SENIN, KABUPATEN BANTUL BERUSIA 178 TAHUN; Pendidikan dan KesehatanJadi Garapan Serius
KR-DALAM usianya yang ke-178 tahun, Kabupaten Bantul dalam pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, meski pembangunan bidang lainnya juga tetap dilaksanakan. Namun tekad bupati dan jajarannya untuk mencerdaskan, membentuk akhlak mulia dan berkepribadian Indonesia bagi generasi penerus Bantul, menjadi hal yang diutamakan.
Selain pendidikan, Pemkab Bantul juga memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan. Masih ada lima masalah kesehatan yang akan dituntaskan, yaitu kesehatan ibu hamil, gizi buruk, bayi lahir meninggal, demam berdarah, dan TB (paru-paru). Untuk mengatasi lima masalah kesehatan itu, Pemkab bahkan membuka sayembara bagi desa yang bebas dari lima masalah kesehatan itu akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp 300 juta.
”Kami sangat serius dalam menangani urusan kesehatan masyarakat. Berbagai cara kami tempuh agar masyarakat Bantul bisa terbebas dari lima masalah kesehatan tersebut. Karena kami sadar, hanya dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi maka pembangunan di semua bidang bisa berjalan dengan baik,” jelas Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, tingkat kematian ibu hamil di Bantul semakin berkurang. Tahun 2007 di Bantul ada 41 ibu hamil yang meninggal dari sekitar 100.000 ibu hamil. Angka ini lebih baik dari negara Malaysia yang angkanya masih mencapai 52 dan jauh lebih baik dari tingkat nasional dengan tingkat kematiannya lebih dari 200.
”Salah satu cara kami untuk menekan jumlah kematian ibu hamil adalah dengan mewajibkan seluruh camat di Bantul tahu berapa jumlah ibu hamil di wilayahnya. Juga siap mengantar ke rumah sakit dengan mobil dinasnya jika ada ibu hamil dengan risiko tinggi akan melahirkan. Jika tak tahu jumlah ibu hamil di wilayahnya dan tak mau mengantar ibu hamil berisiko tinggi, maka camat tersebut jelas akan saya ganti,” ujarnya serius.
Berdasarkan pendataan di Bantul hanya ada 0,36 persen balita gizi buruk. Jauh di bawah tingkat Indonesia yang besarnya masih sekitar 5 persen. Target Bantul 2010 angka balita gizi buruk 0,29 persen. Sangat tidak masuk akal jika 0 persen. Karena ada saja yang bayi lahir tidak normal.
Dalam pendidikan, Pemkab Bantul telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Artinya, setiap anak diwajibkan bersekolah minimalnya hingga jenjang SMA/SMK/MA. Ini bagian dari upaya Pemkab mempersiapkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia.
”Hanya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) krisis multi dimensi yang melanda negara dan bangsa ini dapat diatasi. Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM, kata kuncinya adalah pembangunan pendidikan,” terangnya.
Dalam upaya merealisasikan wajib belajar 12 tahun, diakui Pemkab harus sembada terutama ketika ada warga tak mampu yang butuh biaya pendidikan. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Bantul telah menganggarkan dana khusus untuk membantu siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.
Pun demikian dengan perangkat lain, seperti para guru juga harus diberikan perhatian baik dari segi jenjang pendidikan maupun kesejahteraan. Untuk minterke para tenaga pendidikan, Pemkab juga menganggarkan dana bantuan khusus bagi guru untuk membantu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
”Kami mendorong dan menyediakan dana untuk menyekolahkan guru ke jenjang S2. Hasilnya membanggakan, saat ini jumlah guru yang bergelar S2 di Bantul ada 400 lebih. Nantinya guru bergelar S2 akan kami promosikan menjadi kepala sekolah. Tahun mendatang Pemkab Bantul tidak akan menerima calon guru yang berpendidikan di bawah S1. Guru di Bantul minimal S1,” katanya.
