Sultan : Golkar Jadi Oposisi Lebih Sehat

HARIAN JOGJA - DANUREJAN: Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat menegaskan adanya niat partai beringin berkoalisi dengan partai pemenang Pemilu kurang bagus untuk demokratisasi politik. Sejatinya, demokrasi yang sehat mengharuskan adanya oposisi.

“Kalau pendekatan [Golkar] hanya kekuasaan ya seperti itu [mengejar posisi dalam pemerintahan]. Tapi kalau menginginkan demokrasi berjalan dengan seimbang, harus ada check and balance [pengawasan dan keseimbangan] antara pemerintah dan oposisi,” tegasnya di Kompleks kepatihan, kemarin.

Sultan mengungkapkan hal itu, saat diminta mengomentari dinamika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang tengah berlangsung.

Dalam Sidang Komisi A Bidang Organisasi pada Rapimnas Partai Golkar akhirnya memutuskan Munas Golkar akan dilaksanakan pada 4-7 Oktober mendatang di Provinsi Riau.

Dipaparkan Sultan apabila Partai Golkar bergabung dengan Partai Demokrat, peluang adanya oposisi dalam sistem politik di Indonesia semakin mengecil. Meski demikian, jika Partai Golkar memutuskan bergabung dalam pemerintahan, dirinya tetap menghormati keputusan itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Golkar DIY, Deddy Suwadi mengatakan, Munas kali ini digelar untuk membahas suksesi kepengurusan Partai Golkar pasca kepemimpinan Jusuf Kalla. Munas juga akan menentukan sikap partai dalam sistem politik lima tahun mendatang menyusul kekalahan Golkar pada pemilu legislatif lalu.

Senada dengan Sultan, Deddy berpendapat langkah menjadi oposan jauh lebih baik untuk mengkonsolidasikan demo krasi di Indonesia.

Kandidat
Sedikitnya 30 orang dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Korban Lumpur Lapindo berunjuk rasa di depan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta menolak Aburizal dipilih menjadi ketum Golkar. “Ical pelanggar HAM. Jangan pilih Ical,” kata seorang orator.

Demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan pilih Ical sebagai ketua umum Golkar. Ical Pelanggar HAM di Lapindo.” Aburizal Bakrie menanggapi santai aksi demo korban lumpur Lapindo yang menolak pencalonannya sebagai Ketum Partai Golkar. Ical pun pantang menyerah memperebutkan kursi Ketum Golkar.

“Biasalah yang kuat pasti black campaign-nya juga kuat,” kata Ical di sela-sela Rapimnas V Partai Golkar, seperti dikutip detikcom, kemarin.

Ical merupakan calon terkuat untuk memimpin partai yang selalu berjaya di era Orde Baru. Selain Ical, muncul nama Yuddy Chrisnandi dan Surya Paloh. Sejumlah isu yang mencuat seperti nama kandidat, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan merupakan bagian dari upaya ‘membersihkan’ pengaruh Ketua Umum Golkar saat ini, Jusuf Kalla.

Kubu Ical menilai, Munas Golkar sebaiknya digelar akhir September agar pengurus baru dapat menentukan pimpinan DPR. Namun menurut JK, hal itu tidak beralasan. “Yang menentukan pimpinan DPR itu pengurus lama tapi nantinya soal apakah akan bergabung dengan pemerintah tergantung pengurus baru dan hasil Munas. 2004 kan dulu seperti itu, waktu Agung Laksono,” kata JK.

Kalla juga menjelaskan pelaksanaan Munas Oktober untuk mengikuti tradisi Partai Golkar. “Jangan kita seenaknya menentukan jadwal. Harus Oktober,” tegas JK.

Dalam kesempatan itu JK juga menampik kabar adanya interupsi yang dilakukan Aburizal Bakrie saat tanggapan dalam pandangan umum di Rapimnas Partai Golkar.

Bagi Sultan, percepatan waktu Munas Partai Golkar tidak berpengaruh karena kepengurusan partai yang terbentuk melalui Munas yang akan menentukan posisi kader dalam parlemen.(Budi Cahyana)