PKH Targetkan Kemiskinan Berkurang 14 Persen
RADAR JOGJA - BANTUL - Krisis moneter yang melada negeri ini pada 1997/1998 masih menyisakan banyak persoalan, salah satunya adalah masalah miskin. Meski tiap tahun pemerintah menggulirkan banyak program untuk mengurangi jumlah warga miskin, tapi tetap saja republik ini menempati peringkat teratas berpenduduk miskin. Karena itu, sebuah kesadaran bersama untuk memerangi kemiskinan dari negeri ini supaya pada 2015 tidak ada lagi penduduk miskin negeri ini.
"Progam Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Depkominfo tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan. Pendekatan yang kami gunakan untuk mengatasi kemiskinan antara lain pendekatan sosialisasi atas masalah kemiskinan, pedekatan edukasi yang ada kaitan dengan perubahan sikap dan perilaku dan terakhir pendekatan advokasi," kata Inpektur II Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo Sofyan Tandung dalam acara forum dialog dan advokasi program PKH bersama jajaran Pemda se-DIJ di Omah Kampung Jalan Bantul Sabtu kemarin (12/9).
Untuk membebaskan negeri ini dari penduduk miskin, Depkominfo membuat tiga klaster keluarga miskin untuk menerapkan programnya. Pertama program sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga paling miskin, subsidi minyak tanah, raskin, dan Jamkesos. Kedua program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, pemberdayaan UMKM secara mandiri. Ketiga memberikan modal atau kredit usaha rakyat dan bantuan dana secara bergulir.
"Uji coba PKH dilakukan pada 2007 lalu dengan sasaran 500 ribu warga miskin yang ada di tujuh provinsi seperti Jawa Timur, NTT, Gorontalo, Sumatera Barat dan DKI. Tahun ini PKH dilakukan di Aceh, DIJ, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan NTB," tambah Sofyan.
Koordinator Wilayah DIJ UPPKH Rizal Zulkifli menegaskan untuk menghindari Rrumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak memperoleh bantuan PKH, diperlukan koordinasi antara Pemda dengan BPS setempat. Sebab, beberapa kasus pernah terjadidalam pengajuan tambahan penerima PKH sehingga tidak disetujui karena tidak sesuai dengan kriteria.
"PKH diberikan kepada masyarakat yang ada di 52 kecamatan di empat kabupaten yakni Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo," kata Rizal.
Rizal optimis penerapan PKH dapat mengurangi angka kemiskinan antara 12 hingga 14 persen per tahun. Program yang digulirkan sejak 2007 tersebut menjadi cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan sosial, sehingga dapat mengurangi beban negara untuk pengeluaran dana bagi rumah tanggan sangat miskin (RTSM).
"Untuk jangka panjangnya dapat memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia melalui perbaikan tingkat ksejahteraan dan pendidikan," kata Rizal.
Menurut Rizal, warga miskin yang berhak mendapat bantuan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti rendahnya pendidikan dan minimnya penghasilan. Bantuan yang akan diberikan antara lain peningkatan kualitas SDM atau pendidikan dan bantuan modal kerja.
"Syarat peserta PKH mempunyai anak usia 6 hingga 15 tahun atau anak sampai usia 18 tahun tapi belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, ibu hamil, nifas, menyusui dan yang warga miskin yang memiliki bayi/balita," tegas Rizal.
Bantuan yang diberikan kepada peserta PKH per tahun antara lain Bantuan tetap sebesar Rp 200 ribu, ibu hami sebesar Rp 800 ribu, anak usia SD/MI sebesar Rp 400 ribu, anak suai SMP sebesar Rp 800 ribu. Sehingga per RTSM mendapatkan bantuan minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 2.200 juta. (mar)
"Progam Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Depkominfo tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan. Pendekatan yang kami gunakan untuk mengatasi kemiskinan antara lain pendekatan sosialisasi atas masalah kemiskinan, pedekatan edukasi yang ada kaitan dengan perubahan sikap dan perilaku dan terakhir pendekatan advokasi," kata Inpektur II Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo Sofyan Tandung dalam acara forum dialog dan advokasi program PKH bersama jajaran Pemda se-DIJ di Omah Kampung Jalan Bantul Sabtu kemarin (12/9).
Untuk membebaskan negeri ini dari penduduk miskin, Depkominfo membuat tiga klaster keluarga miskin untuk menerapkan programnya. Pertama program sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga paling miskin, subsidi minyak tanah, raskin, dan Jamkesos. Kedua program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, pemberdayaan UMKM secara mandiri. Ketiga memberikan modal atau kredit usaha rakyat dan bantuan dana secara bergulir.
"Uji coba PKH dilakukan pada 2007 lalu dengan sasaran 500 ribu warga miskin yang ada di tujuh provinsi seperti Jawa Timur, NTT, Gorontalo, Sumatera Barat dan DKI. Tahun ini PKH dilakukan di Aceh, DIJ, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan NTB," tambah Sofyan.
Koordinator Wilayah DIJ UPPKH Rizal Zulkifli menegaskan untuk menghindari Rrumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak memperoleh bantuan PKH, diperlukan koordinasi antara Pemda dengan BPS setempat. Sebab, beberapa kasus pernah terjadidalam pengajuan tambahan penerima PKH sehingga tidak disetujui karena tidak sesuai dengan kriteria.
"PKH diberikan kepada masyarakat yang ada di 52 kecamatan di empat kabupaten yakni Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo," kata Rizal.
Rizal optimis penerapan PKH dapat mengurangi angka kemiskinan antara 12 hingga 14 persen per tahun. Program yang digulirkan sejak 2007 tersebut menjadi cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan sosial, sehingga dapat mengurangi beban negara untuk pengeluaran dana bagi rumah tanggan sangat miskin (RTSM).
"Untuk jangka panjangnya dapat memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia melalui perbaikan tingkat ksejahteraan dan pendidikan," kata Rizal.
Menurut Rizal, warga miskin yang berhak mendapat bantuan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti rendahnya pendidikan dan minimnya penghasilan. Bantuan yang akan diberikan antara lain peningkatan kualitas SDM atau pendidikan dan bantuan modal kerja.
"Syarat peserta PKH mempunyai anak usia 6 hingga 15 tahun atau anak sampai usia 18 tahun tapi belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, ibu hamil, nifas, menyusui dan yang warga miskin yang memiliki bayi/balita," tegas Rizal.
Bantuan yang diberikan kepada peserta PKH per tahun antara lain Bantuan tetap sebesar Rp 200 ribu, ibu hami sebesar Rp 800 ribu, anak usia SD/MI sebesar Rp 400 ribu, anak suai SMP sebesar Rp 800 ribu. Sehingga per RTSM mendapatkan bantuan minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 2.200 juta. (mar)
Komentar
Posting Komentar