Indonesia Pesimis Kurangi Penduduk Miskin Hingga 7,5%
YOGYA (KRjogja.com) - Indonesia merupakan salah satu dari 198 negara yang menandatangani Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium pada tahun 2000 silam. Salah satu komitmennya, Indonesia akan mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 7,5% di tahun 2015.
"Saya menilai, pemerintah pesimis untuk bisa mencapai target MDGs pada tahun 2015. Bayangkan saja, data BPS di tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 14,5%. Sungguh sangat luar biasa jika dalam waktu 5 tahun ke depan, pemerintah mampu menekan hingga setengahnya," papar Wahyu Susilo, Kepala Divisi Advokasi International NGO Forum On Indonesia (INFID) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah di Gedung Muhammadiyah Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sabtu (31/10).
Permasalahan kemiskinan tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari 8 point target MDGs. Diantaranya, pendidikan untuk semua kalangan, kesetaraan gender, penurunan angka kematian anak dan lain sebagainya. "Untuk menekan jumlah kemiskinan, kita sudah susah. Apalagi komitmen yang lainnya kan? Enam tahun pasca komitmen MDGs ditandatangani, Indonesia masuk dalam kategori 10 negara terburuk indikator pencapaiannya," tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Kadiv Advokasi INFID ini menjelaskan, salah satu penyebab dari kelambatan ini ialah perihal hutang yang masih membenani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Agustus 2009, seperti dilaporkan Bank Indonesia, hutang luar negeri Indonesia mencapai 165 miliar dolar Amerika. Sehingga APBN tahun 2009, Indonesia mengalokasikan dana 10,4 miliar dolar Amerika untuk membayar hutang beserta bunganya, sementara anggaran pendidikan hanya 9 miliar dolar dan 1,7 miliar dolar untuk kesehatan.
Oleh karena itu, Wahyu mengusulkan, pada pemerintahan SBY-Boediono lima tahun mendatang harus mampu membuat kebijakan yang fundamental demi percepatan pancapaian MDGs 2015 mendatang. "Salah satu kebijakannya, Indonesia harus menghilangkan ketergantungan hutang dalam sektor pembangunan. Selain itu, upaya menegosiasikan program pengurangan atau penghapusan hutang juga harus digalakkan pemerintah disamping penanganan masalah korupsi dan memperbaiki kebijakan ekonomi," terangnya. (Dhi)
"Saya menilai, pemerintah pesimis untuk bisa mencapai target MDGs pada tahun 2015. Bayangkan saja, data BPS di tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 14,5%. Sungguh sangat luar biasa jika dalam waktu 5 tahun ke depan, pemerintah mampu menekan hingga setengahnya," papar Wahyu Susilo, Kepala Divisi Advokasi International NGO Forum On Indonesia (INFID) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah di Gedung Muhammadiyah Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sabtu (31/10).
Permasalahan kemiskinan tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari 8 point target MDGs. Diantaranya, pendidikan untuk semua kalangan, kesetaraan gender, penurunan angka kematian anak dan lain sebagainya. "Untuk menekan jumlah kemiskinan, kita sudah susah. Apalagi komitmen yang lainnya kan? Enam tahun pasca komitmen MDGs ditandatangani, Indonesia masuk dalam kategori 10 negara terburuk indikator pencapaiannya," tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Kadiv Advokasi INFID ini menjelaskan, salah satu penyebab dari kelambatan ini ialah perihal hutang yang masih membenani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Agustus 2009, seperti dilaporkan Bank Indonesia, hutang luar negeri Indonesia mencapai 165 miliar dolar Amerika. Sehingga APBN tahun 2009, Indonesia mengalokasikan dana 10,4 miliar dolar Amerika untuk membayar hutang beserta bunganya, sementara anggaran pendidikan hanya 9 miliar dolar dan 1,7 miliar dolar untuk kesehatan.
Oleh karena itu, Wahyu mengusulkan, pada pemerintahan SBY-Boediono lima tahun mendatang harus mampu membuat kebijakan yang fundamental demi percepatan pancapaian MDGs 2015 mendatang. "Salah satu kebijakannya, Indonesia harus menghilangkan ketergantungan hutang dalam sektor pembangunan. Selain itu, upaya menegosiasikan program pengurangan atau penghapusan hutang juga harus digalakkan pemerintah disamping penanganan masalah korupsi dan memperbaiki kebijakan ekonomi," terangnya. (Dhi)
Komentar
Posting Komentar