HARGA SUDAH NAIK AKIBAT INFLASI ; Gaji Naik 5 Persen, Tak SejahterakanPNS
YOGYA (KR) - Rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen secara riil tidak akan meningkatkan kesejahteraan PNS. Pasalnya, asumsi inflasi untuk RAPBN 2010 juga sebesar 5 persen, sehingga kenaikan gaji itu akan habis untuk mengimbangi naiknya harga-harga barang dan jasa.
"Saya kira kebijakan itu hanya berdampak secara psikologis, di mana PNS akan merasa penghasilannya bertambah. Namun secara riil sebenarnya kenaikan itu tidak akan menambah kesejahteraan mereka, karena harga-harga juga naik akibat inflasi," kata pakar ekonomi UGM Sri Adiningsih saat dihubungi KR, Selasa (4/8).
Menurut Adiningsih, jika pemerintah memang bermaksud meningkatkan kesejahteraan PNS, seharusnya kenaikan gaji PNS lebih tinggi dari asumsi inflasi. Dengan demikian, PNS akan bisa menikmati kenaikan gaji tersebut secara riil karena bertambahnya penghasilan yang mereka terima lebih tinggi dari kenaikan harga.
Sedangkan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Wihana Kirana Jaya mengatakan, langkah pemerintah itu merupakan kebijakan populis yang lazim dilakukan pemerintahan di masa transisi. "Kebijakan itu adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan reputasi menjelang pergantian menuju pemerintahan baru, sehingga cenderung bernuansa politis," katanya.
Secara teori, lanjut Wihana, kenaikan gaji itu diharapkan menimbulkan multiplier effect (efek pengganda) yang akan mendorong konsumsi, meningkatkan belanja langsung, menggerakkan faktor produksi dan selanjutnya terjadi peningkatan ekonomi.
Namun ia menilai stimulus sebesar 5 persen itu secara riil memang tidak signifikan. "Kebijakan menaikkan gaji itu sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, yaitu sebagai kontrol terhadap ekspektasi inflasi yang sebesar 5 persen. Jadi langkah tersebut tidak signifikan untuk mendorong kesejahteraan," jelasnya.
Sementara itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) DIY tidak mempermasalahkan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya menyebabkan melambungkan harga-harga kebutuhan pokok. Pihak Bulog mengaku telah menyiapkan stok yang cukup aman untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dipasaran.
Kepala Divisi Regional (Divre) DIY, Murino Mudjono pada KR, Selasa (4/8) menuturkan jika pihaknya hanya sebagai pelaksana dari Menteri Perdagangan Pusat, apabila diminta untuk melakukan operasi pasar dan pengawasan pihaknya siap melaksanakan.
Diakui stok beras saat ini dirasa sangat surplus terbukti stok beras yang ada saat ini sejumlah 41 ribu ton. Beras ini dirasa masih mencukupi untuk kebutuhan hingga Agustus 2010 mendatang.
"Namun stok beras sebanyak ini tidak hanya untuk kebutuhan DIY saja, karena pada bulan Februari hingga Maret nanti kita panen dan stoknya menambah lagi, stok beras yang ada kami larikan ke Jawa Barat dan sebagainya," terangnya.
Pemenuhan stok beras Bulog diperoleh dari lahan pertanian kawasan Bantul dan Sleman. Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa panenan yang menghasilkan sekitar 50 ribu ton. "Pada intinya kami siap menggelontorkan stok kalau ada gejolak harga di pasar," tuturnya.
Selain 41 ribu ton stok beras, Bulog juga masih menyediakan sekitar 150 ton beras untuk kebutuhan sosial diantaranya penjara, Dinas Sosial dan sebagainya. (M-6/*-2)-f
"Saya kira kebijakan itu hanya berdampak secara psikologis, di mana PNS akan merasa penghasilannya bertambah. Namun secara riil sebenarnya kenaikan itu tidak akan menambah kesejahteraan mereka, karena harga-harga juga naik akibat inflasi," kata pakar ekonomi UGM Sri Adiningsih saat dihubungi KR, Selasa (4/8).
Menurut Adiningsih, jika pemerintah memang bermaksud meningkatkan kesejahteraan PNS, seharusnya kenaikan gaji PNS lebih tinggi dari asumsi inflasi. Dengan demikian, PNS akan bisa menikmati kenaikan gaji tersebut secara riil karena bertambahnya penghasilan yang mereka terima lebih tinggi dari kenaikan harga.
Sedangkan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Wihana Kirana Jaya mengatakan, langkah pemerintah itu merupakan kebijakan populis yang lazim dilakukan pemerintahan di masa transisi. "Kebijakan itu adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan reputasi menjelang pergantian menuju pemerintahan baru, sehingga cenderung bernuansa politis," katanya.
Secara teori, lanjut Wihana, kenaikan gaji itu diharapkan menimbulkan multiplier effect (efek pengganda) yang akan mendorong konsumsi, meningkatkan belanja langsung, menggerakkan faktor produksi dan selanjutnya terjadi peningkatan ekonomi.
Namun ia menilai stimulus sebesar 5 persen itu secara riil memang tidak signifikan. "Kebijakan menaikkan gaji itu sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, yaitu sebagai kontrol terhadap ekspektasi inflasi yang sebesar 5 persen. Jadi langkah tersebut tidak signifikan untuk mendorong kesejahteraan," jelasnya.
Sementara itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) DIY tidak mempermasalahkan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya menyebabkan melambungkan harga-harga kebutuhan pokok. Pihak Bulog mengaku telah menyiapkan stok yang cukup aman untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dipasaran.
Kepala Divisi Regional (Divre) DIY, Murino Mudjono pada KR, Selasa (4/8) menuturkan jika pihaknya hanya sebagai pelaksana dari Menteri Perdagangan Pusat, apabila diminta untuk melakukan operasi pasar dan pengawasan pihaknya siap melaksanakan.
Diakui stok beras saat ini dirasa sangat surplus terbukti stok beras yang ada saat ini sejumlah 41 ribu ton. Beras ini dirasa masih mencukupi untuk kebutuhan hingga Agustus 2010 mendatang.
"Namun stok beras sebanyak ini tidak hanya untuk kebutuhan DIY saja, karena pada bulan Februari hingga Maret nanti kita panen dan stoknya menambah lagi, stok beras yang ada kami larikan ke Jawa Barat dan sebagainya," terangnya.
Pemenuhan stok beras Bulog diperoleh dari lahan pertanian kawasan Bantul dan Sleman. Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa panenan yang menghasilkan sekitar 50 ribu ton. "Pada intinya kami siap menggelontorkan stok kalau ada gejolak harga di pasar," tuturnya.
Selain 41 ribu ton stok beras, Bulog juga masih menyediakan sekitar 150 ton beras untuk kebutuhan sosial diantaranya penjara, Dinas Sosial dan sebagainya. (M-6/*-2)-f
Komentar
Posting Komentar