MAHASISWA FISIPOL UGM; Bentuk Posko Anti Komersialisasi Kampus
YOGYA (KR) - Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM membentuk Posko Anti Komersialisasi Kampus menyusul kebijakan uji coba lalulintas di lingkungan kampus UGM. Aksi diawali Kamis (27/8) dengan menggelar baliho besar di halaman utara Fisipol dengan gambar Portal Gate bertuliskan 'Bayar Dulu Sebelum Masuk PT Gadjah Mada'.
Menurut Korlap Posko Anti Komersialisasi Kampus Wisnu Prasetya Utama dalam orasinya di depan baliho tersebut, mahasiswa Fisipol UGM akan turun ke jalan untuk menolak kebijakan Rektor UGM tentang penutupan jalan akses ke UGM dan pemasangan portal di pintu masuk utama kampus UGM. "Jelas ini menghambat akses masyarakat masuk ke UGM," ujar Wisnu dalam orasinya.
Menurutnya hal itu tidak bisa dibiarkan, karena kebijakan itu dinilai oleh mahasiswa sebagai kebijakan yang sewenang-wenang, apalagi ditambah wacana untuk masuk kampus akan dikenai biaya parkir. "Posko ini dibentuk agar kebijakan Rektor UGM tentang penutupan jalan, pemasangan portal dan wacana biaya parkir supaya dicabut," ujar Wisnu Prasetya Utama.
Mahasiswa akan terus turun ke jalan sampai kebijakan itu dicabut dan Jumat (28/8) pagi ini menggelar aksi keliling kampus dan mengajak fakultas untuk mendukung Posko Anti Komersialisasi Kampus sehingga kebijakan tersebut dicabut. Menyinggung surat Rektor UGM untuk Bupati Sleman tembusannya antara lain kepada Gubernur DIY ada yang salah dalam klarifikasi tersebut.
Dalam surat tersebut menurut Wisnu, Rektor UGM menyebutkan surat edaran tentang penutupan jalan akses ke UGM tidak menyebutkan atau tidak ada istilah tarif masuk atau biaya parkir. Namun apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Humas dan Keprotokolan UGM Suryo Baskoro maupun Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (PPA) UGM Singgih Hawibowo mewacanakan diberlakukannya tarif parkir.
"Bahkan kedua pejabat ini juga menyebutkan saat ini sedang menyeleksi empat perusahaan swasta yang akan ditunjuk sebagai pengelola parkir. Ada yang salah dalam kebijakan ini mana mungkin semuanya sudah dipersiapkan akan ditinjau ulang, itu artinya pemborosan. Mahasiswa menolak portal gate, karena itu lambang kemewahan bagi UGM yang menyatakan sebagai kampus kerakyatan," ujar Wisnu Prasetya Utama.(Asp)-f
Menurut Korlap Posko Anti Komersialisasi Kampus Wisnu Prasetya Utama dalam orasinya di depan baliho tersebut, mahasiswa Fisipol UGM akan turun ke jalan untuk menolak kebijakan Rektor UGM tentang penutupan jalan akses ke UGM dan pemasangan portal di pintu masuk utama kampus UGM. "Jelas ini menghambat akses masyarakat masuk ke UGM," ujar Wisnu dalam orasinya.
Menurutnya hal itu tidak bisa dibiarkan, karena kebijakan itu dinilai oleh mahasiswa sebagai kebijakan yang sewenang-wenang, apalagi ditambah wacana untuk masuk kampus akan dikenai biaya parkir. "Posko ini dibentuk agar kebijakan Rektor UGM tentang penutupan jalan, pemasangan portal dan wacana biaya parkir supaya dicabut," ujar Wisnu Prasetya Utama.
Mahasiswa akan terus turun ke jalan sampai kebijakan itu dicabut dan Jumat (28/8) pagi ini menggelar aksi keliling kampus dan mengajak fakultas untuk mendukung Posko Anti Komersialisasi Kampus sehingga kebijakan tersebut dicabut. Menyinggung surat Rektor UGM untuk Bupati Sleman tembusannya antara lain kepada Gubernur DIY ada yang salah dalam klarifikasi tersebut.
Dalam surat tersebut menurut Wisnu, Rektor UGM menyebutkan surat edaran tentang penutupan jalan akses ke UGM tidak menyebutkan atau tidak ada istilah tarif masuk atau biaya parkir. Namun apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Humas dan Keprotokolan UGM Suryo Baskoro maupun Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (PPA) UGM Singgih Hawibowo mewacanakan diberlakukannya tarif parkir.
"Bahkan kedua pejabat ini juga menyebutkan saat ini sedang menyeleksi empat perusahaan swasta yang akan ditunjuk sebagai pengelola parkir. Ada yang salah dalam kebijakan ini mana mungkin semuanya sudah dipersiapkan akan ditinjau ulang, itu artinya pemborosan. Mahasiswa menolak portal gate, karena itu lambang kemewahan bagi UGM yang menyatakan sebagai kampus kerakyatan," ujar Wisnu Prasetya Utama.(Asp)-f
Komentar
Posting Komentar