Warga Jogja Menggugat
HARIAN JOGJA - JAKARTA: Ribuan warga Jogja yang tergabung dalam Gerakan Semesta untuk Rakyat Jogja (Gentaraja) menggelar aksi damai memperingati Maklumat 5 September 1945. Mereka menuntut agar pemerintah segera menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai pejabat gubernur dan wakil gubernur DIY.
Aksi itu digelar di depan Gedung Agung Yogyakarta di Jl Ahmad Yani, Sabtu (5/9) untuk memperingati 64 tahun bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saat aksi berlangsung, jalan di depan Gedung Agung dari dekat Pasar Beringharjo hingga simpang empat Kantor Pos Besar di Jl Senopati ditutup aparat Poltabes Yogyakarta. Sebuah panggung besar berdiri di depan pint gerbang Gedung Agung.
Sebuah spanduk besar bertuliskan "Yogyakarta Menggugat" terpasang di bawah panggung. Beberapa spanduk diantaranya bertuliskan 'Jangan ingkari sejarah Jogja, penetapan atau referendum, sultanku gubernurku, harga mati referendum, pararadya/wali nagari no way'.
Turut hadir dalam acara itu 10 orang anggota DPR RI Komisi II yang dipimpin Ferry Mursidan Baldan, Zulhendri Chaniago, Edi Mihati, Tumbu Saraswati, Jamaludin Karim dan Ketua Panja RUUK DIY Ida Fauziyah.
Para anggota DPR RI itu datang ke Yogyakarta untuk menghadiri seminar memperingati maklumat 5 September 1945 di kampus UGM yang dikenal ijab kabulnya pemerintah RI dengan Negari Ngayogyokarto Hadiningrat. Mereka juga mendengarkan aspirasi langsung masyarakat yang muncul saat ini dalam aksi Yogyakarta Menggugat.
Diwakili oleh Ida Fauziyah, Jamaludin Karim dan Ferry M. Baldan, mereka menyatakan mendukung dan siap mengawal langsung pembahasan RUUK DIY di DPR dan setuju dengan penetapan. bukan pemilihan.
Sementara itu Ketua Gentaraja, Aji Bantjono dalam orasinya menyatakan pihaknya mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUUK Yogyakarta dan segera menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.
"Kami siap memperjuangkan keistimewaan Yogya dengan penetapan. Kami tidak ingin pemerintah maupun mendagri yang ingin memaksakan kehendak dengan pemilihan. Kami ingin ada penetapan," kata Bantjono yang disambut teriakan massa peserta aksi, 'Penetepan, yes. Pemilihan no, berkali-kali'.(Sindikasi berita detikcom)
Aksi itu digelar di depan Gedung Agung Yogyakarta di Jl Ahmad Yani, Sabtu (5/9) untuk memperingati 64 tahun bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saat aksi berlangsung, jalan di depan Gedung Agung dari dekat Pasar Beringharjo hingga simpang empat Kantor Pos Besar di Jl Senopati ditutup aparat Poltabes Yogyakarta. Sebuah panggung besar berdiri di depan pint gerbang Gedung Agung.
Sebuah spanduk besar bertuliskan "Yogyakarta Menggugat" terpasang di bawah panggung. Beberapa spanduk diantaranya bertuliskan 'Jangan ingkari sejarah Jogja, penetapan atau referendum, sultanku gubernurku, harga mati referendum, pararadya/wali nagari no way'.
Turut hadir dalam acara itu 10 orang anggota DPR RI Komisi II yang dipimpin Ferry Mursidan Baldan, Zulhendri Chaniago, Edi Mihati, Tumbu Saraswati, Jamaludin Karim dan Ketua Panja RUUK DIY Ida Fauziyah.
Para anggota DPR RI itu datang ke Yogyakarta untuk menghadiri seminar memperingati maklumat 5 September 1945 di kampus UGM yang dikenal ijab kabulnya pemerintah RI dengan Negari Ngayogyokarto Hadiningrat. Mereka juga mendengarkan aspirasi langsung masyarakat yang muncul saat ini dalam aksi Yogyakarta Menggugat.
Diwakili oleh Ida Fauziyah, Jamaludin Karim dan Ferry M. Baldan, mereka menyatakan mendukung dan siap mengawal langsung pembahasan RUUK DIY di DPR dan setuju dengan penetapan. bukan pemilihan.
Sementara itu Ketua Gentaraja, Aji Bantjono dalam orasinya menyatakan pihaknya mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUUK Yogyakarta dan segera menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.
"Kami siap memperjuangkan keistimewaan Yogya dengan penetapan. Kami tidak ingin pemerintah maupun mendagri yang ingin memaksakan kehendak dengan pemilihan. Kami ingin ada penetapan," kata Bantjono yang disambut teriakan massa peserta aksi, 'Penetepan, yes. Pemilihan no, berkali-kali'.(Sindikasi berita detikcom)
Komentar
Posting Komentar