Selain menyekolahkan S2, para guru juga didorong untuk meningkatkan kemampuannya melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kepala Sekolah (MKS). Mereka diberi fasilitas dan didanai untuk menyelenggarakan workshop, seminar, diklat, dan kegiatan akademik lainnya. (Can/M-8)-z
Selain pendidikan, Pemkab Bantul juga memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan. Masih ada lima masalah kesehatan yang akan dituntaskan, yaitu kesehatan ibu hamil, gizi buruk, bayi lahir meninggal, demam berdarah, dan TB (paru-paru). Untuk mengatasi lima masalah kesehatan itu, Pemkab bahkan membuka sayembara bagi desa yang bebas dari lima masalah kesehatan itu akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar Rp 300 juta.
”Kami sangat serius dalam menangani urusan kesehatan masyarakat. Berbagai cara kami tempuh agar masyarakat Bantul bisa terbebas dari lima masalah kesehatan tersebut. Karena kami sadar, hanya dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi maka pembangunan di semua bidang bisa berjalan dengan baik,” jelas Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, tingkat kematian ibu hamil di Bantul semakin berkurang. Tahun 2007 di Bantul ada 41 ibu hamil yang meninggal dari sekitar 100.000 ibu hamil. Angka ini lebih baik dari negara Malaysia yang angkanya masih mencapai 52 dan jauh lebih baik dari tingkat nasional dengan tingkat kematiannya lebih dari 200.
”Salah satu cara kami untuk menekan jumlah kematian ibu hamil adalah dengan mewajibkan seluruh camat di Bantul tahu berapa jumlah ibu hamil di wilayahnya. Juga siap mengantar ke rumah sakit dengan mobil dinasnya jika ada ibu hamil dengan risiko tinggi akan melahirkan. Jika tak tahu jumlah ibu hamil di wilayahnya dan tak mau mengantar ibu hamil berisiko tinggi, maka camat tersebut jelas akan saya ganti,” ujarnya serius.
Berdasarkan pendataan di Bantul hanya ada 0,36 persen balita gizi buruk. Jauh di bawah tingkat Indonesia yang besarnya masih sekitar 5 persen. Target Bantul 2010 angka balita gizi buruk 0,29 persen. Sangat tidak masuk akal jika 0 persen. Karena ada saja yang bayi lahir tidak normal.
Dalam pendidikan, Pemkab Bantul telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Artinya, setiap anak diwajibkan bersekolah minimalnya hingga jenjang SMA/SMK/MA. Ini bagian dari upaya Pemkab mempersiapkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia.
”Hanya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) krisis multi dimensi yang melanda negara dan bangsa ini dapat diatasi. Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM, kata kuncinya adalah pembangunan pendidikan,” terangnya.
Dalam upaya merealisasikan wajib belajar 12 tahun, diakui Pemkab harus sembada terutama ketika ada warga tak mampu yang butuh biaya pendidikan. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Bantul telah menganggarkan dana khusus untuk membantu siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.
Pun demikian dengan perangkat lain, seperti para guru juga harus diberikan perhatian baik dari segi jenjang pendidikan maupun kesejahteraan. Untuk minterke para tenaga pendidikan, Pemkab juga menganggarkan dana bantuan khusus bagi guru untuk membantu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
”Kami mendorong dan menyediakan dana untuk menyekolahkan guru ke jenjang S2. Hasilnya membanggakan, saat ini jumlah guru yang bergelar S2 di Bantul ada 400 lebih. Nantinya guru bergelar S2 akan kami promosikan menjadi kepala sekolah. Tahun mendatang Pemkab Bantul tidak akan menerima calon guru yang berpendidikan di bawah S1. Guru di Bantul minimal S1,” katanya.
Selain menyekolahkan S2, para guru juga didorong untuk meningkatkan kemampuannya melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kepala Sekolah (MKS). Mereka diberi fasilitas dan didanai untuk menyelenggarakan workshop, seminar, diklat, dan kegiatan akademik lainnya. (Can/M-8)-z
Komentar
Posting Komentar