TERKAIT HARTA KEKAYAAN ; Anggota Dewan Siap Diperiksa
YOGYA (KR)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai harta kekayaan yang melekat sebelum menjadi anggota dewan. Bahkan salah seorang anggota dewan sempat mengherankan untuk DPRD periode ini tidak dilakukan pengecekan harta kekayaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti periode sebelumnya.
"Pada prinsipnya kami siap saja diperiksa, saya juga heran kok anggota DPRD saat ini tidak diminta mengumpulkan formulir daftar kekayaan, padahal periode sebelumnya para caleg oleh KPU diminta mengumpulkan, namun saat ini formulir itu tidak ada" ujar wakil ketua sementara DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat saat ditemui KR di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (10/9).
Pihaknya mengakui pengumpulan formulir harta kekayaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kekayaan dari anggota dewan sebelum menjabat dan sesudah menjabat.
"Kalau semua ini dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas publik, dewan siap lakukan penghitungan terkait harta kekayaannya," jelasnya lagi.
Dilain pihak, ketua sementara DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti juga mengaku asalkan ada dasar hukum serta peraturan formal, pihaknya tidak keberatan ada kebijakan mengenai pengumpulan harta kekayaan anggota dewan.
"Permasalahan saat ini tidak adanya dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, kalau memang KPK mengatur secara formal segera saja kami membuat edaran bagi anggota dewan untuk mengumpulkan daftar kekayaan," jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota, Nur Affandi mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima edaran resmi dari KPK sebagai dasar hukum formal untuk mengumpulkan daftar harta kekayaan bagi anggota dewan. (*-2)-f
"Pada prinsipnya kami siap saja diperiksa, saya juga heran kok anggota DPRD saat ini tidak diminta mengumpulkan formulir daftar kekayaan, padahal periode sebelumnya para caleg oleh KPU diminta mengumpulkan, namun saat ini formulir itu tidak ada" ujar wakil ketua sementara DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat saat ditemui KR di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (10/9).
Pihaknya mengakui pengumpulan formulir harta kekayaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kekayaan dari anggota dewan sebelum menjabat dan sesudah menjabat.
"Kalau semua ini dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas publik, dewan siap lakukan penghitungan terkait harta kekayaannya," jelasnya lagi.
Dilain pihak, ketua sementara DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti juga mengaku asalkan ada dasar hukum serta peraturan formal, pihaknya tidak keberatan ada kebijakan mengenai pengumpulan harta kekayaan anggota dewan.
"Permasalahan saat ini tidak adanya dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, kalau memang KPK mengatur secara formal segera saja kami membuat edaran bagi anggota dewan untuk mengumpulkan daftar kekayaan," jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota, Nur Affandi mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima edaran resmi dari KPK sebagai dasar hukum formal untuk mengumpulkan daftar harta kekayaan bagi anggota dewan. (*-2)-f
Komentar
Posting Komentar