) - Untuk mengurangi biaya operasional sekolah, Pemkot Yogya mengalokasikan dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) tahun 2009 untuk TK hingga SMP Swasta. Meskipun besarnya belum sama dengan Bosda untuk TK-SMP negeri namun diharapkan bisa mengurangi iuran yang dibebankan kepada orangtua. Sekolah bisa menarik pungutan dari orangtua berdasarkan rapat komite yang disahkan Kepala Dinas Pendidikan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Ardianto kepada KR, Jumat (17/7) mengemukakan pihaknya cukup banyak mendapat keluhan khususnya dari orangtua siswa non Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diminta membayar biaya registrasi, uang seragam dan lain-lain. Keluhan ini terutama datang dari keluarga yang tergolong rentan miskin.

"Dalam pembahasan APBD Perubahan 2009 telah disepakati adanya alokasi Bosda untuk TK hingga SMP swasta. Sekalipun besarannya belum sama dengan Bosda untuk TK sampai SMP negeri namun kita tetap berharap dapat mengurangi biaya operasional sekolah sehingga penarikan iuran kepada ortu siswa juga berkurang," jelasnya.
Menurutnya dewan dan pemkot telah menyepakati adanya Bosda bagi sekolah swasta secara bertahap akan ditingkatkan sehingga mendapatkan besaran yang sama dengan sekolah negeri. Untuk SMA dan SMK baik negeri maupun swasta pada APBD Perubahan ini juga telah dialokasikan Bosda, dengan besaran untuk SMA Rp 300 ribu/siswa/tahun sementara untuk SMK Rp 400 ribu/siswa/tahun.

"Besaran ini tentu masih jauh dari kebutuhan unit cost di tiap-tiap sekolah. Tambahan alokasi Bosda baik TK-SMP Swasta serta untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta diharapkan bisa berdampak kepada pengurangan besaran pungutan kepada ortu siswa. Karena, Bosda akan menjadi komponen pendapatan dalam RAPBS yang disusun," kata Ardianto.
Kepada Dinas Pendidikan untuk segera memberikan pendampingan kepada sekolah dan komite dalam menyusun RAPBS. Pendampingan ini diperlukan agar proses penyusunan RAPBS dapat dilakukan lebih cepat. Ia juga berharap pengelola sekolah dan komite sekolah negeri untuk bersabar dengan tidak menarik biaya dari ortu siswa sampai RAPBS disahkan oleh Dinas Pendidikan. Untuk sementara operasional sekolah dapat dilakukan dengan sisa/ kas anggaran yang ada.
Seperti diberitakan sebelumnya sejumlah sekolah negeri terutama SMKN di Kota Yogya berencana menarik pungutan dari orangtua. Biaya operasional yang tidak sebanding dengan Bosda menjadikan mereka terpaksa melakukan penarikan kepada orangtua. Namun rencana penarikan ini akan dikomunikasikan dengan orangtua melalui rapat komite.
(Nik)-f

2 komentar

Berat juga ya, sekolah di Jogja. SMA Negeri perilakunya sudah melebihi SMA Swasta. Kakak saya mengeluh karena bayaran sekolah anaknya di SMA N 3 Yogya sudah tdk rasional lagi. Padahal guru2nya pegawai negeri yang bayarannya selangit, tetapi msh menarik dana-dana yg tidak sedikit dari siswa didik. Bayangkan, SPPnya saja paling sedikit Rp225.000,00 plus sumbangan dan daftar ulang Rp4jutaan. Ah... Nampaknya Satgas Pemberantasan Mafia Pendidikan harus masuk ke sekolah2 di Jogja. Berantas habis mafia2 di sekolah....

mohon maaf sebelumnya , saya alumni SMA N 3 Yogya , baru lulus tahun lalu ,utk SPP , selama 3 tahun saya disana , besarnya dana SPP dapat didiskusikan dengan pihak sekolah , teman seangkatan saya ada yang SPP nya Rp 150 ribu per bulan , ada yang kurang dari itu . Jadi , besarnya dana SPP bervariasi dan tergantung pada kesepakatan awal , pihak sekolah pun tidak memaksa . Dan selama saya belajar disana , nyaris tidak ada pungutan apa pun ( ada banyak kegiatan seperti outdoor studi 2 kali setahun , LDMI , KIIP dan lain - lain + makan nasi kotak+air mineral ketika outdoor,, semua sudah direkap diawal ) . Begitu pula dengan uang gedung , hal tersebut juga dapat didiskusikan sehingga besarannya bervariasi . Semoga , informasi ini bisa meluruskan rumor yang salah . terima kasih . mohon maaf bila ada kata yang salah .


EmoticonEmoticon