ANTISIPASI KEBUNTUAN RUUK DIY ; Pemprop Siapkan ’Draf’ Alternatif
YOGYA (KR) - Pemerintah Propinsi (Pemprop) DIY menyiapkan ‘draf’ alternatif Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, sebagai antisipasi terjadinya kebuntuan dalam pembahasan RUUK di Komisi II DPR RI. ‘Draf’ ini berisi alternatif pasal-pasal yang dapat ditawarkan sebagai jalan keluar dan lebih pada kompromi.
Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY, Tavip A Rayanto kepada KR, Kamis (6/8), ‘draf’ yang dimaksud bukan draf sebenarnya, tetapi poin-poin pasal-pasal yang bisa ditawarkan dalam rapat di Komisi II dengan pemerintah pusat nantinya. Kalau harus buat draf baru, tentu harus melalui mekanisme persetujuan beberapa pihak. Sehingga kalau dikatakan draf juga kurang tepat.
”Meski nuansanya kompromi, tetapi ‘draf’ ini tetap berdasarkan aspirasi rakyat DIY, yakni tetap berpegang pada prinsip pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan penetapan dari Sultan dan Paku Alam,” ujar Tavip.
Diakui Tavip, pihaknya telah menanyakan kepada Depdagri dan Komisi II terkait dengan kelanjutan pembahasan RUUK. Karena sudah lama pembahasan ini terhenti, padahal masa jabatan anggota DPR RI akan berakhir 30 September mendatang.
”Kita telah mendapatkan kepastian bahwa untuk pembahasan RUUK akan dilaksanakan lagi tanggal 20 Agustus mendatang,” ujar Tavip menjawab pertanyaan KR soal molornya pembahasan RUUK.
Sebetulnya Pemprop telah dijanjikan bahwa pembahasan RUUK akan dilakukan pada masa reses. Namun ternyata ketika sudah masuk masa reses, ternyata pembahasan juga belum dilanjutkan lagi.
Secara terpisah, praktisi hukum Achiel Suyanto SH menyayangkan lambatnya pembahasan RUUK DIY. Ia yang ditunjuk sebagai salah satu tim asistensi Panja di Komisi II, juga belum diundang lagi untuk datang kembali dalam rapat. ”Kami minta para wakil DIY di DPR bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib RUUK ini,” ujar Achiel.
Dengan belum rampungnya pembahasan RUUK, membuktikan bahwa RUUK hanya sebagai komoditas politik saja.
Saat jelang pemilu, sejumlah pihak, baik parpol maupun capres, akan mendukung selesainya pembahasan RUUK. Tetapi ternyata hingga sekarang RUUK belum juga rampung dibahas. (Jon)-a
Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY, Tavip A Rayanto kepada KR, Kamis (6/8), ‘draf’ yang dimaksud bukan draf sebenarnya, tetapi poin-poin pasal-pasal yang bisa ditawarkan dalam rapat di Komisi II dengan pemerintah pusat nantinya. Kalau harus buat draf baru, tentu harus melalui mekanisme persetujuan beberapa pihak. Sehingga kalau dikatakan draf juga kurang tepat.
”Meski nuansanya kompromi, tetapi ‘draf’ ini tetap berdasarkan aspirasi rakyat DIY, yakni tetap berpegang pada prinsip pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan penetapan dari Sultan dan Paku Alam,” ujar Tavip.
Diakui Tavip, pihaknya telah menanyakan kepada Depdagri dan Komisi II terkait dengan kelanjutan pembahasan RUUK. Karena sudah lama pembahasan ini terhenti, padahal masa jabatan anggota DPR RI akan berakhir 30 September mendatang.
”Kita telah mendapatkan kepastian bahwa untuk pembahasan RUUK akan dilaksanakan lagi tanggal 20 Agustus mendatang,” ujar Tavip menjawab pertanyaan KR soal molornya pembahasan RUUK.
Sebetulnya Pemprop telah dijanjikan bahwa pembahasan RUUK akan dilakukan pada masa reses. Namun ternyata ketika sudah masuk masa reses, ternyata pembahasan juga belum dilanjutkan lagi.
Secara terpisah, praktisi hukum Achiel Suyanto SH menyayangkan lambatnya pembahasan RUUK DIY. Ia yang ditunjuk sebagai salah satu tim asistensi Panja di Komisi II, juga belum diundang lagi untuk datang kembali dalam rapat. ”Kami minta para wakil DIY di DPR bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib RUUK ini,” ujar Achiel.
Dengan belum rampungnya pembahasan RUUK, membuktikan bahwa RUUK hanya sebagai komoditas politik saja.
Saat jelang pemilu, sejumlah pihak, baik parpol maupun capres, akan mendukung selesainya pembahasan RUUK. Tetapi ternyata hingga sekarang RUUK belum juga rampung dibahas. (Jon)-a
Komentar
Posting Komentar